Pemkab Akan Bangun Puskesmas, Bukan Rumah Sakit di Waa Banti

Bagikan Bagikan
Sekretaris Dinkes Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra.(Foto-Dok-Sapa)

DIAM-diam Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika telah bekerja pasca Rumah Sakit Waa Banti dibakar Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada 24 Maret 2018 lalu. Tidak banyak yang tahu, bahkan media massa sekalipun nihil berita terkait apa yang dilakukan Pemkab Mimika melalui Dinas Kesehatan untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat melalui sejumlah tokoh masyarakat Waa Banti.

Selama ini Dinkes sudah turun melihat langsung kondisi di Waa Banti, lalu melakukan proposal dan lobi dana ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hasilnya pun sudah ada. Lalu apa hasilnya?

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra ketika diwawancara Salam Papua, Senin (3/12)  mengatakan, Kemenkes telah menyediakan dana sebesar Rp 4 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang dibakar KKSB di Waa Banti, Distrik Tembagapura.

“Namun yang akan dibangun pemerintah tersebut bukan rumah sakit, tapi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat –Red). Pembangunan Puskesmas ini  rencananya akan dilaksanakan di tahun 2019 mendatang,” kata Reynold.

Reynold mengatakan, saat ini Dinkes telah menyiapkan seluruh dokumen pembangunan Puskesmas tersebut dan menunggu  surat pernyataan dari Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.,MH sebagai syarat untuk dilampirkan  di tanggal 10 Januari ketika finalisasi DAK Kemenkes untuk wilayah Papua.

“Mudah-mudahan pembangunan Puskesmas Induk di Banti bisa jadi. Berarti tidak ada lagi pembangunan rumah sakit di sana. Karena berdasarkan fungsinya,  rumah sakit itu untuk pelayanan spesialis dan rujukan. Kita tidak tahu berdasarkan sejarahnya kenapa di Tembagapura tidak ada Puskesmas dan hanya ada RS. Kenapa Puskesmas Induknya dipindahkan ke Aroanop. Padahal, selain masalah kesehatan, pembangunan Puskesmas itu lebih melihat rasio penduduk terhadap Puskesmas dan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Pembangunan Puskesmas itu harus ada di tengah-tengah ibu kota Distrik dan itu tepatnya di Banti,” katanya.

Ia juga menjelaskan, Dinkes telah berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Selanjutnya, Dinkes telah membuat rencana pelayanan jika pembangunan Puskesmas itu berjalan di tahun 2019.

“Yang kami butuhkan hanya jaminan keamanan saja untuk petugas kami ketika nanti mereka mulai bertugas. Karena Banti itu sebetulnya pintu masuk bagi masyarakat dari kabupaten tetangga dan otomatis  kunjungan pasiennya sangat tinggi dengan berbagai jenis penyakit seperti TBC dan penyakit lainnya yang berpotensi wabah manular,” jelasnya.

Reynold mengatakan,  dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih itu akan dibangun Puskesmas perawatan dan melayani rawat inap yang dilengkapi dengan minimal 10 unit tempat tidur serta fasilitas lainnya. Dalam hal ini, selain pembangunan sarana dan prasarana untuk Puskesmas, juga sarana dan prasarana untuk petugas kesehatan.

Menurut Reynold, pasca RS Banti dibakar pada 24 Maret 2018,  dirinya ditugaskan untuk melakukan investigasi, karena pada Mei 2018 dilaksanakan rapat koordinasi teknis pertama dan ada pembicaraan antara Kadinkes dan Kepala Biro Perencanaan di Kemenkes terkait rencana pembangunan kembali sarana kesehatan di Banti.  Dinkes telah mengajukan proposal terkait hal tersebut. Hal itu juga sebagai bentuk tindak lanjut pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Mimika, Yohanes Bassang bersama petinggi FORKOMPINDA ketika membahas penanganan pembangunan berkelanjutan di Banti pasca pembakaran oleh KKSB.

Selanjutnya, Dinkes mengusulkannya dalam anggaran DAK tahun 2019. Karena itu, langkah-langkah yang telah dibuat Dinkes di antaranya telah dua kali mengajukan proposal dan konsultasi ke Kemenkes RI baik di Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer maupun di Biro Perencanaan.

“Tapi sekarang semua bisa tahu melalui media online berapa besar DAK yang disalurkan Kemenkes ke Dinkes. Baik DAK reguler maupun DAK penugasan , karena DAK reguler itu alokasi yang dianggarkan ialah sebesar Rp 4 miliar lebih dengan catatan Dinkes tidak membangun Rumah Sakit, tetapi hanya membangun Puskesmas,” katanya.

Sekedar untuk diingat, RS Waa Banti dibangun menggunakan dana kemitraan PTFI pada tahun 2002 dan pengelolaannya diserahkan ke LPMAK. Walau letaknya terpencil di kaki pegunungan, namun  RS Waa Banti yang sebelumnya berbentuk Klinik ini, memiliki fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Tenaga medis di rumah sakit yang tergolong Tipe D ini juga tersedia lengkap, mulai dari bidan, dokter anak, sampai dokter bedah.  Rumah sakit ini memberi layanan gratis bagi warga sekitar yang merupakan warga tujuh suku asli di wilayah itu, yaitu Amungme, Kamoro, Damal, Nduga, Moni, Dani, dan Mee. 

Keberadaan RS ini sangat penting bagi masyarakat setempat. Tersedia 60 tempat tidur pasien dengan tingkat keterisian sekitar 20-40 persen. Tersedia juga ruang isolasi untuk pasien tuberculosis (TB) yang dahaknya masih positif mengandung bakteri. Mereka akan dirawat di sini, bisa sampai berbulan-bulan, sampai dinyatakan sembuh dan tidak menularkan TBC lagi. 

RS ini juga memiliki fasilitas ruang gawat darurat yang bisa menangani hampir semua kegawatan, sampai fasilitas radiologi dan USG. Tersedia juga fasilitas untuk melakukan tindakan bedah minor. Dokter di UGD ini bisa memberikan basic life suport. Kalau harus ada yang dirujuk ke RS di Tembagapura, bisa distabilkan dulu di sini. Selain itu, RS ini juga memiliki laboratorium yang lengkap. Pemeriksaan urine, darah, termasuk cek malaria atau TBC, juga bisa dilayani di sini. 

Dalam seminggu, RS Waa Banti melayani sampai 500 pasien yang berasal dari tiga desa, yakni Waa Banti, Arwanop, dan Tsinga. Seringkali pasien berasal dari kabupaten berbeda, seperti dari distrik Ilaga atau Sugapa juga dilayani di rumah sakit ini.  

Untuk menjangkau RS ini, warga yang tinggal di pegunungan, harus berjalan kaki berjam-jam sampai Waa Banti. Untuk pasien yang dalam kondisi darurat, misalnya patah tulang, ibu hamil, atau kegawatan lain, akan dijemput dengan helikopter milik PT Freeport Indonesia.
  
Ada juga tim medis yang dibentuk RS ini sejak tahun 2006, bertugas keliling ke kampung-kampung untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.  Fokus utama program tersebut adalah kesehatan ibu dan anak, edukasi penyakit menular seperti diare, cacingan, tuberkulosis dan HIV. Terutama tentang cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. Tim ini juga membentuk Kader Posyandu di setiap kampung yang juga berfungsi sebagai pengawas minum obat untuk pasien TB dan HIV.  (Acik/Yol)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment