APBD Mimika Tahun 2019 Diproyeksi Rp 2,3 Triliun

Bagikan Bagikan
Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyerahkan materi proyeksi RAPBD 2019 kepada Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memproyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2019 sebesar  Rp 2.333.392.520.050. Besaran anggaran ini mengalami penurunan sebesar Rp  509.835.746.652 atau turun sebesar 21,85 persen.

Hal ini disampaikan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH ketika menyampaikan laporan RAPBD pada pelaksanaan Rapat Paripuran I Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika dalam rangka Sidang RAPBD Mimika tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cendrawasih, Rabu (28/11).

“Anggaran tersebut akan memprioritaskan pekerjaan jalan Cendrawasih, Hasanuddin, Terminal Bandara serta pembenahan bidang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX tahun 2020. Saya sudah tegaskan kepada seluruh kepala OPD supaya tidak boleh buat program lain yang tidak terlalu penting, tapi harus fokus dengan yang berkaitan dengan PON,” kata Omaleng saat diwawancarai usai rapat paripurna tersebut diskorsing.

Ia juga mengatakan bahwa dalam Sidang III Paripurna I Pembahasan RAPBD tahun 2019 ada beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh anggota dewan. Diantaranya percepatan proses pelelangan program pembangunan, hal tersebut akan menjadi persoalan teknik yang akan diatur bersama tim di Pemkab Mimika.

Ia mengharapkan dengan telah diserahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) ke DPRD, selanjutnya DPRD bisa mempercepat persiapan pembahasan APBD tahun 2019.

“Proses pelelangan itu terkadang terhambat saat pelelangan konsultan pengawas. Tapi sekarang kita desak mereka supaya diupayakan agar penetapan APBD kita bersamaan dengan yang di Provinsi di tanggal 15 Desember nanti dan masuk awal Januari tahun 2019 semuanya harus sudah berjalan. Intinya kita tidak mau terlambat lagi seperti yang lalu. Sekarang kita sudah mitra akrab lagi dengan DPRD, karena urusan ini pastinya bisa cepat,” katanya.

Dalam laporan RAPBD,  bupati menjelaskan APBD merupakan aktualisasi rencana pembangunan yang diimplementasikan oleh Pemkab Mimika dalam rangka pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam pasal 179 Undang-undang nomor 23 tahun 2004.

Dimana, penyusunan APBD harus dilaskanakan secara terpadu, terencana dan aspiratif serta dilaksanakan melalui suatu mekanisme perencanaan setiap tahunnya. APBD juga harus mengakomodir harapan-harapan publik sebagai sentral pembangungan dan tugas pemerintah secara nasional yang terkonsep dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah.

Dikatakan, memasuki tahun anggaran 2019 ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus diatasi antara lain, tingginya angka pengangguran terbuka, besarnya jumlah penduduk miskin, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya infrastruktur kampung yang sesuai standar pelayanan minimum, upaya stabilisasi harga dan pengamanan pasokan bahan makanan pokok yang belum memadaiserta lemahnya upaya mendorong daya saing sektor riil.

Bupati menjelaskan, komposisi APBD dari sisi pendapatan ditargetkan di tahun 2019 sebesar Rp 236.239.003.000,00. Target tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp Rp 18.644.832.912,00,- atau 7,89 persen. Dengan perinciannya, Satu,  PAD terdiri atas pajak daerah sebesar Rp  160.085.000.000,-. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan PAD yang sah sebesar Rp 25, 064.622.000,00,-. Dua, dana perimbangan atau dana transfer ditargetkan sebesar Rp Rp 1.764.026. 764.000,- mengalami penurunan sebesar Rp 495.291.629.100,- atau turun 28, 08 persen.

Dana bagi hasil tersebut juga dirincikan satu, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 936.766.079.000,- berarti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar  Rp 434. 405.516.100,- atau 46,37 persen. Dua, dana alokasi umum (DAU) ditergetkan sebesar Rp 634.127.031.000,-.Tiga, DAK ditargetkan sebesar Rp 193.133.654.000.

Sedangkan untuk pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 343. 126.753.050,- mengalami kenaikan  sebesar Rp 343.126.753.050,- atau 4,11 persen. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus (Otsus) ditargetkan sebesar Rp 271.661.750.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp 24.242.548.000,- atau 8,92 persen. Bantuan keuangan dari Provinsi terdiri dari dana Kartu Papua Sehat (KPS) dan dana Prospek sebesar Rp 23.783.313.000,- dan tidak mengalami perubahan.

Ia juga menguraikan bahwa secara global bahwa belanja daerah tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar RP 2.693.392.520.050,-  atau naik sebesar Rp 50.864.253.348,- atau 1,92 persen. Dengan rincian belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 968. 523.018.000,- dan menyerap 35,96 persen dari alokasi belanja daerah. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dianggarkaan sebesar Rp 1.474.869.502.050,- menyerap sebesar 54,76 persen dari lokasi belanja daerah.

Kebijakan ini ditempuh untuk mengakomodir hasil kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati, kunjungan kerja Dewan sebagai mitra ke Distrik dan Kampung dengan harapan semua kebutuhan masyarakat akan terjawab secara bertahap, berkesinambungan dengan memprioritaskan pelaksanaan PON ke XX tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan Legislatif serta penyelenggaraan Pilpres tahun 2019. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment