Bagaimana Tren Korupsi di Mimika?

Bagikan Bagikan
Ilustrasi-Perilaku korupsi.(Foto-Kompas)

PERMASALAHAN korupsi di negara ini semakin merajalela hingga penghujung 2018. Semakin dihambat semakin merambat. Semakin ditangkap semakin menggurita. Jumlahnya bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah. Terkesan semacam ada perlombaan korupsi, bukan sebaliknya berlomba berhenti korupsi. Jumlah oknum kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota yang ditangkap, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) sudah diatas angka 100. Sungguh luar biasa.

Para oknum pejabat yang sudah dibiayai negara dengan gaji puluhan juta per bulan, belum termasuk tunjangan jabatan dan dana-dana lainnya yang sudah lebih dari cukup untuk dinikmati sepuas-puasnya selama sebulan hingga setahun, ibarat tikus yang kelaparan  di lumbung padi. Tidak puas di jalan hidup yang sudah berkecukupan bahkan jauh di atas layak. Sudah kenyang masih mau makan hingga muntah. Tidak bersyukur dan mensyukuri apa yang ada. Masih mau korupsi uang milik negara yang sudah jelas peruntukannya, termasuk untuk  kesejahteraan masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum, mayoritas pelaku korupsi di negara ini diduga masih berada dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) atau oknum aparatur sipil negara (ASN). Terlebih pada oknum PNS/ASN yang memiliki jabatan dan bertindak sebagai pejabat pengguna anggaran. Banyak yang sudah diungkap atau ditangkap dan diproses secara hukum. Tapi banyak juga yang masih bebas, berleha-leha dengan uang negara milik rakyat yang dikorupsinya. Ini bisa sangat jelas terlihat dari harta yangg dimiliki sejauh ini, sungguh tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan-tunjangan yang didapat per bulannya.

Sampai saat ini, masih banyak  oknum pejabat di negara ini, termasuk di Kabupaten Mimika yang kekayaannya menakjubkan. Ada oknum PNS/ASN yang sebelumnya memiliki jabatan, rumahnya biasa-biasa saja. Hidup sederhana dan mudah bergaul dengan tetangganya. Namun belum genap enam bulan menjabat, oknum PNS/ASN tersebut mulai membangun rumah yang mewah seperti istana, minimal dua lantai, lengkap dengan sejumlah mobil mewah. 

Tidak hanya untuk pribadi pejabat tersebut, tapi juga mobil khusus untuk istri dan anak-anak. Bahkan ada oknum pejabat di Mimika yang kunci rumahnya serta kunci pintu pagar rumahnya memiliki remote kontrol. Cukup menekan tombol tertentu, pintu dengan sendirinya akan terbuka atau tertutup. Sama dengan menghidupkn atau nematikan televisi, AC atau barang elektronik lainnya. Hebat sekali kan?

Para oknum pejabat ini sama sekali tidak malu dengan perbuatan korupsinya ini. Tidak malu menikmati hidup yang berkelimpahan di atas penderitaan rakyat yang masih miskin, yang uang bantuan untuk rakyat tersebut disikatnya hingga habis. Tidak malu mengorupsi uang proyek, walau tau akibat perbuatannya itu membuat proyek yang dikerjakan berkualitas rendah dan cepat rusak. Juga tidak malu dengan perkataan orang lain, baik itu PNS/ASN bawahannya sendiri. Atau tetangganya yang mengatakan, gajinya tidak seberapa tapi hartanya melimpah, kok bisa trjadi? Kok bangga dan suka makan puji dengan semua itu?

Lalu bagaimana tren korupsi di Kabupaten Mimika pada tahun 2019 ini? Jawabannya bisa dipastikan masih tetap ada dan tumbuh subur di kalangan sejumlah oknum pejabat. Mengapa?  Karena sesuai data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem perencanaan dan penganggaran APBD  daerah ini skornya belum masuk kategori baik. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, di daerah-daerah yang kepala daerah serta sejumlah oknum pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD-nya menjadi tersangka di KPK, sistem perencanaan dan penganggaran APBD-nya punya skor buruk.

Bahkan fakta membuktikan, memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan jaminan bahwa sistim perencanaan dan pengelolaan keuangan di daerah tersebut sudah dilaksanakan sesuai peraturan dan undang-undang yang ada. Bukan jaminan tidak ada korupsi di daerah tersebut. Korupsi bisa saja ada tapi belum ada pihak yang bertindak untuk membuktikannya. 

Suatu daerah, termasuk di Kabupaten Mimika baru bisa dikatakan tren korupsinya tidak ada bila sudah 100 persen menurut penilaian KPK menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Seperti yang sudah dilakukan Pemkab Lamongan, Pemkot Surabaya, dan Pemprov Jawa Timur. Ketiganya mendapat penilaian 100 persen memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan KPK.

Karena itu, kalau Kabupaten Mimika mau bebas dari korupsi, maka sudah sepatutnya  para pejabat di daerah ini melakukan studi banding dan mencontoh sistem keuangan tiga daerah di atas yang mendapat ponten 100 persen dari KPK. Langkah ini dilakukan demi mencegah tren korupsi 2019. Kalau belum mau melakukan langkah ini berarti masih mau memelihara korupsi yang diduga kuat dilakukan sejumlah oknum pejabat di daerah ini.

Persoalannya sekarang adalah para oknum pejabat di negara ini, apakah stop korupsi sebelum ditangkap KPK? Atau terus seja melakukan korupsi sampai ditangkap KPK atau penegak hukum lainnya. Apakah yang dinantikan adalah penyesalan dibalik jeruji besi penjara, yang sudah tidak ada gunanya?  (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment