Gubernur Papua Menuntut PTFI Atas PHK 8300 Karyawan Moker

Bagikan Bagikan
Pertemuan membahas tindak lanjut penyelesaian persoalan Karyawan moker.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) –  Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menuntut manajemen PT Freeport Indonesia menyusul dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK)  terhadap 8300 karyawan.
Ada tiga poin penting sebagai tuntutan yang harus dipenuhi secepatnya oleh PTFI ialah, wajib membayar hak seluruh karyawan yang telah terdaftar dalam perjanjian kerja bersama (PKB) tahun 2012. Mempekerjakan kembali sebanyak 8300 karyawan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau jabatannya. Sebelum kasus 8300 karyawan mogok diselesaikan, PTFI tidak boleh melakukan perekrutan karyawan baru.

Surat tuntutan ini dikeluarkan setelah sebelumnya ada surat pernyataan dari Disnaker Provinsi Papua yang menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan karyawan PTFI adalah sah dan sesuai dengan peraturan Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU nomor 2 tahun 2004 tentang pemutusan hubungan kerja serta UU nomor 151 tentang sistim pengawasan.

Karena itu, Pemprov melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wilayah Papua serta Koalisi Buruh Rakyat Papua meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mendukung surat penegasan atau tuntutan yang disampaikan Gubernur Provinsi Papua.

 “PTFI dan ribuan karyawan moker merupakan bagian dari Papua. Karena itu Pemprov tidak menginginkan  ada salah satu pihak yang dirugikan. Kalau ribuan karyawan ini yang dirugikan lalu istri, anak dan keluarga besar mereka siapa yang tanggung. Karena itu kami dari Pemprov meminta supaya Pemkab Mimika juga mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur ini,” ungkap Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Melkianus Bosawer ketika melakukan pertemuan bersama Pemkab Mimika yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Damianus Katiop di ruang pertemuan lantai III, Kantor Bupati, Rabu (13/2).

Pada peretemuan yang dikawal oleh aparat kepolisian Polres Mimika ini, Melkianus menjelaskan kasus karyawan moker telah terjadi sejak 2017 lalu, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Seiring waktu juga telah banyak aksi demo yang dilakukan di Mimika, Jayapura hingga Jakarta.

Menurut dia, persoalan ini juga merupakan tanggung jawab Pemprov termasuk Pemkab Mimika sebagai kaki tangan dari Pemerintah Pusat yang melihat langsung persoalan-persoalan yang terjadi.

“PTFI ini ada di wilayah Mimika dan Papua. Itu berarti masyarakat kita yang menjadi korban. Sebagai pemerintah, kita tidak boleh adakan pembiaran. Disnaker Mimika atau Pemkab dan DPRD Mimika wajib mendukung Disnaker Papua dan Gubernur Papua,” tuturnya.

Ia meminta agar Pemkab Mimika berkoordinasi dengan PTFI untuk mengetahui sejauh mana manajemen PTFI menanggapi surat tuntutan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur beberapa waktu lalu tersebut.

Ketua SPSI Mimika, Aser Gobai mengaku, kasus pemutusan kerja sepihak yang telah dilakukan oleh PTFI kepada ribuan karyawan merupakan bagian dari pelanggaran hukum dan HAM di Mimika.

 “Kami mengapresiasi Pemprov yang telah berjuang menentukan nasib ribuan karyawan,” tuturnya.

Perwakilan karyawan moker, Yoseph Talabuan meminta Pemkab Mimika agar secepatnya melakukan pertemuan bersama PTFI.

“Masalah kami ini sudah terlalu lama dan PTFI terkesan sangat tidak mau menyelesaikan masalah ini. Jadi kami berharap Pemkab Mimika segera turun tangan agar persoalan karyawan moker cepat diselesaikan. Jangan mengaku prihatin dengan masalah ini, tapi tidak melakukan apa-apa,” pinta Yosep.

Menanggapi hal ini, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Damianus Katiop mengatakan permintaan yang disampaikan tersebut secepatnya akan disampaikan kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

“Bupati Eltinus Omaleng sedang pengobatan di Jakarta sehingga tidak sempat hadir dalam pertemuan ini. Tapi selaku pejabat Pemkab Mimika, kami akan menyampaikan telaan terkait persoalan ini kepada Bupati  supaya bisa menyelesaikan persoalan ini,” jelas Damianus.

Pantauan Salam Papua, pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan surat berisi tuntutan Gubernur Papua kepada Pemkab Mimika, DPRD Mimika, Disnakertrans, Kepolisian serta Manajemen PTFI. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment