Survei Bappeda Papua: 60 Persen OAP Mengaku Rasakan Dana Otsus

Bagikan Bagikan
Ilustrasi-Otsus
SAPA (TIMKA) – Berdasarkan survei pada tahun 2017 yang dilakukan Pemerintah Propinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama tim dari Universitas Cenderawasih (Uncen), menunjukan 60 persen lebih orang asli Papua (OAP) di seluruh kabupaten/kota mengaku telah merasakan dampak baik adanya dana otonomi khusus (Otsus).

Menurut Kepala Bappeda Propinsi Papua, Muhammad Musa’ad, dalam survei itu 60 persen OAP berpersepsi  bahwa pemanfaatan dana otsus sangat dirasakan pada bidang kesehatan. Selanjutnya bidang infrastruktur, pendidikan, afirmasi dan ekonomi.

“Survei itu bukan hanya berupa evaluasi meja, tapi kami juga survei langsung ke masyarakat OAP. Dan ternyata pengakuan mereka sangat bagus, dan yang paling besar mereka rasakan di bidang kesehatan, kedua infrastruktur, pendidikan, afirmasi dan yang terakhir itu ekonomi,” ungkap Musa’ad usai pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 Papua bersama stakeholder dan perwakilan tim pengurus wilayah adat Mee Pago, La Pago dan Saireri, Jumat (2/11) di salah satu hotel bilangan Jalan Hasanuddin.

Oleh karena itu, penyaluran dana otsus di tahun 2019 akan fokus ke bidang ekonomi. Hal itu agar OAP dapat merasakan dampak otsus pada bidang ekonomi. Karena, selama ini dampak otsus di bidang ekonomi belum begitu dirasakan oleh OAP.

Selanjutnya tahun 2019 penyaluran dana otsus ke kabupaten/kota akan mengalami kenaikan dan penurunan, karena penyaluran dikaji berdasar indikasi luas wilayah dan kepadatan OAP, serta indeks kemahalan konstruksi (IKK).

Tidak dipungkiri  juga, meski 60 persen lebih OAP mengaku telah merasakan otsus, masih ada sebagian besar yang juga masih mengeluh terkait dana otsus. Itu dikarenakan adanya keterbatasan pemanfaatan pada bidang-bidang lain selain kesehatan, seperti misalnya pendidikan, afirmasi dan ekonomi.

“Kita harus jujur masih banyak lagi yang harus dibuat dengan dana otsus ini. Sehingga melalui RPJMD tahun 2018-2023 ini akan lebih banyak lagi yang akan dibuat, dan mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Dan, masyarakat juga harus ikut bertanggungjawab dalam setiap bidangnya,” terangnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment