Bawaslu Perketat Pengawasan Terhadap Pemasangan APK

Bagikan Bagikan
Bawaslu melakuan pengawasan pemasangan APK disejumlah ruas jalan. (Foto-Salmawati Bakri)

SAPA (TIMIKA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika mulai memperketat pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) yang  dipasang di tempat-tempat terlarang oleh partai politik (Parpol) maupun calon legislastif (Caleg).

Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Budiono Muchie mengatakan, dalam pengawasan yang telah dilakukan pihaknya menemukan puluhan pelanggaran terhadap pemasangan APK.

“Ada 44 APK yang kami temukan. Dan besok (Hari ini-red) kita akan kembali menyurat lagi untuk segera menurunkannya,” ujarnya kepada Salam Papua usai melakukan pengawasan yang dimulai dari jalan keluar pintu Bandara Mozes Kilangin Timika hingga Kuala Kencana, Minggu (10/2).

“Ada yang memasang di jalan protokol, semisal persimpangan jalan Cenderawasih.  Dan kita memastikan, pemasangan itu jaraknya harus 15 meter dari persimpangan itu. Diluar dari itu tidak bisa, itu juga melanggar,” ujarnya menambahkan.

Tak hanya itu, sejumlah stiker dan pamflet turut menghiasi tiang listrik dan pepohonan sehingga menggangu estetika lingkungan.

“Setelah suratnya sudah diberikan kepada parpol peserta pemilu 2019, maka kami berencana kan melakukan penertiban pada tanggal 13 mendatang,” kata Budi sembari menambahkan akan bekerja sama dengan Dinas Pol PP untuk menertibkan APK sesuai dengan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor 36/HK.01.Kpts/9109/KPU-Kab/X/2018 tentang penetapan titik lokasi pemasangan APK dalam rangka pemilu 2019 pada 18 distrik di Kabupaten Mimika yang terdiri dari 19 kelurahan dan 133 kampung. 

Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mimika, Lopianus Fuakubun mengatakan bahwa parpol peserta pemilu 2019 wajib mengantongi izin memasang APK sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame.

“APK yang memiliki izin, itu ada tanda tangan pejabat dan stempel dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Jika tidak, berarti itu tidak ada izin dan bisa langsung dicopot oleh Bawaslu serta Satpol-PP,” jelasnya kepada Salam Papua beberapa waktu lalu. (Salwawati Bakri) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment