Tidak Ada APBN-P, Mimika Kehilangan Royalti Rp 328 Miliar Dari PTFI

Bagikan Bagikan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa.(Foto-Dok)
SAPA (TIMIKA) – Putusan Pemerintah Pusat  terkait tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) tahun 2018,  mengakibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kehilangan royalti dari PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar Rp 328 miliar yang seharusnya disalurkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Royalti sebesar Rp 328 miliar tersebut seharusnya disalurkan tahun 2017 lalu sebagai dana bagi hasil (DBH). Selanjutnya dikarenakan tidak terjadi kurang bayar pada tahun 2018, maka DBH tersebut tidak terealisai karena tidak dilaksanakannya APBN-P, sehingga tidak ada penyesuaian di belanja dan pendapat dan mengandalkan APBD-I.

“Tidak adanya APBN-P tahun ini jadi catatan NKRI sepanjang sejarah. Hal ini juga menjadikan Pemkab Mimika kehilangan potensi dari royalti PTFI sebesar Rp 328 miliar yang seharusnya masuk tahun ini. Itu seharusnya tersalurkan di triwulan ke 4 tahun lalu,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui di Kantor Pemkab Mimika, Selasa (4/9).

Dwi menjelaskan, DBH tersebut seharusnya dimasukan tahun ini dari APBN-P, karena APBN-P selesai dibahas, maka semua daerah di Indonesia termasuk Mimika yang kurang bayar akan langsung ditransfer.

“Tidak masuknya DBH tersebut juga menjadikan APBD Mimika menjadi turun sebesar Rp 328 miliar. Itu sudah dianggarkan di APBD Induk, karena rencananya DBH itu menjadi penerimaan kita untuk tahun ini. Tim anggaran akan laksanakan pertemuan agar kita bisa mencari solusinya,” jelasnya.

Upaya satu-satunya yang akan diambil menurut dia, dengan cara mengurangi program kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun tidak dihapus, tapi ditunda ke tahun berikutnya. Dalam hal ini, jika kegiatan di suatu OPD dinilai tidak mendesak, maka akan ditunda atau dikurangi. Demikian juga dengan OPD lainnya.

Selanjutnya ia menjelaskan, merujuk dari hal tersebut di atas, maka tidak ada penambahan program kegiatan dari setiap OPD yang akan diusulkan atau terakomodir di APBD-P 2018. Sebab, dalam surat  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga tertera tidak adanya penambahan program. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mengikat dan wajib seperti persoalan penanganan sampah.

“Intinya dalam APBD-P itu hanya untuk hal-hal yang bersifat mengikat. Kepala DLH telah mengusulkan hal itu untuk penanganan sampah di Mimika. Dan itu juga kami sangat setuju, karena itu persoalan mengikat. Begitu juga dengan persoalan gaji pegawai, RSUD untuk pengadaan obat dan hal lainnya. Sedangkan yang lainnya itu harus ditunda atau digeser ke tahun berikutnya,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengaku APBD Induk belum dipastikan dalam keadaan defisit. Sebab, masih ada usaha-usaha untuk penarikan pajak Air Pemukaan yang saat ini masih berjalan. Dalam hal ini, meski pajak air permukaan ditarik ke Provinsi Papua, tetap masih harus bagi hasil.

“Mudah-mudahan ada titik temu negosiasi yang sekarang antara PT Freeport dengan Pemprov  Papua. PTFI menawarkan Rp 800 miliar dari seharusnya 3 triliun. Memang MA menerima tawaran PTFI, tetapi masih ada proses negosiasi. Berdasarkan UU nomor 28, kita mendapatkan 80 persen, berarti kalau 1 triliun, kita dapat Rp 800 miliar. Kalau Rp 800 miliar masuk berarti kita tidak defisit,” ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment