Musdat Lemasko Harus Dilaksanakan November

Bagikan Bagikan
Panitia Musdat dan Tim Peduli Lemasko.(Foto-Maria W)
“Dana Lembaga Habis Untuk Operasional Kantor dan Gaji Karyawan”

SAPA (TIMIKA) – Ketua Panitia Musyawarah Adat (Musdat) Lembaga Adat Masyarakat Kamoro (Lemasko), Abraham Kateyau didampingi Tim peduli Lemasko, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Suku Kamoro, meminta Ketua Lemasko beserta Dewan Adat agar mendukung sekaligus menyetujui pelaksanaan Musdat yang harus digelar pada 18 November 2018, bukan mundur ke bulan April 2019 mendatang.  

Tim Peduli Lemasko bersikeras untuk segera menggelar Musdat, karena menurut data yang diterima tim, dana lembaga yang selama ini dikucurkan untuk membuat program yang menyentuh masyarakat tidak berjalan. Dana yang besar itu dihabiskan untuk operasional kantor dan membayar gaji karyawan Lemasko yang jumlahnya cukup banyak.

Ketua Panitia Musdat Lemasko Tahun 2018, Abraham Kateyau menjelaskan, apapun alasannya Musdat harus segera dilaksanakan. Musdat tidak bisa mundur ke April 2019, karena ada agenda Nasional yang tidak boleh diganggu. Besar harapan tim, agar Ketua dan pengurus dewan Lemasko bisa menyadari hal ini.

 “Kami harap, ketua Lemasko bisa duduk bersama kami untuk menyatukan persepsi dan menyelenggarakan musdat tahun 2018. Kami juga berharap, kalau tidak dilaksanakan bulan November maka mundur ke Desember, jangan sampai mundur ke April 2019,”kata Abraham kepada Wartawan di Jalan Hasanuddin, Rabu (11/10).

Tujuan Musdat yaitu selain memilih kepengurusan pengurus Lemasko yang baru untuk masa jabatan lima tahun ke depan, ada banyak hal yang sesungguhnya harus dibicarakan dalam Musdat Lemasko.

“Pertama bagaimana keterlibatan kita sebagai orang Kamoro mengisi pembangunan yang sementara berjalan di Kabupaten  Mimika. Kedua, hak-hak dasar orang Kamoro ini jangan sampai hilang, oleh pembangunan ini, dan harus proteksi baik. Kita punya tanah di Mimika, tapi sebagian besar sudah di caplok habis. Sementara lembaga sendiri kurang perhatian, karena hanya mengeluarkan rekomendasi, pelepasan surat tanah. Tetapi tidak mengamankan tanah masyarakat,” katanya.

“Harapan kami ada pengertian baik dari pimpinan Lemasko bersama dewan adat untuk kita sama-sama duduk bicara soal musdat. Karena pada prinsipnya kami tetap jalan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pendiri Lemasko,” tambahnya.

Ketua Tim Peduli Lemasko, Laurensius Poterpaw menambahkan, menyikapi sanggahan Lemasko kemarin, kami dari tim peduli Lemasko dengan ini menyampaikan kembali atas tanggapan pengurus Lemasko bahwa kami setuju dengan yang sudah dilakukan oleh panitia musdat. Jadi persiapan kegiatan musdat ini kami setuju, karena panitia yang sudah berjalan itu sah menurut SK yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Pendiri, C.Y Amareyau. Apa yang ditanggapi oleh Lemasko itu saya pikir tidak berdasar, karena beliau yang mengeluarkan SK sebagai pendiri Lemasko dan punya keprihatinan yang sama.

“Untuk  melengkapi itu, kami tim peduli Lemasko mendorong panitia musdat segera lakukan persiapan musdat. Karena ada beberapa hal yang Lemasko perlu mengerti, kami akan upaya mengawal persiapan musdat,”kata Laurens.

Musdat itu  bukan berdasarkan SK saja, tetapi berdasarkan kebutuhan dan desakan masyarakat. Kondisi saat ini kita tau bersama bahwa Lemasko sudah berjalan tidak sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) dan Visi Misi Lemasko.

Pada prinsipnya ada beberapa point yang harus di sampaikan yaitu, 

Pertama meminta kepada seluruh jajaran Lemasko saat ini untuk menyadari akan kekeliruan dan kesalahan yang telah dibuat. 

Kedua, menegaskan bahwa sistem dan organisasi yang dibuat saat ini tidak sesuai dengan sistem kepemimpinan adat suku Kamoro.

Ketiga, sistem ini telah menguras habis uang orang Kamoro untuk membayar gaji dan honor pengurus Lemasko. Hal ini kami sampaikan sesuai data yang kami peroleh dimana pengeluaran selama enam bulan telah menghabiskan uang sebesar Rp 7.500.000.000. dari jumlah ini dibayarkan gaji dan lembur karyawan sebesar Rp 4,996.000.000.

Keempat, laporan yang ada mencerminkan adanya program tidak menyentuh langsung ke masyarakat dan tidak sesuai harapan.

Tokoh Masyarakat Suku Kamoro, Frans Bokeyau menambahkan, sistem dan tata pengelolaan Lemasko harus dilakukan secara berkesinambungan. Lemasko ini kita tidak melihat kedepannya hanya begini saja, tetapi harus berjalan.

Frans mengatakan, pengurus Lemasko harus bijak menanggapi pelaksanaan musdat. Karena Lemasko kedepan mempersiapkan generasi untuk melihat Kamoro secara Mimika. Dari Lemasko harus melahirkan generasi yang cemerlang untuk  Mimika kedepan. Sehingga semua orang yang berkepentingan di Lemasko tidak melihat bahwa ini sebatas untuk kepentingan individu.

Tokoh pemuda Suku Kamoro, Dominggus Kapiyau menyimpulkan, pertama, Lemasko harus punya satu visi misi dan tujuan yang jelas untuk mengantar masyarakat Kamoro dari Nakae sampai Potowaiburu untuk maju dengan langkah yang pasti.

Kedua, siystem kerja mekanisme yang selama ini dilihat oleh masyarakat umum bahwa Lembaga itu tidak jalan. Lebih besar presentasi operasional kantor ketimbang program kerja yang harus dilaksanakan dengan sasaran utama presentasi besar ada pada masyarakat.

Ketiga, apapun yang terjadi musdat harus dilakukan. Dengan cara ketua Lemasko harus duduk bersama dan tidak putus komunikasi. Karena itu tim bersikeras untuk melaksanakan musdat untuk kenyamanan, kebahagiaan masyarakat Kamoro yang tidak merasa sentuhan dari Lemasko.

“Harapan kami dan didukung masyarakat dari timur sampai barat supaya ada pengertian antara Lemasko, tim ini dan masyarakat. Kami butuh dukungan masyarakat siapa saja. Sehinga Lemasko ada nama besar di kabupaten ini. Karena selama ini PT FI memberikan dana lewat LPMAK sebagai terminal dan mentransfer untuk membantu program masyarakat tetapi tidak dipergunakan sebaik mungkin,” kata Minggus. (Maria Welerubun)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment