Polda Papua Tangani 21 Kasus Pertambangan dan Pembalakan Liar

Bagikan Bagikan
Direktur Krimsus Polda Papua Kombes Edi Swasono.(Foto-Wrt.plus)

SAPA (JAYAPURA) - Selama semester pertama 2018, Polda Papua menangani 21 kasus pertambangan liar (illegal minning) dan pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di lima kabupaten dan kota daerah ini.

“Kasus illegal logging tercatat 17 kasus dan yang sudah selesai ditangani delapan kasus, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyidikan,” kata Direktur Krimsus Polda Papua Kombes Edi Swasono, di Jayapura, Kamis (6/9).

Kombes Edi yang ditemui di sela monitoring dan evaluasi rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan dan sektor perikanan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dari kasus illegal logging berhasil mengamankan 16 unit truk, 200 meter kubik kayu, 17 orang tersangka, dengan tempat kejadian perkara di Kabupaten Sarmi, Jayapura dan Kota Jayapura.

Dalam kasus illegal minning dari empat kasus baru, kasus yang sudah dinyatakan P21 yakni PT Kristan dengan dua tersangka, sedangkan PT Hanjun yang merupakan perusahaan asal China baru tahap satu.

Dua kasus lainnya yakni PT TAP dan PT Laba Laba masih dalam penyidikan, kata Swasono seraya menambahkan, dari keempat kasus illegal minning yang ditangani Polda Papua, dengan barang bukti beco enam unit, dump truck lima unit, dan berbagai alat untuk memproses emas.

Lokasi keempat perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan berada di sepanjang Sungai Magnisaro Nabire, dan keempatnya tidak memiliki izin dari Pemprov Papua.

"Dari penyidikan terungkap perusahaan tersebut ada yang izinnya sudah mati atau kedaluwarsa serta hanya memiliki izin dari pemilik hak ulayat," kata Kombes Swasono.

Dia mengatakan, illegal minning saat ini menjadi sorotan KPK, karena akibat beroperasi secara ilegal banyak pendapatan yang tidak diterima negara.

Pemprov Papua diharapkan mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan polisi, mengingat saat ini pertambangan yang diduga ilegal marak di beberapa lokasi seperti di Enarotali dan Yahukimo.

Penuntasan kasus illegal minning dimulai dari Nabire, baru ke daerah lainnya di Papua, karena selama ini sumber daya alam itu dibeli dengan harga murah ke masyarakat, kata Edi Swasono. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment