OPD Jangan Persulit Kontraktor Papua

Bagikan Bagikan
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani.(Foto-SR)

SAPA (MANOKWARI) - Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mempersulit kontraktor Papua dalam pelaksanaan proyek penunjukan langsung.

"Sedikit lagi kita tutup buku, sekarang sudah November tapi masih ada kegiatan yang belum jalan," kata Lakotani di Manokwari, Senin (5/11).

Wakil gubernur mengimbau seluruh pimpinan OPD melaksanakan kebijakan gubernur terkait proyek penunjukan langsung pada kegiatan dengan nilai dibawah Rp500 juta.

"Kebijakan ini sudah bagus, jadi laksanakan secara baik. Dari atas sudah bagus, tapi dibawah masih ada yang putar-putar di bawah, ini kan tidak bagus," ucapnya, menegaskan.

Sejak awal, lanjut Lakotani, ia menginginkan pejabat yang berkinerja buruk dievaluasi dan diganti. Dengan demikian kegiatan pemerintah dapat berjalan lancar.

"Tapi bapak gubernur memiliki kebijakan sendiri dengan berbagai pertimbangan. Saya berharap, kebaikan gubernur jangan dimanfaatkan. Laksanakan apa yang sudah beliau perintahkan," ujarnya.

Terkait hal ini, ia sudah memerintahkan kepala Dinas Pekerjaan Umum menemuinya. Wagub ingin memperoleh penjelasan terkait kegiatan fisik di daerah tersebut, terutama yang melibatkan kontraktor Papua.

Realisasi belanja modal pada anggaran pemerintah Provinsi Papua Barat hingga dua bulan menjelang tutup tahun 2018 masih sangat rendah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat, Abia Ullu pada wawancara sebelumnya mengatakan, secara keseluruhan penyerapan APBD 2018 hingga awal November baru sekitar 50 persen.

Ia mengungkapkan, sebagian besar serapan anggaran ini terjadi pada realisasi dana transfer kepada kabupaten/kota seperti dana otonomi khusus, dana bagi hasil pajak serta minyak bumi dan gas (Migas).

Masih banyak kegiatan fisik terlambat dilaksanakan. Bahkan ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terlambat ditender, sehingga anggaran harus dikembalikan.

Ia mengemukakan, rendahnya realisasi serapan anggaran di daerah berdampak pada lambatnya pencairan dana transfer dari pemerintah pusat. Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperhatikan ini. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment