Gubernur Papua Tidak Berwenang Minta PT Freeport Pekerjakan Kembali Karyawan Moker

Bagikan Bagikan
Ketua Komisi B DPRD Mimika Saleh Alhamid. (Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Ketua Komisi B DPRD Mimika Saleh Alhamid mengatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memiliki wewenang untuk meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) mempekerjakan kembali ribuan karyawan mogok kerja (moker) pada tahun 2017 lalu  yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya.

“Saya mau kritik Gubernur Papua, bahwa Freeport itu atasannya bukan Gubernur Papua, Freeport itu perseroan terbatas atau PT, perusahaan swasta, perusahaan bisnis murni. Banyak orang dan mungkin banyak negara yang punya saham di Freeport. PT Freeport bukan hanya obyek vital nasional tapi juga perusahaan internasional, berlaku ketentuan hukum internasional dan nasional di dalamnya,” kata Saleh kepada Salam Papua, Sabtu (23/2).

Walau sebagai Ketua Komisi A DPRD Mimika, yang mestinya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, Saleh mengaku pernyataan yang disampaikan dalam berita ini berifat independen, tidak membela PT Freeport dan juga tidak membela karyawan moker. Juga tidak ada kepentingan politik, agar dipilih dalam Pileg nantinya.

“Saya ingin bicara sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang ada di negara ini, karena negara ini adalah negara hukum,” tegas Saleh.

Saleh mempertanyakan atas dasar apa Gubernur Papua bersurat secara resmi pada 11 Pebruari 2018 lalu, meminta PT Freeport membayar hak-hak karyawan moker dan mempekerjakan mereka kembali?

“Apakah karena gubernur menganggap dia pemimpin tertinggi di Papua? Atau karena ada Perdasus yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Papua? Apa pun itu dasarnya, harus bisa dibedakan antara lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. PT Freeport itu bukan organisasi perangkat daerah (OPD) dibawah Pemerintah Provinsi Papua, yang mana Gubernur Papua bisa meminta Freeport melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya,” kata Saleh.

Saleh menegaskan, masalah yang dialami ribuan karyawan moker ini harus diselesaikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara khusus dalam UU tersebut sudah diatur tentang mogok kerja dan sanksi yang bisa dilakukan sebuah perusahaan bila mogok kerja dilakukan tidak sesuai prosedur atau mogok illegal. Begitu juga langkah yang bisa ditempuh karyawan mogok, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan.

“Soal siapa yang benar dan siapa yang salah, soal apakah PT Freeport benar atau salah, soal apakah karyawan moker yang benar atau salah, sebenarnya mudah sekali untuk dibuktikan. Gubernur Papua bisa mengundang Manajemen PT Freeport untuk mempertanyakan mengapa melakukan furlough atau merumahkan karyawannya? Mengapa melakukan PHK kepada sejumlah karyawan secara sepihak? Mengapa menganggap ribuan karyawan moker mengundurkan diri? Hal yang sama juga bisa dilakukan Menteri Tenaga Kerja terhadap PT Freeport,” kata Saleh.

 “Gubernur Papua dan Menaker juga bisa mengundang karyawan yang mogok kerja untuk menanyakan mengapa mereka mogok, apakah mogok yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan?” Setelah itu, Gubernur atau Menaker bisa menyarankan solusi terhadap kedua belah pihak, tapi putusan terakhir ada di kedua belah pihak, apakah menerima, menolak atau menempuh jalur yang lain,”  ujar Saleh.

Terhadap saran yang disampaikan PT Freeport agar karyawan moker menempuh jalur hukum, Saleh mengatakan dalam kasus karyawan tetap Timotius Kambu yang di PHK dalam status karyawan kontrak yag sudah memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap tidak dilaksanakan oleh PT Freeport, bagaimana mungkin bisa menyarankan ribuan karyawan mogok menempuh jalur hukum? Apakah ini tidak termasuk saran yang sia-sia?

“Tapi dalam hal PT Freeport tidak melaksanakan putusan hukum di negara ini yang sudah berkekuatan tetap, menurut saya, PT Freeport bisa disalahkan, tapi pemerintah Indonesia juga salah. Mengapa hukum di negara ini, secara khusus dalam kasus Timotius Kambu, begitu lemah dan tumpul di hadapan PT Freeport? Pada hal siapa pun yang berada di dalam Negara Republik ini, wajib tunduk dan taat kepada hukum di Republik ini,” tegas Saleh.

“Kalau sudah seperti ini, apakah seorang Saleh Alhamid yang tinggal di Sempan Timika bisa mengatur Freeeport? Apakah seorang Timotius Kambu bisa memaksa Freeport melakukan putusan hukum di negara ini? Apa gunanya hukum di Indonesia, kalau putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap tidak bisa dieksekusi penegak hukum untuk membela warga negaranya yang mendapat perlakuan tidak adil dari pihak lain?” tanya Saleh.

Saat ini, masalah karyawan mogok ini, seakan berada di jalan buntu. Gubernur Papua menurut Saleh, tidak berwenang meminta PT Freeport untuk mempekerjakan kembali ribuan karyawan mogok. Dari sejumlah pemberitaan, diduga PT Freeport menolak permintaan gubernur tersebut. Di sisi lain, saran dari PT Freeport agar karyawan mogok menempuh jalur hukum mungkin susah dilakukan karena terbukti kasus Timotius Kambu tidak dilaksanakan PT Freeport.
Lalu apakah yang bisa dilakukan ribuan karyawan mogok ini untuk memperjuangkan nasib mereka?

Menjawab pertanyaan ini, Saleh mengatakan dalam kondisi seperti sekarang ini, masalah ini bisa selesai bila sisi kemanusiaan ke depankan, dibanding sisi hukum, terlebih soal siapa salah siapa benar. Dalam sisi kemanusiaan ini, anggaplah kedua belah pihak sama-sama benar dan sama-sama salah. Karena itu solusinya sama-sama menang. Baik PT Freeport dan ribuan karyawan mogok sama-sama tidak menuntut yang berlebihan.

“Saya pernah mendapat informasi ada tawaran solusi yang diberikan PT Freeport kepada ribuan karyawan mogok ini, kalau tidak salah pada Desember 2017 lalu. Menurut saya itu tawaran solusi terbaik, adil bagi PT Freeport dan karyawan mogok. Ada nilai rupiah besar yang diberikan kepada karyawan mogok. Ada peluang mempekerjakan kembali  karyawan mogok tapi melalui kontraktor privatisasi,” kata Saleh.

Saleh berharap tawaran dari PT Freeport pada Desember 2017 itu masih berlaku sampai saat ini. Syukur alhamdulilah bila PT Freeport masih mau membuka tawaran ini dan ribuan karyawan mogok mau menerima tawaran tersebut. Tapi kalau PT Freeport sudah menutup tawaran tersebut, atau masih terbuka tapi ditolak, maka kemungkinan besar, jalan ‘terpaksa’ yang bisa ditempuh karyawan mogok adalah jalur hukum.

“Dalam kondisi ini saya mau menyampaikan pengalaman pribadi. Saya ini sudah lelah rohani dan jasmani dalam berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan dan punya uang. Karakter pembawaan saya sejak lahir itu adalah tidak mau berkompromi dengan sesuatu yang tidak benar.Tapi itu semua menghukum diri saya sendiri,” kata Saleh.

Menurut Saleh, jalan keluar saat ini, dikembalikan kepada ribuan karyawan mogok, PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Kabupaten. Penyelesaiannya tentu harus berdasarkan data dan fakta terkait mogok kerja disesuaikan dengan UU yang ada.  (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

11 komentar:

  1. buat yang dihormat anggota dewan,bagaimana dengan PERDA nomor 4 tahun 2013 lihat Pasal 40nya ketenagakerjaan PAPUA yang diTTD olehnya jelas Gub punya dong kewenangan bukan bahasa Politik apakah penegakan perda POlitik... perlu diketahui jua dalam buku PKB/PHI PT freeport Ind juga diakui sebagai sumber hukum Psl 6 nomor 17 looh,jadi law in the booksyang dibedakan dengan law in action. Bahwa hukum pada saat dijalankan bisa saja berbeda dengan hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Perbedaan ini tidak lain adalah karena adanya faktor manusia yang menjalankan hukum.Karena adanya dua dimensi

    ReplyDelete
  2. WADUH BAPAK YANG TERHORMAT BARU MUNCUL, KEMARIN2 KEMANA PAAAKKKKKKK.????? INTINYA SURAT GUBENUR ITU SAH. KARENA APA ITU HASIL DARI BANWASKER. WES G USAH PANJANG LEBAR MALU PAK ANAK SY KETAWA LIAT PENYAMPAIAN BPK. MAAF DAN MAKASIH

    ReplyDelete
  3. Bapak ini pu kis8 penyambung lidah rakyat atau penyambung lidah freeport

    ReplyDelete
  4. orang bodoh bicara tanpa ilmu

    ReplyDelete
  5. Kalau anda seorang perwakilan demokrasi mimika dan hukum bicaralah secara demokrasi perwakilan dan hukum.
    Ini sifat orang yang,tdk perhatikan masyarakatnya ini dan tidak.
    Kalau anda seorang demokrasi dan hukum bicaralah sesuai pancasila,Jangan pakai uud anda sendiri juga pusing nanti.

    ReplyDelete
  6. Boss kamu suda di suap dri menejemen ptfi ka jdi bru muncul...😁

    ReplyDelete
  7. Klo wakil rakyat yg gk berkualitas yah begini. 2 thn kemana aja ??
    Trus apa artinya satu institusi pemerintahan khususnya pengawas ketenagakerjaan di negara ini dibuat?? Krn prusahaan swasta dan korporasi jd bisa sesuka hati, bgitu?? Banyak baca pak..skarang banyak oknum perusahaan yg dipidanakan krn melanggar uu ketenagkerjaan dan itu jelas.
    Gubernur Papua menunjukkan satu otoritasnya sbg kepala daerah krn didaerahnya ada pelanggaran ketenagakerjaan yg tentunya sdh diperiksa/dikaji oleh dinas terkait(Disnakerprov/Bawasnaker Papua). Jdi keputusan yg dilakukan sdh sesuai dgn tupoksinya, terlebih beliau sbg pemerintah (Kepala daerah) di papua.

    ReplyDelete
  8. Manusia yang nama Saleh itu D gila'.Macam karaka yang baru muncul dari lobang. dasar Bego

    ReplyDelete
  9. Anggota DPR adalah Wakil rakyat yg hrus mendukung keputusan gubernur yg sdh jelaas2 memperjuangkan nasib rakyatnya yg ditindas oleh perusahaan...Jadi intinya tugas bapak Saleh itu hrus mendukung keputusan gubernur TITIK

    ReplyDelete
  10. Maklum..., mumpung ada yg mau suntik dana kampanye. salah amit salah amit bp ini perwakilan rakyat apa prwkilan keluarga alhamid sich??? Kabualan tdk beda dgn da pu saudara ngabalin. Kasih makan anak istri ko dgn cara menjilat bikin malu sj atau kafe so tdk ada pemasukan untk pake kampanye lag k pa???

    ReplyDelete
  11. Bapak di Pilih Rakyat atau Di pilih sama Management Freeport,,
    Atau memang butuh uang untuk Pilkada nanti jadi membela Management Freport

    ReplyDelete