Bagaimana Tren Korupsi di 2019?

Bagikan Bagikan
Tajuk

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menetapkan setidaknya 256 orang sebagai tersangka kasus korupsi sepanjang 2018.  Sebanyak 256 tersangka itu terjerat sekitar 53 kasus baru, 30 di antaranya merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sebanyak 26 orang di antara para tersangka tersebut, adalah kepala daerah yang terdiri atas dua gubernur, empat wali kota, dan 20 bupati.

Kasus yang menjerat mereka adalah suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa (17 kasus), suap terkait dengan izin pelaksanaan serta mutasi-rotasi pejabat daerah (3), suap untuk pengesahan APBD (3), suap lainnya, seperti untuk alokasi dana otonomi khusus Aceh (1), terkait dengan pembebasan putusan pengadilan (1), serta terakhir dengan korupsi pengadaan (1).

Artinya, proyek pengadaan di daerah masih tetap menjadi bancakan masing-masing kepala daerah meski sistem "e-budgeting", "e-procurement", dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah lebih dari tiga tahun didengung-dengungkan pemerintah pusat bersama dengan KPK.

Hal lain yang menarik, dalam kasus suap terkait dengan pengesahan APBD tiga daerah, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kota Malang, dan Provinsi Jambi tersangka pun bertambah. Hal itu karena suap diberikan kepala daerah kepada para anggota DPRD agar meloloskan APBD setempat masing-masing. Anggota parlemen yang menerima uang pun ikut menjadi tersangka.

KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, dan 13 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka. Jumlah tersebut menggenapkan 100 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sepanjang 2018.

Pertanyaannya, apakah mereka yang terjerat KPK hanya karena apes atau memang para kepala daerah dan anggota DPRD itu tidak becus bekerja dalam mengelola pemerintahan daerah masing-masing?

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Direktorat Pencegahan KPK sudah mendampingi 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota di Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kemajuan dari pendampingan tersebut dapat dilihat di laman korsupgah.kpk.go.id yang berisi capaian sejumlah area intervensi. Dari data di laman tersebut dapat diketahui bahwa di daerah-daerah yang kepala daerah dan anggota DPRD-nya menjadi tersangka di KPK, sistem perencanaan dan penganggaran APBD-nya punya skor buruk.

Tiga bidang tersebut, pengadaan barang dan jasa, izin dan rotasi-mutasi ASN tampak jadi sasaran empuk para kepala daerah maupun pejabat negara lainnya pada tahun ini bila tidak ada perbaikan sistem. Lantas bagaimana? Masih mengatakan bahwa para tersangka korupsi KPK hanya apes?

Persoalannya, kasus korupsi, OTT, dan pelaku korupsi akan tetap datang silih berganti dengan berbagai modus bila tidak ada perbaikan sistem menyeluruh. Sejumlah daerah yang dinilai KPK sudah punya rapor baik dalam tata kelola pemerintahan sepatutnya dicontoh oleh daerah lain.

Contoh daerah yang sudah 100 persen menurut penilaian KPK menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, adalah Pemkab Lamongan, Pemkot Surabaya, dan Pemprov Jawa Timur. Ketiganya mendapat penilaian 100 persen memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan KPK.

Sudah sepatutnya para kepala daerah yang masih menjabat saat ini tidak mencontoh tindakan 26 rekannya yang sedang diproses KPK. Akan tetapi, mereka mencontoh sistem tiga daerah yang mendapat ponten 100 persen dari KPK, demi mencegah tren korupsi 2019. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment