Polda Sulsel Lakukan Pemidanaan Illegal Terhadap Pedagang Emas

Bagikan Bagikan
Kuasa Hukum HA, Haris Azhar, SH., MA.

SAPA (TIMIKA) - Kasus membawa emas batangan dengan jumlah banyak dari Mimika ke Makassar yang dianggap illegal, ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan menjerat terduga pelaku H. Amiruddin bin H. Lanafi atau HA (45) yang merupakan pedagang emas.

HA diduga melakukan tindak pidana pertambangan, dalam hal menampung atau memanfaatkan atau menjual mineral yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sehingga HA dijerat dengan Pasal 161 jo Pasal 158, 164 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum HA menilai bahwa apa yang sudah dituduhkan pihak kepolisian kepada kliennya adalah hal yang tidak benar. Apalagi telah dikemukakan kepada wartawan dan dipublikasikan ke media oleh Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Trihanto Nugroho pada 13 September 2018.

“Pernyataan saudara Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Trihanto Nugroho ke beberapa media, mengatakan bahwa, klien kami merupakan bagian dari sindikat illegal mining (pertambangan liar) adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan dan tidak sesuai fakta,” kata Kuasa Hukum AH dari Lokataru (Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia), Haris Azhar, SH., MA dalam keterangan persnya yang diterima Salam Papua di Timika, Minggu (16/9).

Lanjut Haris Azhar, HA dijadikan sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana pertambangan dalam hal menampung atau memanfaatkan atau menjual mineral yang bukan pemegang IUP, dan diklaim sebagai pelaku dari sindikat penambang emas ilegal di area PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Kabupaten Mimika. Faktanya, HA merupakan penjual dan pembeli emas yang resmi dan memiliki toko emas, dan sudah terdaftar secara resmi di pemerintah Makassar maupun Mimika. Apalagi HA tidak pernah bersentuhan dengan sektor pertambangan, melainkan hanya membeli emas pada toko emas resmi di Mimika.

“Klien kami bukan merupakan bagian dari sindikat penambang emas ilegal di Timika. Sampai saat ini pihak Polda Sulsel tidak pernah bisa menunjukkan dimana kaitan antara saudara Amir (HA) dengan penambang liar atau penadah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, penangkapan yang dilakukan dianggap tidak sesuai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Polri Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Di mana, HA ditangkap di Bandara Sultan Hasanuddin tanpa surat penangkapan dan surat tugas yang saat itu belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat dibawa ke kantor polisi, Polda Sulsel, saudara Amir diperiksa sebagai saksi. Hal ini menunjukan bahwa polisi melakukan tindakan pemaksaan terhadap saksi. Padahal sebelumnya saudara Amir tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Dalam penangkapan, juga dilakukan penyitaan terhadap emas yang dibawa oleh saudara Amir tanpa diberikan surat penyitaan,” terangnya.

Karena itu, penetapan tersangka terhadap HA dianggap tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan KUHAP serta Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012. HA ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tanpa terlebih dahulu dilakukan gelar perkara. Bahkan diungkapkan juga bahwa HA diperas oleh oknum penyidik untuk membeli tiket ke Mimika, serta penginapan untuk 6 orang oknum anggota polisi. Dalihnya, berkaitan dengan kasus yang ditangani.

“Hal ini jelas bahwa terjadi pemerasan, sekaligus aneh, apa keperluan 6 penyidik sampai ke Timika, padahal dalam surat tugas yang kami dapati kemudian, ternyata penyidik hanya 2 orang,” ungkapnya.

Seharusnya, jika HA dianggap sebagai tersangka penambang emas illegal di Mimika, kasus ini ditangani Polda setempat dan bukan Polda Sulsel. Karena berkaitan dengan wilayah kerja (yurisdiksi), sebab tempat kerjadian perkara (TKP) dugaan melakukan pertambangan liar berada di Mimika.

“Sudah lebih dari dua minggu kami melayangkan surat permohonan gelar perkara kepada Kapolda Sulsel atas kasus ini. Sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban. Sementara klien kami diminta wajib lapor dan masih mendapatkan intimidasi untuk mencabut laporan istrinya ke pihak Propam Polda Sulsel,” kata Haris.

Atas hal ini, kuasa hukum HA meminta agar Polda Sulsel segera menonaktifkan Kompol Trihanto Nugroho selaku Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel. Hal itu karena, kuasa hukum melihat ada ketidak-profesionalan pada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas, baik sebagai penyidik dan pejabat Polri.

“Kami juga mendesak agar, pertama, Propam Polda Sulsel segera merampungkan pemeriksaan atas tindak pemerasan. Kedua, meminta Polda Sulsel agar segera membuat gelar perkara atas kasus saudara Amir,” katanya. (Sld)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment