Seluruh Pusat Distrik Wondama Dialiri Listrik 2019

Bagikan Bagikan
Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus Alkhatib Imburi.(Foto-Atr) 
SAPA (WASIOR) - Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus Alkhatib Imburi menargetkan seluruh pusat distrik di daerahnya sudah dialiri listrik pada 2019.

Ditemui di Wasior, Papua, Kamis (6/9), Bupati mengatakan, dari 13 distrik di Teluk Wondama, baru lima pusat distrik menikmati listrik yakni Wasior, Wondiboi, Rasiei, Windesi dan, Yembekiri di Distrik Rumperbon.

Khusus Distrik Wasior, Wondiboi dan Rasie, saat ini sudah menikmati listrik secara penuh selama 24 jam sejak 2017.

Sementara Distrik Windesi dan Rumberpon melalui program listrik desa, baru beroperasi pada malam hari.

Bupati mengaku telah menandatangani surat pernyataan kesediaan melepas tanah untuk lokasi penempatan generator pembangkit listrik dengan pengelola kegiatan listrik desa dan perkotaan dari program Indonesia Terang.

Rencananya, ada sembilan distrik di Teluk Wondama yang menjadi sasaran program Indonesia Terang itu.

"Saya sudah tanda tangan surat (pernyataan) untuk ibu kota distrik, serahkan tanah 50x50 meter sebagai tempat rumah genset. Tahun 2019, lampu harus menyala di semua ibu kota distrik," ujarnya.

Dia mengimbau semua masyarakat mendukung langkah cepat yang diambil pemkab guna memastikan tahun depan semua distrik bisa menikmati listrik.

Khusus di Ambumi, Ibu Kota Distrik Kuri Wamesa, Bupati sudah meninjau lokasi yang disediakan warga untuk penempatan generator pembangkit listrik saat berkunjung ke wilayah setempat.

"Untuk membangun itu pemerintah pasti perlu tanah. Rakyat yang punya tanah, jadi bapak ibu kalau tidak mau kasih tanah, ya kita tidak bisa bikin apa-apa. Kasih tanah sedikit supaya tiang listrik berdiri, lampu bisa menyala," kata dia lagi.

Sekretaris Daerah Teluk Wondama Denny Simbar pada kesempatan yang sama menambahkan, sudah ada surat edaran kepada kepala distrik untuk secepatnya menyiapkan dokumen pelepasan tanah yang akan dibangun generator pembangkit pada proyek listrik desa.

Ia memberikan batas waktu untuk dokumen pelepasan lahan harus dilaporkan paling lambat pada 5 September 2018.

"Harap segera disampaikan supaya program itu segera jalan. Juga untuk listrik perkotaan sudah ada koordinasi dari Dinas Perindagkop dengan PT PLN," ujar Denny. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment