Uskup Keuskupan Timika Tolak Program Transmigrasi di Papua

Bagikan Bagikan
Mgr Yohanes Philipus Gaiyabi Saklil.(Foto-Katolik new)
SAPA (TIMIKA) - Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philipus Saklil, Pr  dengan tegas menolak program transmigrasi di wilayah Papua, termasuk di Kabupaten Mimika dengan alasan apapun, termasuk untuk kepentingan pemekaran.

Menurut Uskup Jhon, program transmigrasi di Papua tidak menjawab persoalan masyarakat lokal. Melainkan sebaliknya menyebabkan masyarakat lokal menjadi tersisih dan menjadi kaum minoritas di atas tanahnya sendiri.

“Untuk apa program itu ada kalau hanya menggusur masyarakat lokal? Karena itu pada prinsipnya  Gereja tidak setuju dengan program transmigrasi. Ini bukan hanya di Mimika saja, tapi juga di seluruh tanah Papua," kata Uskup John saat ditemui di Rumah Transit Bobaigo Keuskupan Mimika, Jalan Cendrawasih, Jalur SP2, Jumat (31/8).

Hal ini dikatakan Uskup Timika menanggapi adanya rencana Pemerintah Distrik Agimuga, yang telah menyiapkan lahan transmigrasi seluas 25 hektar  untuk program transmigrasi dengan alasan percepatan pembangunan dan mengacu pada rencana pemekaran Kabupaten Mimika Timur.

"Aneh sekali kalau  program transmigrasi dianggap sebagai solusi. Justru itu yang menyebabkan kerusakan sumber kehidupan masyarakat lokal. Dusun-dusun masyarakat lokal habis,” katanya.

Gubernur Papua terpilih, Lukas Enembe juga menolak program transmigras tersebut lantaran, program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua.

“Gubernur juga tidak setuju, karena masuknya transmigrasi itu, maka  warga lokal akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Transmigrasi ini juga akan memunculkan konflik karena timbul kecemburuan sosial. Transmigrasi tidak bisa menjawab persoalan itu,” tuturnya.

Menurut Uskup, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membuat program agar masyarakat lokal bisa sehat karena menikmati pelayanan kesehatan yang memadai. Juga anak-anak bisa  menikmati pendidikan yang baik. Selain itu, harus gencar membuat program pemberdayaan anak, kaum ibu dan masyarkat umumnya.

"Nyatanya, walaupun sejumlah besar pembangunan di Papua dirancang oleh Pusat, tetapi dari pusat kurang memberikan perhatian serius terutama dalam hal fundamental seperti persoalan perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber hak hidup masyarakat lokal," katanya.

Uskup juga menyoroti fenomena penjualan tanah oleh transmigran sebagai kegagalan program transmigrasi. Fenomena ini terkesan bahwa pemerintah bukan hanya gagal menyiapkan para transmigran sebelum dikirim, tetapi juga pemerintah terkesan memungut orang di pinggir jalan lalu dikirim ke Papua.

"Kalau memang transmigran ini dikirim agar masyarakat Papua bisa belajar dari mereka, lalu apa yang harus masyarakat Papua pelajari? Seharusnya tanah yang diberikan itu diolah. Jika tidak diolah maka dikembalikan kepada masyakat lokal. Bukan dijual dengan nilai miliaran rupiah," ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment