Pergantian Sekda Mimika Tidak Dapat Dilakukan Melalui Mutasi, Antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Bagikan Bagikan

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi.(Foto-EduNew)
SAPA (TIMIKA) -  Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menanggapi Surat Bupati Mimika melalui Surat Nomor B- 2256/KASN/10/2018, Sifat: Segera, Perihal : Tanggapan Terhadap Koordinasi Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi yang diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2018, ditujukan kepada Bupati Mimika,    
                                      
Surat yang ditandatangani Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi itu isinya sebagai berikut:

Sehubungan  dengan  surat  Saudara  Nomor:  800/532/2018 tanggal 25  September  2018  perihal Koordinasi  Pergantian JPT Pratama  Lingkup Pemda Kabupaten Mimika, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam ketentuan Pasal 132 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
ditegaskan bahwa : (a).  Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.

(b).  Mutasi sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat : sesuai standar kompetensi jabatan dan telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pengisian JPT  sebagaimana  dimaksud  di atas  dilakukan  berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

2.  Berdasarkan Ketentuan Pasal 363 PP Nornor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS  disebutkan  bahwa  "Peraturan  pelaksanaan  dari  Peraturan  Perundang­ Undangan yang  mengatur  mengenai penyusunan  dan penetapan  kebutuhan, pengadaan,  pangkat  dan jabatan,  pengembangan  karir,  pola  karir,  promosi, mutasi, penilain  kinerja,  penggajian   dan  tunjangan,  penghargaan,  disiplin, pemberhentian,  jaminan   pensiun  dan  jaminan   hari  tua,  dan  perlin dungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan PP ini", sehingga berdasarkan hal tersebut maka jenjang eselonering hingga saat ini masih berlaku, karena ketentuan tentang  pangkat. jabatan  termasuk eselonering  masih menjadi dasar dalam  pola karir, promosi mutasi, dan penggajian serta tunjangan PNS ;

3.  Berkenaan dengan penjelasan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas, maka penggantian pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tidak dapat dilakukan melalui mutasi-antar-pejabat-pimpinan tinggi pratama, karena :

a. Sekda sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) PP Nomor 18 tahun 2016 tentang "Perangkat Daerah adalah jabatan setingkat Eselon II. a dan sekaligus satu­ satunya jabatan eselon II a di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga penempatan pejabat dari Sekda ke Jabatan lain tidak termasuk mutasi antar JPT sebagaimana  dimaksud  Pasal 132  PP Nomor 11 tahun  2017, melainkan Demosi atau penurunan jabatan.

b.  Sedangkan untuk  mekanisme penurunan jabatan  atau  penempatan  pada jabatan yang setingkat lebih rendah di atur dalam ketentuan Pasal 118 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dimana seseorang pejabat pimpinan tinggi dapat ditempatkan pada jabatan  setingkat  lebih rendah apabila  memenuhi telah dilakukan penilaian kinerja kurun waktu setahun, kemudian diberi kesempatan 6  (enam) bulan untuk perbaikan kinerja, namun tetap tidak menunjukkan perbaikan, dan selanjutnya dilakukan uji kompetensi yang menentukan apakah yang bersangkutan dimutasi atau di demosi.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Surat ini tembusannya dengan hormat disampaikan kepada (1). Menteri Dalam Negeri; (2). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
(3). Kepala Badan Kepegawaian Negara; (4). Gubernur Papua; dan (5). Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment