Kecurangan Pemilu Tidak Ditentukan Kotak Suara Kardus

Bagikan Bagikan
Tajuk Salam Papua

SETELAH jenderal kardus ramai diperbincangkan saat pendaftaran Calon Presiden/Calon Wakil Presiden beberpa bulan lalu,  kini penggunaan kotak suara berbahan kardus alias kotak kardus dalam Pemilu 2019, ramai dipolemikkan sejumlah pihak. Tidak hanya partai politik peserta Pemilu dan calon legeslatif, tapi juga calon presiden dan calon wakil presiden. Kurangnya sosialisasi dari KPU RI selaku penyelenggara Pemilu 2019 menjadi salah satu pemicu polemik ini.

Sejumlah kalangan, terutama dari jajaran parpol oposisi mempertanyakan keputusan KPU itu. Kotak suara dari bahan kardus itu dianggap tidak memenuhi standar dan berpotensi terjadi kecurangan. Soalnya, mereka beranggapan bahwa kotak suara berbahan kardus itu mudah rusak atau dirusak, sehingga dapat mengganggu pemilu yang luber dan jurdil.

Benarkan kotak suara kardus tersebut mudah rusak dan berpeluang menimbulkan kecurangan?

Menjawab pertanyaan ini, KPU menegaskan, kotak suara itu terbuat dari bahan duplex, yakni karton kedap air. Jadi, bahan karton yang digunakan untuk membuat kotak suara itu bukan seperti karton murahan, seperti bungkus mi instan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih kotak suara berbahan karton kedap air sebelum menggantikan kotak suara yang berbahan aluminium. Salah satu pertimbangannya adalah kotak suara karton kedap air lebih murah. Di banyak negara, kotak berbahan karton duplex itu juga lazim digunakan dan tidak menimbulkan persoalan.

Pemilihan kotak suara berbahan karton juga mempertimbangkan kondisi internal KPU. Masih banyak KPU di kabupaten/kota yang belum mempunyai kantor sendiri. Jika kotak suaranya dari bahan aluminium, maka KPU di daerah harus menyewa tempat atau gudang untuk menyimpan kotak-kotak itu sampai pemilu berikutnya. Sementara, biaya sewa tempat setiap tahun terus meningkat.

Persoalan lain, jika terbuat dari bahan aluminium, maka KPU harus menyewa tenaga untuk merakit kembali kotak suara hingga membeli lagi baut-baut yang telah rusak atau hilang.

Yang lebih penting lagi, Ketua KPU memastikan bahwa kotak suara karton kedap air sebenarnya bukan barang baru. Kotak suara tersebut sudah pernah digunakan pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilkada Tahun 2018.

Selama pelaksanaan Pemilu 2014 dan beberapa kali pilkada itu, KPU tidak menemukan laporan tentang adanya gangguan terkait penggunaan kotak suara itu. Hal ini membuktikan kotak suara kardus ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga suara pemilih tidak bisa dimanipulasi.

Selain itu, pengadaan kotak suara berbahan kardus tahan air telah disampaikan ke DPR pada Maret lalu. KPU menyampaikan tentang logistik itu kepada DPR dalam rapat dengar pendapat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan seluruh Fraksi di DPR menyetujui penggunaan kotak suara berbahan kardus tahan air itu.

Bicara tentang manipulasi suara atau kecurangan dalam Pemilu sesungguhnya tidak semata ditentukan oleh kotak suara kardus. Tapi manusianya, penyelenggara dari Pemilu tersebut, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke KPU. Fakta membuktikan, kotak suara terbuat dari aluminium yang digunakan selama ini marak dengan kecurangan yang berujung pada gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga ke Mahkamah Kontitusi (MK).

Disejumlah daerah, hasil Pemilu bukan ditentukan oleh warga yang mencblos di TPS, tapi ditentukan oleh oknum-oknum penyelenggara Pemilu di tingkat KPU. Diduga kuat diwarnai dengan jual beli suara. Caleg yang mau lolos ke kursi dewan yang terhormat harus membayar sekian juta atau sekian miliar. Hal ini sudah menjadi rahasi umum. Jangan heran, caleg yang sedikit suaranya bisa lolos masuk gedung rakyat.

Karena itu, polemik seputar kotak kardus ini, apalagi mengaitkannya dengan kecurangan Pemilu sesungguhnya tidak perlu terjadi, andainya kalau pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilu paham akan bahan yang digunakan dan kekuatan dari kotak tersebut. Juga mengikuti perkembangan zaman, dimana di belahan dunia lain, kotak kardus ini sudah lasim digunakan dan tidak menimbulkan masalah.

Kalau mau Pemilu 2019 berjalan bersih dan jujur, buatlah sistim yang professional dan transparan. Parpol, Caleg dan tim pemenangan Capres/Cawapres juga harus pastikan memiliki saksi-saksi yang kredibel di TPS hingga KPU yang tidak mudah tergoda uang atau janji-janji lainnya. Tanpa itu, kecurangan akan terjadi. (Yol/BS)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment