Anggota DPRP Minta Maaf Soal Pernyataan Kasus Mapenduma

Bagikan Bagikan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Emus Gwijangge.(Foto-JS)

SAPA (JAYAPURA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Emus Gwijangge akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi soal kasus pemerkosaan di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua pada beberapa waktu lalu.

Dihubungi Antara dari Kota Jayapura, Jumat (2/11), Emus Gwijangge mengaku berada di Sentani, Kabupaten Jayapura dalam suatu urusan mengaku bahwa ada kesalahan informasi atau miskomunikasi terkait kasus yang menimpa para guru di pedalaman Papua itu.

"Jadi, isinya begini, mungkin saya pribadi minta maaf kepada pemangku kepentingan, terkait soal Mapenduma," katanya diujung telepon seluler.

Menurut dia, informasi kekerasan yang menimpa belasan guru tersebut cukup simpang siur karena berbagai keterangan yang didapatkan dari sejumlah pihak sangat berbeda, sehingga sebagai wakil rakyat harus segera menyikapi apalagi ditanya oleh awak media.

"Informasi yang kami dapat itu berbeda, misalnya dari keterangan Sekda dan Bupati Nduga, pihak Komnas HAM dan juga Polda Papua itu berbeda apalagi dari versi masyarakat. Ditambah lagi ketika saya ditanya pendapat oleh rekan media, ini yang harus segera dijawab," katanya.

Sebagai wakil rakyat, kata Emus, dia harus segera menyampaikan hal sebenarnya yang terjadi di lapangan sebagaimana informasi yang diterima, hanya saja karena terkendala jarak dan waktu serta keterbatasan infrastruktur pendukung untuk berkomunikasi maka informasi yang diterima oleh pihaknya berbeda.
"Tapi ternyata, kasus itu benar adanya. Jadi sekarang saya lagi menunggu surat dari Polda Papua terkait masalah ini. Tapi pada intinya, DPRP dan Polda Papua tidak ada persoalan, karena sebagai mitra kerja harus saling memberikan saran dan masukan, termasuk kritikan," katanya.

Emus mengaku siap memberikan keterangan jika Polda Papua memintanya untuk menjelaskan soal bantahannya di sejumlah media lokal di Jayapura yang di dalamnya berisi bantahan terkait kasus pemerkosaan guru di Mapenduma.

"Ini semua hanya masalah informasi yang didapatkan, secara umum DPRP dan Polda Papua tidak bermasalah," katanya.

Berkaca dari persoalan tersebut, Emus berharap agar Polda Papua segera membuat atau membentuk Polres di Nduga dan Polsek di Mapenduma untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga setempat sehingga terhindar dari masalah yang belakangan ini menjadi polemik.

"Saya sebenarnya sudah pernah sampaikan soal pembentukan Polres di Nduga kepada Kapolda Boy Rafli Amar, kapolda sebelumya. Dan ini penting untuk masyarakat di sana. Saya juga mengutuk keras kasus itu dan meminta agar polisi menindak para pelaku kejahatan dan Pemerintah Nduga segera memperhatikan para guru yang jadi korban," katanya.

Sebelumnya di sejumlah media cetak dan daring lokal Papua, membantah dengan keras soal pemerkosaan dan intimidasi yang menimpa para guru di Mapenduma, Kabupaten Nduga Papua dan meminta kepada semua pihak untuk secara cermat menyikapi hal itu.

Pernyataan ini akhirnya, membuat Polda Papua melayangakan surat pemanggilan kepadanya guna meminta penjelasan soal bantahan kasus tersebut di media cetak dan daring di Papua. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment