Pemkab Biak Kaji SK Pemberhentian ASN Korupsi

Bagikan Bagikan
Plt Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap.(Foto Ant)

SAPA (BIAK) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, tengah mengkaji surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo 2018 terkait pemberhentian tidak hormat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersangkut kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Saya sudah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Karier ASN, Baperjakat, staf ahli dan tim hukum Pemkab Biak Numfor mempelajari surat edaran Mendagri Tjahyo Kumolo Nomor 180/6867/SJ itu ditujukan untuk seluruh kepala daerah di Tanah Air tertanggal 10 September 2018," kata Pelaksana Tugas Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak, Sabtu (15/9).

Herry Naap mengatakan surat Mendagri itu menerangkan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dengan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.

Selain itu, surat tersebut berisi tentang pemberhentian secara tidak hormat ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, dengan terbitnya surat edaran itu, surat edaran lama dengan Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Herry mengakui Pemkab Biak Numfor masih menunggu keputusan kajian tim hukum Pemkab Biak Numfor untuk menerapkan sanksi pemberhentian tidak hormat untuk ASN yang terkena kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menyinggung berapa jumlah ASN Biak yang sudah terkena kasus tindak pidana korupsi, Herry mengaku belum dapat merincinya secara detail karena masih dilakukan invetarisasi dari staf bagian hukum Sekretariat Daerah.

"Pemkab Biak Numfor sudah menerima surat edaran Mendagri Tjahyo Kumolo, ya untuk proses tindak lanjutnya perlu didukung kajian secara hukum karena ini menyangkut hak hidup ASN bersangkutan," ujarnya.

ASN Pemkab Biak Numfor yang terlibat tindak pidana korupsi diantaranya, penyalahgunaan raskin yang telah menjalani hukuman di Lapas yakni mantan Kadistrik Padaido berinisial SM, mantan Kadistrik Samofa MK serta mantan Kadis Pendidikan NB yang kasusnya sudah divonis Pengadilan Tipikor Jayapura selama tiga tahun penjara. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment