Bagian Hukum Setda Harmonisasikan Legislasi Tujuh Raperda 2018

Bagikan Bagikan
Kegiatan harmonisasi raperda. (Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) - Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harmonisasikan legislasi sebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan di tahun anggaran 2018. Diantaranya retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPPI) dan perubahan Perda Nomor 30 Tahun 2010 tentang retribusi izin usaha perikanan yang diusulkan oleh Dinas Perikanan.

Selanjutnya juga ada Raperda nama jalan di Kota Timika, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan penyesuaian tarif air minum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pinjaman daerah dan pendirian perusahaan perseroan daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Terpadu (TPMSPT).

Plh Kepala Bagian Hukum Setda Mimika, Muhammad Jambia Wadan Sao mengatakan, harmonisasi Raperda yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna menghindari terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dimana kegiatan ini dilaksanakan bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua yang dalam hal ini dihadiri Kepala Bidang Hukum, Sutrisno, SH., MH.

"Kita harmonisasikan beberapa pengusulan perda dari PU, perikanan dan perizinan satu pintu terpadu. Kita laksanakan ini untuk mendapat masukan dari pemateri supaya kita bisa sempurnakan raperda yang ada,” kata Jambia di Timika, Kamis (5/12).

Usai harmonisasi bersama Kemenkumham, Pemkab Mimika melalui Bagian Hukum akan menyerahkan hasil ke DPRD untuk selanjutnya menunggu jadwal sidang di DPRD agar Raperda tersebut dibahas bersama-sama.

Sedangkan Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Papua mengatakan hal ini menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenkumham Papua untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam pembentukan Perda. Yang mana dengan adanya harmonisasi Raperda ini diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, akan bersinergi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini juga sebagai tahapan yang harus dijalankan dalam proses penyusunan perda. Kita berharap perda yang dihasilkan memberikan manfaat dan juga berkualitas dalam rangka pelaksanaan otonomi di daerah itu sendiri," katanya.

Mewakili Bupati Mimika, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kristian Karubaba dalam sambutannya menyampaikan bahwa, kebutuhan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban. Juga menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam pembentukan suatu aturan.

Karena itu, sebelum Raperda diajukan ke DPRD dan mendapatkan persetujuan bersama harus dilakukan harmonisasi internal oleh Pemkab Mimika. Selain itu, penyusunan Raperda pun harus mengacu pada aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah dan selalu berkoordinasi dengan Bagian Hukum.

“Raperda ini sangat penting, supaya ada keselarasan agar mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya tidak ada kepastian hukumnya,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment