Penerimaan CPNS 2018, DPRD Minta Pusat Perhatikan UU Otsus

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Mimika Aser Gobay.(Foto-Salma)
SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika, Aser Gobay meminta Pemerintah Pusat untuk memperhatikan UU Otonomi Khusus, berkaitan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Dimana, Orang asli Papua (OAP) harus diutamakan.

“Khususnya untuk CPNS 2018, kami sangat mendukung Pemerintah Daerah dalam hal mengutamakan  putra daerah asli. Atas dasar amanah UU Otonomi Khusus dan aturan Provinsi Papua yakni sekian persen itu untuk putra daerah. Jadi kami minta sekarang pelaksanaannya harus direalisasikan,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Rabu (12/9).

Ia mengatakan, apabila perwujudan dari UU Otsus tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kemiskinan di Papua, khususnya Kabupaten Mimika. Kalau tidak dilakukan, berarti tidak memperhatikan Papua. Dia (Pemerintah) menumbuhkan kemiskinan bukan memberantas kemisikinan,” kata Aser.

Menurut Aser, orang asli Papua harus diprioritaskan. Dimana perlu adanya pengangkatan honorer OAP dari setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga APBD tidak terhambat lantaran operasional pembangunan juga membiayai honorer.

“Operasional pembangunan selalu habis membiayai honorer. Kebanyakan honorer itu OAP, sehingga itu paling utama diangkat jadi CPNS, setelah itu baru dibuka untuk umum,” katanya.

Ia menambahkan, tuntutan Pemerintah Kabupaten Mimika yang menolak tes CPNS secara online patut mendapatkan dukungan.  Menurutnya, tuntutan tersebut adalah hal wajar yang perlu diperhatikan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment