Hati-Hati Pinjam Uang Lewat Fintech

Bagikan Bagikan
Tajuk Salam Papua

KEHADIRAN layanan keuangan berbasis teknologi alias  financial technology (fintech) memudahkan orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang tapi tidak memiliki syarat memadai untuk mengajukannya ke bank.

Godaan untuk meminjam uang melalui Fintech ini biasa disampaikan melalui SMS dari sejumlah nomor HP. Dalam sehari seseorang bisa mendapat SMS penawaran ini lebih dari sekali. Namun hati-hati sebelum meminjam uang secara online. Pastikan yang dipilih bukan lintah darat yang bakal membebani diri Anda dengan bunga tinggi.

Konsultan keuangan Imelda Tarigan di Jakarta, Selasa (4/12), menjabarkan beberapa pertimbangan sebelum meminjam uang lewat Fintech. Pertama, Cek legalitas Fintech. Carilah lembaga yang kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Apakah lembaga itu diawasi Otoritas Jasa Keuangan? Lihat legalitasnya. Per Oktober 2018 tercatat ada 78 Fintech pinjam-meminjam yang sudah terdaftar di OJK.

Kedua,  Bunga yang wajar. Carilah lembaga yang memberlakukan bunga sewajarnya. Bila terlalu tinggi, pengguna justru bakal stres dalam membayar utang. Ketiga, Pastikan apakah lembaga tersebut memang ada, bukan penipu berkedok fintech. Anda bisa mengecek ke alamat kantor yang tertera, kemudian memastikan apakah janji-janji yang ditawarkan memang betul ditepati. Jangan lupa mencari testimoni dari orang lain yang sudah pernah meminjam dari lembaga tersebut.

Anda harus berhati-hati karena terdapat sejumlah fintech yang awalnya manis tapi pada akhirnya menyakitkan.  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat lebih dari 400 korban yang sudah mengadu terkait pinjaman online (fintech). Permasalahan peminjaman online ini bukan hanya sebatas uang yang dipinjam tidak bisa dikembalikan, namun sudah menyerempet tindak pidana.

Standing kami bersama para korban adalah ketika mereka harus mengembalikan uang yang mereka pinjam. Bukan masalah mereka pinjam dan tidak bisa mengembalikan tapi permasalahan yang buat LBH Jakarta ini permasalahan struktural adalah karena ada sejumlah permasalahan yang ada di dalamnya,” kata Jeanny Silvia Sari Sirait, Pengacara Publik Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta saat dihubungi IDN Times, belum lama ini.

Sejumlah permasalahan tersebut antara lain.  Pertama,  Bunga pinjaman yang tinggi dan tidak jelas. Bahkan berubah-ubah. Bunga peminjaman online ini tidak sama seperti bank yang memiliki bunga maksimal 6 persen.  Kedua, Penyebaran data pribadi peminjam. Aplikasi fintech 'bisa' mengakses data pribadi kontak, SMS, panggilan, kartu memori, dan lain-lain dari telepon seluler peminjam. Ini tindak pidana yang boleh dilakukan.

Ketiga,  Fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual. Dalam melakukan penagihan, korban peminjaman online juga kerap mendapat perlakuan tidak mengenakkan, bahkan hingga pelecehan seksual. Keempat, penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel peminjam, baik itu ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain yang menyebabkan peminjam kehilangan harga diri dan pekerjaannya.

Kelima, penagihan sering dilakukan belum waktunya dan tanpa kenal waktu, nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selalu tersedia, alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas dan terakhir adalah aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah  mengeluarkan peraturan nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dibuat untuk menjadi ketentuan yang mengawasi dan mengatur industry financial technology. Teknologi di industri keuangan digital perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.  (Ant/Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment