PT Freeport Harus Buktikan Taat Hukum Dengan Selesaikan Kasus Timotius Kambu

Bagikan Bagikan
Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA.(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Dewan Amanah Masyarakat Adat Indonesia (DAMAI) yang juga Pengamat Sosial Ekonomi Indonesia di Jakarta, Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA mengatakan, Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) harus membuktikan perusahaan tersebut taat dan patuh terhadap hukum di Indonesia dengan melaksanakan putusan hukum yang sah dan mengikat/inkrah terhadap kasus Timotius Kambu.

“Timotius Kambu telah menang perkara namun sampai saat ini PT Freeport belum melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap tersebut.  PT Freeport mestinya melaksanakan putusan tersebut sebagai contoh bahwa PT. Freeport Indonesia dapat dipercaya dan tidak perlu diragukan bila ribuan eks karyawan mogok kerja (moker) menempuh jalur hukum,” kata Hiero, panggilan akrab Hironimus kepada Salam Papua, Kamis (21/2).

Hironimus menegaskan, bagaimana mungkin untuk kasus seorang Timotius Kambu yang sudah memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap tidak dilaksanakan oleh PT Freeport, manajemen PT Freeport sekarang justru menyarankan ribuan eks karyawan mogok menempuh jalur hukum?

“Ini yang aneh. Karena itu saya minta PT Freeport mesti selesaikan dahulu kasus Timotius Kambu sampai tuntas. Bila PT Freeport tidak melaksanakan putusan hukum tersebut, bagaimana mungkin ribuan eks karyawan mogok bisa percaya kepada PT Freeport dan mau menempuh jalur hukum?” tanya Hiero.

Menurut Hiero, bila ditempuh jalur hukum, maka akan memakan waktu lama, menguras energy, pikiran dan biaya yang tidak sedikit tidak hanya pada eks karyawan, tapi juga PT Freeport. Karena itu, sebelum opsi jalur hukum menjadi pilihan, PT Freeport seharusnya segera menjawab Surat Gubernur Papua, yang mana surat tersebut berdasarkan UU Otsus Papua dan Perda Papua Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di Papua.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Surat Gubernur Papua ini harus dijawab oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Tidak bisa tidak. Karena mengabaikan surat ini sama dengan tidak menghargai atau melecehkan Gubernur Papua. Nasib ribuan eks karyawan PT Freeport, kontraktor privatisasi dan sub kontraktornya  juga ditentukan oleh apa jawaban yang disampaikan oleh Manajemen PT Freeport terhadap surat Gubernur Papua,” kata Hiero.

Sambil menanti apa jawaban manajemen PT Freeport terhadap surat Gubernur Papua, dan sambil menanti juga apa tanggapan dari ribuan eks karyawan terhadap saran dari PT Freeprot untuk menempuh jalur hukum, Hiero menganjurkan untuk coba dipikirkan lagi jalur mediasi, jalur damai, dimana PT Freeport dan eks karyawan bisa menemukan solusi terbaik, yang positif bagi kedua belah pihak. Tidak memberatkan PT Freeport tapi juga tidak merugikan eks karyawan.

“Karena masalah yang kita bicarakan ini adalah masalah kemanusiaan. Ini terkait dengan Declaration of Human Right yang seluruh dunia harus patuhi karena untuk kemanuaian dan Hak Azasi Manusia dalam Hukum dan Keadilan,” ujar Hiero.

Hiero mengingatkan, jalur mediasi damai perlu dipikirkan lagi karena dalam kasus ini,  Pemerintah ada salahnya, PT Freeport ada salahnya dan eks karyawan juga ada salahnya.

Sebelumnya diberitakan (Salam Papua, Kamis 21/2), Wakil Ketua Komisi B DPRD Mimika Gerson Imbir mengatakan, dalam kasus mantan karyawan tetap Timotius Kambu menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI) karena mem-PHK dirinya sebagai karyawan kontrak, yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA), PTFI  tidak taat menjalankannya. Bagaimana mungkin sekarang PT Freeport menyarankan ribuan eks karyawan untuk menempuh jalur hukum?

“Kalau kasus satu karyawan Timotius Kambu saja, PT Freeport sudah tidak taat dan tidak bisa patuhi putusan hukumnya, bagaimana mungkin, bila dalam putusan hukum nanti, ada lebih dari satu karyawan, atau lebih dari seribu karyawan dimenangkan tuntutannya, apakah jaminannya PT Freeport akan melaksanakan putusan tersebut?” kata Gerson kepada Salam Papua, Rabu (20/2).  
 
Karena itu, saran Gerson, sebelum menawarkan ribuan eks karyawan menempuh jalur hukum, Manajemen PT Freeport Indonesia harus terlebih dahulu membuat pernyataan hitam diatas putih diatas materai bahwa pihaknya akan mentaati dan melaksanakan apapun hasil putusan hukum dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“PT Freeport harus buat pernyataan hitam diatas putih dari awal sebagai pegangan bagi eks karyawan, pegangan bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Pusat dan juga bagi penegak hukum, untuk mengambil tindakan, andainya PT Freeport nanti ingkar janji,” kata Gerson.

Gerson mempertanyakan kenapa baru sekarang PT Freeport menyarankan eks karyawan menempuh jalur hukum? Kenapa saran ini tidak disampaikan tahun 2017 lalu?

“Jangan sampai saran proses hukum ini bertujuan untuk mengulur-ulur waktu, karena bila ribuan eks karyawan ini menempuh jalur hukum maka sidangnya akan memakan waktu hingga bertahun-tahun. Belum lagi bila putusan hukum tingkat pengadilan negeri dibanding hingga ke Mahkamah Agung. Kalau hasil sidangnya nanti bernasib sama dengan apa yang dialami Timotius Kambu, maka ini tentu saja memalukan lembaga peradilan dan hukum di negara ini,” tegas Gerson.

Untuk diketahui, sebagaimana dikutip dari Tempo.Co, Perselisihan antara Timotius Kambu dan Freeport yang lebih menyerupai pertarungan antara David dan Goliath ini telah melewati proses peradilan hingga ke Mahkamah Agung dan mediasi oleh berbagai lembaga (di antaranya: DPR, Depnaker, Ombudsman). Tanpa pengacara dan menghadapi divisi hukum salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, Timotius mencapai keberhasilan-keberhasilan hukum yang tak terbantahkan.

Keberhasilan-keberhasilan hukum itu terdiri dari putusan-putusan hukum yang mengikat dan final yaitu Keputusan P4D Jayapura tahun 2005 (16 Juni 2005 yang berkekuatan hukum tetap pada 19 Agustus 2005), Keputusan MA Nomor 3 tahun 2006 dan Fatwa MA Nomor 33 tahun 2013 menyatakan bahwa Freeport Indonesia divonis bersalah melakukan pemecatan illegal. Oleh karena itu, Freeport Indonesia diwajibkan membayarkan gaji dan mempekerjakan kembali Timotius Kambu.

Akan tetapi, semenjak 2006 putusan-putusan hukum Indonesia tersebut sampai saat ini tidak dipatuhi oleh PT Freeport Indonesia. (Red/Tempo.Co) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment