DPRD Wondama Merancang Perda Perlindungan Usaha

Bagikan Bagikan
Ilustrasi-Raperda.(Foto-Istimewa)

SAPA (WASIOR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, merancang Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Orang Asli Papua.

"Ranperda tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah pada sisa waktu tahun 2018 sekaligus dengan 10 ranperda inisiatif DPRD lainnya," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Wondama Yan Adrian Mariai di Wasior, Minggu (2/11).

Yan Adrian Mariai menjelaskan bahwa ranperda itu untuk memperkuat program pemberdayaan bagi orang asli Papua sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Melalui regulasi ini, DPRD berharap warga asli Papua, terutama di Teluk Wondama, tangguh dalam menggeluti sektor swasta.

Menurut dia, kemandirian bagi pengusaha asli Papua harus didorong agar mereka mampu bersaing dengan pengusaha dari luar daerah.

"Kami ingin kemampuan pengusaha Papua meningkat, dapat berusaha, dan memperoleh hasil yang maksimal," kata Yan.

Ia menilai pengusaha sebagai basis utama dalam menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan di daerah tersebut. Peran mereka cukup penting dalam menciptakan lapangan kerja.

Sebelumnya, DPRD menggelar sidang paripurna. Dalam sidang tersebut, DPRD juga menerima tujuh ranperda usulan bupati. Semua akan mulai dibahas pada akhir 2018.

Yan menyebutkan 10 ranperda inisiatif DPRD lain, yakni Ranperda tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan serta Pendayagunaan Kawasan Perkampung, Raperda Penyelenggaraan Pengakuan, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat, dan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan.

Berikutnya, Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Ranperda Pengelolaan sampah, Ranperda Retribusi Sampah, Ranperda Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ranperda Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, dan Ranperda usaha pariwisata.

Ia lantas menyebutkan tujuh ranperda usulan kepala daerah adalah Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Ranperda Perizinan dan Nonperizinan, Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dan Ranperda Pengarusutamaan Gender.

Selanjutnya, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan, serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 s.d. 2021. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment