Bawaslu Minta Freeport Lengkapi Data Karyawan Terkait Pemilu

Bagikan Bagikan
Anggota Bawaslu Papua Ronald Manoach.(Foto-Berita Papua)

SAPA (JAYAPURA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua meminta manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) segera melengkapi data sebanyak 30.737 orang karyawannya agar bisa di verifikasi kemudian dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019.

"Kalau tidak dilengkapi data-datanya seperti KTP dan kartu keluarga, maka puluhan ribu orang itu terancam tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2019," kata anggota Bawaslu Papua Ronald Manoach kepada Antara di Jayapura, Rabu (7/11).

Ia mengatakan pihaknya sudah meminta manajemen Freeport untuk segera melengkapi KTP dan kartu keluarga (KK) agar secepatnya ditindaklanjuti.  Permintaan data karyawan Freeport itu dilakukan melalui Bawaslu tingkat Kabupaten Mimika.

Ronald yang dihubungi melalui telepon selularnya juga mengatakan data tersebut sangat dibutuhkan mengingat batas waktu verifikasi DPT pemilu 2019 semakin sempit.

"Mudah-mudahan manajemen PT Freeport dapat segera memberikan data sehingga karyawan terdaftar dalam daftar pemilih tambahan," kata Ronald.

Ia menambahkan mulai pemilu 2019 tidak lagi dapat menggunakan surat keterangan seperti pemilu sebelumnya sehingga bila tidak terdaftar dalam DPT karena tidak didukung KTP dan KK, maka hak suara warga negara bisa hilang.

Sementara itu, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay secara terpisah mengatakan khusus karyawan Freeport masih dilakukan pencermatan seperti halnya perusahaan lainnya yang memiliki jumlah karyawan banyak seperti yang bergerak di perkebunan dan lainnya.

Kini, KPU kabupaten dan kota masih melakukan pencermatan termasuk KPU Mimika sehingga diupayakan nantinya karyawan PT Freeport tetap bisa memilih pada pemilu 2019.

"Batas akhir pencermatan yang dilakukan KPU Papua paling lama 15 Nopember 2018," kata Kossay. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment