Hari ini Guru SMA dan SMK di Mimika Sepakat Mogok Mengajar

Bagikan Bagikan
Forkom GTK SMA SMK Kabupaten Mimika.(Foto-Apri)
Kewajiban Sudah Dijalankan, Hak Belum Diterima

SAPA (TIMIKA) - Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan (FORKOM GTK) yang terdiri  dari Guru ASN juga honorer SMA/SMK Kabupaten Mimika, sepakat melakukan mogok mengajar sampai hak-hak mereka dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.  Aksi ini dilakukan mengingat kewajiban Guru untuk mengajar sudah dijalankan, tetapi hak yang harus diterima belum terealisasi.

Ketua FORKOM GTK SMA/SMK Kabupaten Mimika, Sulijo kepada Wartawan di Halaman SMK Katolik Tunas Bangsa, Selasa (16/10) mengatakan, aksi mogok mengajar yang dilakukan semua Guru SMA/SMK baik itu PNS maupun honorer merupakan keputusan dewan guru. Aksi ini dilakukan mengingat belum adanya pembayaran hak seperti ULP, TPP dan Insentif sejak Januari 2018 sampai saat ini.

"Kami akan mogok mengajar sampai hak-hak kami dibayarkan. Hak yang harusnya kami terima setiap bulan yaitu TPP dan ULP bagi PNS belum dibayarkan sejak Januari 2018 sampai sekarang. 

Begitu juga dengan hak guru-guru honorer yaitu Insentif yang juga belum dibayarkan. Kami menuntut hak kami, karena kami sudah menjalankan kewajiban kami. Sudah berulang kali kami mengadakan pertemuan dan pembahasan terkait hak-hak kami, tetapi kami dibuat seperti bola pingpong yang dioper kesana kemari," katanya.

Uang Lauk Pauk (ULP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) harusnya diterima oleh PNS bersamaan dengan gaji. Tetapi sejak Januari 2018 lalu sampai saat ini ULP belum dibayarkan. Sementara guru honor belum menerima insentif.

Aksi mogok mengajar berlaku di 43 sekolah yang terdiri dari 19 SMA dan 24 SMK di Kabupaten Mimika tanpa terkecuali. Sementara jumlah sebanyak 304 guru ASN dan 761 guru honorer.

“Kami akan mogok mengajar sampai hak kami dibayarkan. Kami akan tunggu sampai ada kepastian terkait kesejahteraan kami para Guru. Selama mogok mengajar, tidak ada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Sekolah. Kami akan terus mogok karena kewajiban kami untuk mengajar di kelas sudah kami tunaikan, sekarang Pemkab harus memberikan hak kami,”tambahnya.

Sementara guru-guru melakukan mogok mengajar, para Kepala Sekolah akan mendatangi Kantor DPRD untuk melakukan pertemuan bersama para wakil rakyat.

Sulijo juga menjelaskan, setelah kewenangan bidang SMA dan SMK Kabupaten Mimika dialihkan ke Provinsi pada awal 2018, sistem pembiayaan masih menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Hal tersebut diperkuat dengan surat Sekda Provinsi kepada Kabupaten dan Kota perihal pembiayaan kepada SMA dan SMK oleh pemerintah kabupaten dan kota sampai pada diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Sulijo mengakui bahwa sejak Agustus 2018, pihaknya bersama rekan-rekan guru yang lain telah berupaya meminta kejelasan dan kepastian kepada Wakil Bupati Mimika, Sekda dan Kepala BKAD Kabupaten Mimika, namun tidak ada kepastian yang mereka peroleh terkait hak mereka itu.

"Kami minta kepastian dan bukti fisik sebab itu hak kami. Kami guru dan selalu mengajar tetapi kenapa para pimpinan daerah ini tidak membuka mata dan hati kepada kami yang juga mendidik anak-anak mereka," kata Sulijo.

Kepala BKAD Mimika, Marthen Mallisa mengatakan surat edaran Sekda Provinsi Papua terkait dengan tanggung jawab kabupaten dan kota untuk SMA dan SMK tidak kuat. Bahkan menurut Marthen tidak bisa dijadikan dasar untuk membayarkan apa yang menjadi hak guru di Mimika itu.

Menurutnya harus ada Peraturan Gubernur  (Pergub) yang mengatur hal itu. Sementara kata Marthen, Pergub terkait hal itu baru dibuat dan masih dalam bentuk rancangan oleh pemerintah Provinsi Papua.

Sulijo menilai Marthen keliru menerjemahkan surat Sekda Provinsi Papua. Kata Sulijo, Marthen telah meremehkan dan tidak menghormati Sekda Provinsi yang sudah tentu apa yang dikeluarkannya berdasarkan perintah Gubernur Papua.

Ia juga meminta pengertian para orang tua murid terkait mogok mengajar yang menyebabkan aktifitas belajar mengajar akan lumpuh serta memohon dukungan dan doa orang tua siswa agar persoalan yang dihadapi seribuan guru SMA dan SMK baik ASN dan honorer dapat segera diselesaikan sebab tidak maka dapat dipastikan mogok akan berlanjut dan ujian semester pada akhir November terancam gagal. (
Maria Welerubun/Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment