Pejabat Negara Harus Benar-Benar Berjiwa Pengabdian, Bukan Berjiwa Profit, Mencari Keuntungan Saat Berkuasa

Bagikan Bagikan
Hengky Waicang.(Foto-Istimewa)
Diskusi Grup Whatsapp ENY tentang Kemiskinan di Papua dan Solusinya (20)

MENGAPA Papua bisa menjadi yang termiskin? Dan apa solusinya? Grup WhatsApp (WA) EME NEME YAUWARE (ENY) di Timika membahasnya dalam diskusi khusus yang digagas oleh Irjen Pol Paulus Waterpauw (mantan Kapolda Papua dan Sumatera Utara) dan Admin Grup ENY, M. Adri Rumbou, S.Sos, M.Si  sejak Minggu, 20 Januari 2018.

Dengan merujuk pada tulisan Redaksional SKH Salam Papua edisi Senin 30 Juli 2018 dengan judul “Provinsi Papua Juara 1 Termiskin Se Indonesia,” yang diposting di Grup WA ENY oleh Irjen Pol Paulus Waterpauw pada Minggu (20/1) pukul 18.54 WIT,  diskusi yang mengangkat tema, “Kemiskinan di Papua dan Solusinya” berjalan hangat. Bertindak sebagai Moderator diskusi ini adalah Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA (Pengamat Ekonomi dan Sosial Indonesia).

Berikut ini pendapat, masukan, kritik dan saran solusi yang disampaikan oleh member Grup WA Eme Neme Yauware yang diterbitkan Salam Papua, edisi ke dua puluh.

Hengky Waicang menanggapi postingan sebelumnya dari Aser Gobai. Terima kasih Pak untuk paparanya. Ijin untuk menyambung. Amanat negara sudah jelas, kesejahteraan itu wajib bagi seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Nah, kini yang menjadi masalah adalah penerapannya.

Sejauh mana itu bisa menyentuh seluruh warga. Aparatur negara dari pusat sampai daerah harus benar berjiwa pengabdian. Bukan berjiwa profit , mencari keuntungan saat berkuasa/menjabat. Karena ditangan merekalah terletak dana dan program yang akan digulir dan dilaksanakan. Fenomena kini yg terjadi berapa banyak aparatur negara baik pusat maupun daerah kena OTT oleh KPK.  Itu semua menunjukan mereka berjiwa profit. Belum berjiwa pengabdian.

Apa yang kurang dari mereka? Niat dan karakter mereka yang bermasalah. Kalau mereka berjiwa profit sebaiknya melakoni bisnis. Karena itu lahan yang tepat buat jiwa mereka. Jangan jadi aparatur negara. Karena aparatur negara bukan mengejar profit. Aparatur negara semata mata hanya pengabdian yang tulus dan ikhlas, sesuai denga sumpah dan janji  yang mereka ucapkan. Aparatur negara harus menjadi pilar dan panutan masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kabupaten Mimika Ir. Benediktus Renyaan, MM, anggota grup WA ENY yang selama ini hanya memantau akhirnya ikut memberi pendapat dan sarannya. Tentang kemiskinan  OAP (orang asli Papua – Red) di Kabupaten Mimika, sesungguhnya  kita harus mengidentifikasi masalahnya lebih mendalam sehingga tidak saling melempar tanggung jawab.

Hal 1.   Adalah apa saja  defenisi  tentang kemiskinan. Kemiskinan  Struktural. terjadi karena  masyarakat atau  sebagian kelompok masyarakat tidak mampu mengelola dan memanfaatkan SDA (sumber daya alam – Red) yang tersedia bagi kesejahteraannya.

Kemiskinan Kultural. Bahwa  pola hidup, gaya hidup kelompok masyarakat yang menyebabkan terjadi kekurangan dalam mengatasi kehidupannya. 

Kemiskinan  Absolut. mencirikan masyarakat atau kelompok masyarakat yang hanya bisa makan, berpakaian seadanya...tanpa bisa berbuat lebih.

Dari 3  point  di atas, masyarakat OAP kita di Kabupaten  Mimika ada  di mana ? Point 1, Point 2, Point 3? Atau kolaborasi point yang mana saja? Dari  situ  kita bisa mengetahui siapa yang gagal  atau belum berhasil menyelesaikan tugasnya  dengan baik.

Dalam komposisi pemingkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, urutannya adalah sebagai berikut. (1). identifikasi pola hidup dan pranata sosial masyarakat menurut kelompoknya. (2). Desain perencanaan yang sesuai dengan karakter dinamika sosial masing masing kelompok sasaran. (3).   Pelaksana perubahan (man power), pendanaan (uangnya) dan jangka waktu evaluasi (sesi perbaikan perencanaan). (4). Continuitas, (5) Out come dan (6). Dampak multiplier.
M. Adrid Rumbou.(Foto-Istimewa)

Adri  Rumbou menanggapi postingan Benediktus Renyaan. Terima kasih Pak untuk sumbangsih pemikirannya. Sejauh pengalamannya, Pak. Dari ketiga hal yang telah Pak sebutkan di atas: (1). Hal mana yang paling menonjol dan perlu dijadikan skala prioritas dalam mengatasi kemiskinan? (2). Pola pendekatan seperti apa yang harus dibangun? (3). Bagaimana strategi yang tepat untuk itu, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Salam Eme Neme Yauware.
Benediktus Renyaan menanggapi.  Ijin  melanjutkan. OAP Dalam konteks Mikro (Amungme dan Kamoro) pada  awalnya adalah mencirikan kondisi kemiskinan struktural dan absolute karena sebagai masyarakat peramu aspek  pasar, belum menjadi sasaran perbaikan. Mereka berada  pada alam tradisional yang menjadi warna miskin secara makro.

Pada saat ini,  OAP di Kabupaten Mimika (dalam tanda petik)  secara umum berada dalam 3  kolaborasi  defenisi kemiskinan, karena gaya  hidup dan pola lompatan sosial di Kota Timika. Mereka berkumpul tanpa menghasilkan sesuatu, selain menjadi kelompok konsumtif (menghabiskan uang untuk belanja dan gaya hidup).

Amanat  UUD 1945...Negara wajib mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka  pilar utama  dalam pengentasan Kemiskinan OAP adalah Pemerintah. Bupati Mimika  dalam Visinya, "Terwujudnya Rasa Aman, Damai dan Sejahtera berbasis potensi Sumber Daya strategis,” menyiratkan arah pembangunan yang selaras dengan pemberdayaan masayarakat OAP yang dinamis, bekerja sama dan gotong royong, taat hukum dan bersama-sama mengelola sumber daya alam melimpah yang ada di Kabupaten Mimika agar menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi OAP.

Man power-nya  adalah segenap pemangku kepentingan. SKPD/OPD pendukung yang dimotori oleh BAPPEDA  WAJIB membuat dan melaksanakan turunan Roh Visi Misi Bupati  sebagaimana tersirat dalam Visi tadi. Identifikasi masalah, Perencanaan Jangka Pendek Dan Menengah, Alokasi Pendanaan, Out Put Tahun Pertama, Evaluasi,  Keputusan Kepala Daerah (perbaikan, penambahan, dll), continuitas,  Out put (tahun ke 2  s/ 5 ), Dampak, Hasilnya Kemandirian OAP  Kabupaten Mimika berbasis potensi startegis daerah. Amin.

Adri Rumbou memberi tanggapan. Mohon maaf, izin pendalaman diskusi. Sejauh yang Pak amati selama ini, apa yang salah sehingga isu kemiskinan, khusunya OAP itu demikian kental gaungnya di Papua, khususnya di Mimika? Sementara kita tahu, kita juga di support dengan dana 1 persen dari PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Benediktus Renyaan menanggapi. Pendek saja komentar saya. Tentang semua proses sudah menjadi hukum teori (Sciense of Law ). Ada tahapan yang belum sempurna berakibat pada Output, Outcome / Asas Manfaat dan Dampak.

Boleh saja  pada tahapan identifikasi atau tahapan penempatan man power atau bisa saja dalam tahapan kritis yaitu evaluasi perbaikan perencanaan. Coba saja di telusuri, pasti di sana,  kolam jebakan Batman-nya. (Yulius Lopo/Bersambung)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment