Kodim 1710 Mimika Siap Bantu Rehabilitasi Rumah Warga Banti

Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) - Kerinduan masyarakat Waa Banti dan Kimbeli melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat agar rumah warga yang dibakar dan dirusak Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada akhir Maret 2018 lalu dibangun kembali mulai mendapat titik terang.

Jawaban terhadap kerinduan tersebut tersirat dari kesiapan Kodim 1710 Mimika yang sudah melakukan sejumlah langkah nyata bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Komandan Kodim (Dandim) 1710 Mimika, Letkol Inf Pio Nainggolan mengatakan, pihaknya siap membantu dalam merehabilitasi sejumlah bangunan, termasuk membangun perumahan rakyat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemanunggalan rakyat bersama TNI.

“Setelah dilakukan operasi, ada tahapan yang dilakukan untuk memulihkan kondisi di sana (Banti – Red) di antaranya merehabilitasi dan merekontruksi bangunan,” ujarnya ketika dihubungi Salam Papua melalui sambungan telepon di Timika, Rabu (28/11).

Untuk mencapai hal tersebut, kata Dandim, perlu dilakukan beberapa tahap bersama sejumlah pihak terkait, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan peninjauan lokasi bersama PTFI yang kemudian dilakukan rekapitulasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Untuk menindaklanjuti itu saya sudah berkomunikasi dengan PT Freeport dan PT Freeport berkenan membantu TNI untuk melakukan rehabilitasi itu. Sayapun sudah meninjau, dan kita bersama Freeport sudah merekapitulasi sebelum nantinya akan dibangun,” ujarnya.

Walau demikian, Dandim mengatakan, meski sudah ada inisiatif dan niat dari PTFI karena memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tapi pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut memiliki mekanisme tersendiri dan juga menunggu sikap Pemkab Mimika sebagai institusi penanggung jawab utama pembangunan di daerah. Karena itu, pembangunan kembali rumah warga tersebut belum dapat dipastikan waktunya.

“Sisa satu tahapan lagi, yaitu pertemuan dengan Pemerintah Daerah. Jadi segitiga ini (Pemerintah, TNI, PTFI) masing-masing akan menjalankan tugasnya. Diharapkan Desember ini, kita semua bisa bertemu sehingga paling lambat realisasinya bisa dilakukan pada Januari,” ujarnya sembari berharap agar rumah yang dibangun kembali nantinya dapat ditempati oleh warga setempat untuk kemudian dirawat dengan baik.

“Yang terbakar itukan rumah kosong, jadi kita harapkan rumah yang sudah dibangun nanti bisa ditempati. Sehingga otomatis akan dijaga sendiri oleh warga. Selain merehab perumahan, kita juga melakukan reposisi gereja, melanjutkan pengerjaan jembatan, aula dan rumah sakit,” kata Dandim.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah tokoh masyarakat Mimika telah bersuara tegas, meminta Pemkab Mimika segera membangun kembali rumah sakit, gedung sekolah dan rumah warga Banti dan Kimbeli yang dibakar KKSB pada 24 Maret hingga 1 April 2018 lalu.

Anis Natkime

Kepala Suku Besar Tujuh Suku di Pegunungan Tengah Papua, Anis Natkime, ketika diwawancara belum lama ini menegaskan, pembangunan kembali itu menjadi tanggung jawab Pemkab Mimika, karena Pemkab adalah institusi utama pemerintah, wakil Pemerintah Pusat di daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Pendapat yang sama disampaikan Tokoh Intelektual Muda Amungme, Ronny Natkime. Ronny mengatakan, Pemkab yang harus membangun karena yang dibangun adalah kampung dan juga masyarakat milik pemerintah.

“Pemerintah yang memiliki distrik, kampung, desa, RW dan RT. Pemerintah juga yang punya masyarakat, karena itu pemerintah wajib membangun rumah untuk masyarakat. Apa lagi rumah-rumah warga itu dibakar oleh kelompok kriminal dan tergolong sebagai bencana,” kata Ronny.

Tokoh masyarakat Amungme Yoseph Yopi Kilangin sebelumnya juga mengatakan, Pemkab Mimika yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dialami masyarakat Banti dan Kimbeli.

Pendapat yang sama juga disampaikan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Markus Timang. Markus mengatakan, Pemkab Mimika yang harus bertanggung jawab untuk membangun kembali semua bangunan yang dibakar KKSB di Banti dan kampung sekitarnya.

“Kita sebagai anggota DPRD meminta agar Pemkab segera membangun kembali fasilitas yang dibakar tersebut," kata Markus Timang ketika ditemui di Gedung DPRD, Jalan Cenderawasih, Kamis (17/5).

Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Prof Dr Yohana Yembise, mengaku prihatin terhadap kehidupan masyarakat Banti. Saat berkunjung ke Banti pada Senin (21/5), Yohana Yembise menemukan pemukiman warga, pemukiman guru, bangunan sekolah dan rumah sakit dalam kondisi hancur berantakan.

“Saya sudah pulang dari Banti dan saya sangat prihatin. Bagaimana anak-anak dan masyarakat umum bisa menjalankan kehidupan kalau rumah mereka, sekolah dan rumah sakit telah dibakar,” ungkap Menteri Yohana usai menghadiri pelatihan perlindungan dan pemberdayaan perempuan (P3) dalam konflik sosial di Timika, Selasa (22/5).

“Saya minta tolong kepada Bupati Mimika supaya kampung Banti itu harus mendapat perhatian khusus. Kehidupan warga di kampung itu sudah hancur berantakan. Saya tidak sanggup melihat kondisi itu,” katanya. (Salma/Yol)