DPRD Mimika Bahas RAPBD Tahun 2019

Bagikan Bagikan
Sidang Paripurna DPRD Mimika membahas RAPBD tahun 2019 dibuka oleh Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Mimika dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom yang dihadiri Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, Forkompida, anggota DPRD Mimika dan para pimpinan Organisasi perangkat daerah (OPD), di ruang sidang Gedung DPRD Mimika, Jalan Cendrawasih, Rabu (28/11).

Dalam pembukaan, Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng menyerahkan RAPBD Kabupaten Mimika kepada Ketua DPRD Mimika, untuk selanjutnya dibahas dalam masa sidang III. Penyerahan itu didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif kepada pihak legislatif dengan estimasi pendapatan ditargetkan dalam APBD sebesarRp 2,3 Triliun.

“Anggraran pendapatan dan belanja daerah merupakan aktualisasi rencana pembangunan yang diimplementasikan oleh Pemda dalam rangka pelayanan public dan penyelenggaraan tugas Pemerintahaan selama satu tahun anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004,” ujar Bupati Mimika saat membacakan sambutannya.

Ia mengatakan, APBD sebagai instrument tahunan fiscal daerah dapat dilaksanakan secara maksimal apabila ada kerjasama dan transparansi antara legislatif sebagai representasi peran rakyat dengan pemerintah daerah selaku pengemban amanat rakyat.

“Kendala yang dihadapi  yaitu tingginya penganguran, kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya dukungan infrastruktur kampung, sehingga Pemda perlu mengintensifkan PAD untuk memperbaiki kebutuhan tersebut secara bertahap. Untuk itu, mari kita wujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab sesuai program sesuai bobot APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mimika,Elminus B Mom dalam sambutannya mengatakan, APBD tahun 2019 harus memuat program kerja daerah yang disesuaikan dengan sasaran dan target kerja.

“Semua harus di rencanakan dan di bahas agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dengan pertimbangan sekala prioritas. Kita harus gunakan sesuai ketentuan dan agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Kepada perangkat daerah agar dapat melaksanakan program sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment