Pembangunan Gereja Oikumene Dihentikan, Rp 80 M Tak Dicairkan

Bagikan Bagikan
Kondisi terakhir pembangunan Gereja Oikumene di Jalan Agimuga-Mile 32.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Papi Mallisa, SE,MSi, mengatakan, anggaran pembangunan gedung Gereja Oikumene di Jalan Agimuga, Mile 32 Distrik Kuala Kencana sebesar Rp 80 miliar telah dikembalikan, karena kegiatan pembangunan lanjutan gereja tersebut tidak dilaksanakan.

"Sebenarnya uang itu bukan dikembalikan, tapi memang tidak disalurkan dari bagian keuangan, karena memang kegiatanya tidak berjalan. Kalau dibilang dikembalikan, berarti uangnya sudah dicairkan ke Bagian Kesra, tapi uangnya masih di bagian keuangan berarti  belum dicairkan dengan alasan pembangunanya telah berhenti. Betul ada anggarannya, tapi tidak diproses pencairannya," jelas Marten saat ditemui Kamis (4/10).

Sementara Inspektur Inspektorat  Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Mimika, Yulius M.Sasarari mengatakan, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga saat ini tidak mengetahui alasan pengembalian dana pembangunan Gereja Oikumene, Jalan Agimuga, Mile 32 Distrik Kuala Kencana sebesar Rp 80 miliar.

"Memang tugas APIP untuk mengawasi pengelolaan keuangan Pemkab, tapi untuk persoalan pengembalian anggaran pembangunan Gereja Oikumene sama sekali kami belum tahu. Apakah itu karena adanya defisit di tahun 2017 atau karena ada hal lain. Hal ini lebih baiknya diinformasikan dari Bagian Keuangan," ungkap Yulius, Kamis (4/10).

Ia menjelaskan, mekanisme pendampingan yang dilakukan APIP berdasarkan pengaduan yang diterima, sehingga khusus persoalan pembangunan Gereja Oikumene yang hingga saat ini terhenti bisa ditangani APIP. Dalam artian, persoalan pengembalian anggaran tersebut sama sekali tidak dikoordinasikan atau dilaporkan ke APIP.

Selanjutnya jika dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya penyalahgunaan anggaran, maka wajib dilaporkan atau memberikan rekomendasi ke APIP agar bisa dilakukan pendampingan ataupun pemeriksaan. Sebaliknya jika tidak ada rekomendasi yang disampaikan BPK, maka APIP tidak bisa berbuat apa-apa.

"Kami harus punyai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Kalau memang BPK temukan adanya penyalahgunaan anggaran, maka harus buatkan rekomendasi ke APIP supaya ditelusuri.  Tapi sampai saat ini APIP tidak tahu alasan anggaran itu dikembalikan," katanya.

Sebelumnya, tanggal 25 September lalu, Kabag Kesra Setda Mimika, Marten Sawi mengatakan telah mengembalikan dana untuk kelanjutan pembangunan Gereja Oikumene sebesar Rp80 miliar.

Dengan dikembalikannya dana tersebut ke Negara kata Marten, pembangunan Gereja Oikumene terhenti sementara.

Menurutnya, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika, dengan rincian sebesar Rp 50 miliar merupakan dana untuk pembangunan di tahun 2017, sedangkan Rp 30 miliar merupakan dana untuk kelanjutan pembangunan di tahun 2018.

“Sejak tahun 2017 pekerjaannya sudah terhenti, karena anggarannya sudah dikembalikan ke Negara. Tahun 2017 itu sebesar 50 miliar dan 2018 sebesar 30 miliar,” ungkap Marten saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (24/9).

Pembangunan tahap pertama Gereja Oikumene dimulai pada tahun 2015 dan dikerjakan oleh Kontraktor Waringin Muda dengan biaya sebesar Rp 46 miliar. Tahap ke dua pada tahun 2016 dikerjakan oleh PT Kuala Papua Persada Nusantara (KPPN) dengan anggaran sebesar Rp 65 miliar.

“Sebenarnya kalau tidak ada halangan, seharusnya diselesaikan tahun ini. Anggaran yang seharusnya dipakai hingga penuntasan sebesar 100 miliar. Kita akan usulkan kembali anggarannya di APBD tahun 2019 nanti supaya pembangunannya tidak menjadi mubazir,” katanya. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment