FKUB Mimika Harus Netral dan Independen Ikut Berantas Miras

Bagikan Bagikan
Gerson H Imbir.(Foto-Dok-Sapa)

SAPA (TIMIKA) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Mimika, Gerson Imbir mengatakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika harus bersikap netral dan independen bila ingin ikut memberantas peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di daerah ini.

“FKUB harus berdiri netral dan independen. Kalau mau berantas miras, harus ke semua distributor dan kios penjualan bukan ke gudang (PT Irian Jaya Sehat/IJS –Red) yang sudah tutup.  Nanti pandangannya bahwa FKUB memihak ke oknum lain. FKUB perlu (menyikapi-Red) persoalan ini secara baik dan benar, jangan sampai mengintervensi hukum dan kesannya memihak distributor lain, seperti surat FKUB yang pernah dikeluarkan ke PTUN Jayapura,” tulis Gerson di Grup Whatsapp (WA) Eme Neme Yauware (ENY) menanggapi  berita Tokoh Masyarakat Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku dengan judul “Tokoh Masyarakat Suku Kamoro Minta FKUB Berdoa di Lokalisasi Kilo 10,”  yang diterbitkan SKH Salam Papua, Jumat 8 Januari 2019.

Berita SKH Salam Papua ini dishare ke Grup WA ENY oleh Admin Grup, M. Adri Rumbou, S.Sos,M.Si pada Jumat (8/1) pagi. Selain dari Gerson Imbir, berita ini juga  mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh dan pejabat di Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Grup WA ENY tersebut.

Kasat Binmas Polres Mimika, AKP Frits Erari mengatakan, berita yang disampaikan oleh Pak Marianus Maknaipeku itu bertalian dengan giat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu (24 Januari – Red) di SP2 (maksudnya di gudang PT Irian Jaya Sehat/IJS – Red).
Frits Erari.(Foto-Dok-Sapa)

“Jadi kalau menurut saya doa merupakan komunikasi kita kepada Tuhan yang kita imani, untuk keperluan kita, pribadi, kelompok atau orang lain. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah tempat di mana kita berdoa, ini yang bisa membuat penafsiran orang macam-macam. Saya contokan, kadang ada orang berdoa di sudut-sudut jalan. Tujuannya mungkin baik tapi ada yang memandang jelek. Kalau di Nasrani ada tertulis di Injil , golongan-golongan ini,” tulis Frits dalam postingannya.

Menurut Frits, kalau boleh mari kita mainkan tugas, peran  dan fungsi kita sesuai jalur. Para pendoa , silahkan berdoa untuk daerah, umatnya, pemerintah dll.

“Jadi saran saya,  perlu ada koordinasi lintas lembaga, sehingga menyelesaikan suatu masalah itu kita bahas bersama, ada solusi yang tepat baru kita mainkan sehingga tidak menimbulkan macam-macam presepsi atau kegaduhan kata Pak Jokowi. Demikian dari saya. (Kasbi),” tulis Frits.
Hironimus Taime.(Foto-Istimewa)

Anggota Grup WA ENY lainnya yang juga Pengamat Ekonomi dan Sosial Indonesia Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA menanggapi berita tersebut dengan mengatakan, usulan dari Tokoh Masyarakat Kamoro Sdr. Marianus Maknaipeku, mengajak FKUB Mimika untuk berdoa ke tempat-tempat sumber dan korban minuman keras (miras) di Mimika termasuk Kilo 10 Timika, sangat positif karena selama ini akibat orang konsumsi miras telah menimbulkan banyak korban jiwa dan dampak kriminal lainnya.

 “Yang peting tidak dalam pengertian bahwa dengan pergi mendoakan mereka di tempat seperti ini dianggap untuk menutup usaha mereka, tetapi tujuannya memberikan edukasi untuk sebuah kesadaran akan dampak dari miras,” tulis Hironimus.

Lamberth Nunaki yang juga anggota Grup WA ENY menanggapi dengan mengatakan, kalau tambah kilo 10 lagi berarti cuman dua  tempat saja yang  dipakai oleh FKUB sebagai tempat berdoa.
Lamberth Nunaki.(Foto-Istimewa)

“Bagus juga, biar semakin banyak tempat yang dipakai untuk berdoa miras kan lebih bagus. Kalau boleh tambahkan,  tiap minggu satu kali berdoa di tempat-tempat itu. Supaya jangankan minum, lihat botol saja langsung stop,” tulis Lamberth.

Lamberth menambahkan. “Yang saya tau, bahwa pemerintah atau siapapun juga, harus mampu memberikan rasa keadilan. Dalam hal miras, institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan adil dalam dunia usaha, perlu memberikan telaan yang baik ke pimpinan bahwa pemerintah harus hindari yang namanya monopoli dagang dan usaha barang maupun jasa di kalangan dunia usaha,” tulis Lamberth.

Terlepas dari itu, barang yang menurut banyak orang merusak, tambah Lamberth, kalau memang di tutup berarti DPRD harusnya mengetahui bahwa ada peraturan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menutup. Mengapa? Karena ada unsur PAD di dalamnya.
Nikolaus Raing.(Foto-Istimewa)

Ketua Ikatan Kerukunan Flobamora (IKF) Kabupaten Mimika, Nikolaus Raing menanggapi postingan dari anggota Grup WA ENY ini. “Mungkin Ketua FKUB bisa klarifikasi di group ini, masalah mereka pergi berdoa di tempat penjualan miras yang sudah tutup, bukannya pergi berdoa di tempat yang masih buka,” tulis Nikolaus.

Wartawan TVOne di Timika, Desius Termas menanggapi postingan dari Ketua IKF Mimika. “Saya sepakat dengan pak Niko, dari pernyataan sikap FKUB, seharusnya sembahyang di tempat distributor miras yang sedang beroperasi di Timika, bukan sembahyang di distributor miras yang telah dicabut ijin operasioanalnya oleh Bupati,” tulis Desius.

Arnoldlolkary juga ikut menanggapi berita tersebut. “Pencabutan ijin penjualan miras dan doa oleh FKUB di tempat penjualan miras yang sudah ditutup adalah dua hal yang berbeda. Memberi atau mencabut ijin, melekat dengan hak dan kewenangan pemerintah yang tentu berbagai ketentuan menjadi pertimbangan,” tulis Arnoldlolkary.

“Apa yang dilakukan FKUB adalah gerakan moral yang harusnya tidak tendensius. Hal berdoa di tempat-tempat tertentu tidak salah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dilihat orang, atau maksud-maksud lain  yang hanya untuk Tuhan. Sebaiknya FKUB lebih efektif dengan mendorang melalui tiap lembaga keagamaan untuk berdoa di tempatnya masing-masing dan menyerukan tentang manfaat atau mudarat dari miras, dari pada melakukan hal-hal yang belum tentu mewakili suara umat, apalagi ajaran di lembaga keagamaannya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan persepsi beragam,” tulis Arnoldlolkary menambahkan.
Ignatius Adii.(Foto-Dok-Sapa)

Ketua FKUB Kabupaten Mimika Ignatius Adii menanggapi berita dari Marianus Maknaipeku tersebut. “Saran pa Marianus baik dan jika bupati yang mengeluarkan ijin dan jika mencabut ijinnya, FKUB akan berdoa pula dimana ijinnya dicabut. Untuk itu kerja sama semua pihak dan hal ini juga FKUB masih menunggu bupati atas yang lain juga. FKUB akan bicara tentang pengaturan serta pembenahan bahkan sampai penutupannya sambil sosialisadi rumah-rumah ibadat tentang miras. FKUB masih tunggu  anggaran,” tulis Ignatius Adii. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment