Penegak Hukum Diminta Cari Benang Merah Perusakan Kantor Disdik

Bagikan Bagikan
Kondisi Kantor Dinas Pendidikan yang dirusak saat demo tuntut dana insentif guru. (Foto-Doc Sapa)

SAPA (TIMIKA) – Pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian di Mimika, diminta untuk mencari benang merah sehingga terjadinya perusakan terhadap Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) yang dilakukan oleh beberapa oknum guru dalam aksi penuntutan insentif guru beberapa waktu lalu.

Salah satu tokoh pemuda Amungme, Jerebeam Amokwame saat mengunjungi redaksi Salam Papua, Rabu (10/10), mengaku telah mengetahui kalau saat ini proses hukum perusakan Kantor Disdik telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika. Namun, hal tersebut dinilai tidak didahului dengan penelusuran sebab musabab sehingga tindakan perusakan terpaksa dilakukan.

“Memang kita tahu bahwa kantor disdik yang dirusak tersebut merupakan aset Negara. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh para guru karena mereka merupakan korban atas hak-hak yang tidak dipenuhi oleh Pemkab Mimika. Kami sangat kasihan dengan nasib para guru itu kalau dihukum. Mereka lakukan itu karena ada alasannya, yaitu mau menuntut hak mereka,” ungkap Jerebeam.

Hal ini ia disampaikan mengingat adanya korban yang sangat merasakan dampak akibat tidak dicairkannya insentif tersebut.

Karena guru-guru tidak mendapatkan insentif tersebut, maka, aktivitas pendidikan menjadi lumpuh dan banyak anak-anak tidak mendapatkan layanan pendidikan selayaknya.

“Saya selaku tokoh pemuda Amungme perhatikan bahwa anak-anak kami juga ikut jadi korban atas peristiwa yang di alami oleh guru mereka,” ujarnya.

Selain itu, Jerebeam juga mengingatkan agar DPRD ikut menelusuri persoalan dana insentif guru ini. Sebab beberapa waktu lalu Bupati telah memerintahkan agar insentif dibayar melalui dana Bopda. Padahal, APBD telah ditetapkan, tetapi tidak dianggarkan dana khusus untuk insentif bagi para guru.

Terkait persoalan dana insentif guru ini, sebelumnya pada 1 Oktober 2018, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marthen Tappi Mallisa mengatakan bahwa, insentif guru sebesar Rp17 miliar yang semula akan dibayar melalui Bopda, tidak bisa dibayarkan.

“Sebenarnya Bopda itu tidak bisa dipakai untuk membayar insentif. Dana Bopda itu sudah berjalan, tapi tidak termasuk 17 miliar untuk dana talangan insentif itu. Karena, Bopda itu disalurkan yang betul-betul sesuai dengan tujuannya. Jadi insentif tidak bisa dibayarkan melalui Bopda,” ungkap Marthen.

Selain itu, seluruh kepala sekolah menyatakan tidak setuju jika insentif dicairkan melalui Bopda. Bahkan, berdasarkan kajian disdik, jika insentif dibayar melalui Bopda maka hal itu menyalahi aturan.

“Disdik juga sudah sampaikan kalau insentif dibayar melalui bopda menyalahi aturan. Mungkin karena hal itu sampai saat ini disdik belum ajukan surat perintah membayar (SPM) ke keuangan. Sekarang kami salurkan bopda berdasarkan permintaan dari setiap sekolah,” tutur Marthen.

Bagian keuangan akan terus menunggu perintah dan keputusan akhir dalam penyelesaian pencairan insentif guru. Sebab, jika harus dibayar melalui APBD, harus melalui berbagai perhitungan berdasarkan aturan yang ada. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment