Selesaikan Nasib 8300 Karyawan Moker, Dengan Tiga Pendekatan

Bagikan Bagikan
Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA.(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Dewan Amanah Masyarakat Adat Indonesia (DAMAI) yang juga Pengamat Sosial Ekonomi Indonesia di Jakarta, Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA mengatakan, penanganan terhadap nasib 8300 karyawan PT. Freeport Indonesia  (PTFI) yang di PHK karena mogok kerja (moker) perlu disikapi dengan isi kepala yang jernih dengan mendudukkan persoalan ini secara clear, clean and fair berdasarkan tiga pendekatan teori  yaitu  teori hukum, manajemen dan moral.

Hironimus yang akrab disapa Hiero kepada Salam Papua, Rabu (13/2 malam menjelaskan, dari aspek teori hukum harus dilihat dari latar belakang kronologis kejadian perkara, bermula dan berlanjut sampai saat ini dipengaruhi  empat hal besar.

Pertama. Dampak UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), yang didalam isi UU itu bagi perusahaan tambang yang sudah beroperasi harus menghentikkan produksi dan segera membangun smelter supaya dapat diketahui mineral apa saja yang dihasilkan terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang selama ini cenderung tidak signifikan. Ini berdampak kepada mogok kerja, dirumahkannya karyawan bahkan terjadi pengurangan pekerja kontrak.

Kedua. Sementara situasi point 1 diatas berlangsung, ada ribuan karyawan yang lain mogok kerja dan turun ke Low Land menunjukkan solidaritas mereka kepada Ketua SPSI, Sudiro yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Kota Timika.

Ketiga. Tindakan PHK yang dilakukan oleh Petinggi PT. Freeport Indonesia kepada karyawan yang sedang bekerja dengan diberikan Surat PHK.

Keempat. Negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51% oleh Pemerintah Indonesia melalui PT. Industri Aluminium (Inalum).

Menurut Hiero, dari Aspek Manajemen, bahwa Pemerintah Indonesia selaku Pengelola Ekonomi Makro dengan tanggung jawab hukum yang telah mengeluarkan UU RI Nomor 4 Tahun 2009, harus bertanggung jawab penuh terhadap dampak kerja yang timbul akibat adanya tarik menarik KKB PT. Freeport Indonesia Versus UU RI Nomor 4 Tahun 2009 yang alot sampai sempat  ada niat dari PT. Freeport Indonesia membawa perkara ini ke Meja Arbitrase Internasional.

Masih dari Aspek Manajemen, lanjut Hiero, PT. Freeport Indonesia juga harus bertanggung jawab penuh terhadap 8300 karyawan dan keluarganya yang terlantar, walaupun telah pernah saling melukai hati antara pekerja dan manajemen karena dipengaruhi faktor external UU RI Nomor 4 Tahun 2009, Sudiro Efek dan Divestasi Saham 51% Efek.

Sementara dari Aspek Moral, kata Hiero, bahwa UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Papua telah dilangkahi, karena PT. Freeport Indonesia Kantor Pusatnya boleh di New Orlands Amerika Serikat atau di Jakarta ibu kota Negara Indonesia, tapi bisnis pokoknya ada di Tanah Adat Papua sebagaimana Putusan MK RI Nomor.35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat bukan Hutan Negara. Maka harusnya PT Freeport mendengar pendapat dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lenasko) yang tanah dan hutan adatnya telah lebih dari 50 tahun dikelola PT Freeport dengan mendapat untung yang luar biasa.

“PT Freeport  juga harus mendengar permintaan Gubernur Papua, DPRP Papua dan Rekomendasi MRP Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika baik Bupati Mimika, DPRD Mimika dan FORKOPIMDA selaku pelaksana dari UU Otsus di Papua,”  kata Hiero.

Kalau semua ini belum membuahkan hasil, Hiero mengusulkan sebaiknya dilakukan  mediasi terbatas yang melibatkan pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten), PT. Freeport dan perwakilan karyawan. Jika langkah mediasi tidak berhasil mendapatkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak maka diambil langkah proses hukum.

“Secara pribadi selaku pengamat sosial ekonomi , saya punya saran, sebaiknya saling memaafkan antara pekerja moker dengan karyawan yang masih kerja, sehingga saling damai. Saya juga minta pekerja moker dibayar hak-haknya dan disuruh buat pernyataan sikap untuk kembali kerja dengan syarat tidak lagi absen oleh pengaruh apapun dengan sanksi tegas PHK final,” kata Hiero.

“Kenapa saya agak tegas disini, karena PT. Freeport Indonesia telah untung besar selama operasi 50 tahun, sehingga situasi emergensi ini harus dapat dimaklumi. Saya juga berharap kalau itu terjadi, maka ini adalah yang terakhir kali buat semua pekerja,” kata Hiero menambahkan.

Hiero menegaskan, sekuat apapun PT. Freeport Indonesia, perlu diingat bahwa perusahaan ini telah lebih 50 tahun menguras energi sumber daya mineral tambang  di atas Tanah Adat Amungme Kamoro.

“PT Freeport jangan lupa bahwa ada ribuan manusia yang kerja mendukung itu dan itu mayoritas penduduk Indonesia yang punya wilayah Negara sendiri, termasuk Papua. Dan dari pekerja mogok kerja ada banyak orang asli Papua atau OAP yang dilindungi hak-haknya oleh Peraturan Perundangan termasuk UU Otsus Papua,” kata Hiero.

Hiero menegaskan, selama ini PT Freeport Indonesia telah mengabaikan UU Otsus Papua dengan cara hanya menandatangani KKB dengan Pemerintah Pusat. Baca baik isi UU Otsus Papua yang mengatur hak hak ekonomi orang Papua.

“Itu sebabnya saya minta bahwa dengan sudah banyak menikmati keuntungan selama 50 tahun lebih beroperasi, berapalah upah tenaga kerja Indonesia yang cuma dibayar dengan IDR bukan Dollar. Apa perlu dibantu dihitung?” tanya Hiero.

“Karena itu dalam konklusi saya sebagai ilmuwan dan Pemgamat Sosial Ekonomi Indonesia, saya mengajak  PT Freeport agar arif dan bijaksana menyelesaikan persoalan ini. Karena PT Freeport Indonesia telah melewati banyak gangguan, tantangan dan hambatan, baik dari pekerja sendiri maupun masyarakat sekitar operasi tambang dan juga Pemerintah Indonesia, tapi PT. Freeport masih tetap eksis sampai saat ini. Rahasianya karena sudah menikmati keuntungan selama ini. Apa buktinya? Bahwa jika perusahaan sudah pada fase melepas saham dan juga sub-sub bisnisnya kepada privatisasi, itu artinya perusahaan sudah menikmati keuntungan,” kata Hiero.

“Itu sebabnya saya hanya minta agar PT Freeport arif dan bijaksana mengakhiri polemik berkepanjangan dari 8300 pekerja dan keluarganya. Saya juga minta mereka yang meninggal dalam situasi ini agar keluarganya diberi kompensasi,” kata Hiero menambahkan.

Kalau dari sisi Pemerintah Indonesia, jelas Hiero, kita telah  mengetahui jawaban Presiden Joko Widodo yang sudah menerima delegasi perwakilan mereka yang mogok kerja. Yang penting situasi ini harus aman dan damai.
“Jangan buat Papua kacau dengan pikiran dan tindakan ala cow boy. Negara Indonesia ini Negara hukum tapi juga akar budaya Bangsa Indonesia adalah musyawarah dan mufakat, sehingga pikiran individual dengan segala dalil hukum dapat disatukan untuk mengakhiri polemik ini,” kata Hiero.

Hiero mengingatkan, masalah ribuan karyawan mogok kerja ini telah menyita perhatian kita semua dan juga menguras energi pikiran dan emosi. Pasti ada yang menangis dan ada yang tertawa.  

Mari kita renung kan sejenak lirik lagu dari Ebiet G. Ade: “Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, gembala kecil menangis sedih.”  Dan lirik lagu dari Black Brothers : “Ditepi jalan si miskin menjerit, hidup menumpang di kecurangan, yang kaya tertawa berpesta pora seakan tak pedulikan lagi, bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan.”  (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

3 komentar: