Tokoh Masyarakat Suku Kamoro Ajak FKUB Mimika Berdoa Di Lokalisasi Kilo 10

Bagikan Bagikan
Marianus Maknaipeku.(Foto-Dok-Sapa)

SAPA (TIMIKA) – Tokoh Masyarakat Suku Kamoro Marianus Maknaipeku mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika untuk pergi berdoa di lokalisasi Kilo 10, secara khusus di bar-bar yang diduga milik oknum pejabat pimpinan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika.

“Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 25 Januari 2019, FKUB pergi berdoa di gudang PT Irian Jaya Sehat atau IJS karena rekomendasinya sebagai pemasok dan penjual miras (minuman keras-Red) dicabut oleh Bupati Mimika dengan Nomor Surat : 510/545 tertanggal  31 Jull 2018.

Maka sekarang saya ajak FKUB untuk berlaku adil dengan pergi berdoa juga di bar-bar yang menjual miras di Kilo 10, secara khusus di bar yang diduga milik salah satu oknum pejabat pimpinan salah satu OPD di Pemkab Mimika. Tidak perlu sebut nama atau inisial oknum pejabat tersebut karena masyarakat dan semua pejabat di Mimika sudah tahu siapa yang dimaksud,” kata Marianus melalui sambungan handphone kepada Redaksi Salam Papua, Selasa (5/2). 

Marianus menegaskan, setelah berdoa di lokalisasi Kilo 10, dirinya juga mengajak FKUB untuk berdoa di tempat-tempat lain yang saat ini masih menjual miras. Termasuk berdoa di tempat-tempat tertentu dalam Kota Timika dan sekitarnya sampai Mapurujaya dan Poumako yang selama ini dijadikan tempat minum miras oleh warga.

“Saya juga akan tantang FKUB untuk pergi berdoa di rumah warga yang anggota keluarganya meninggal karena kecelakaan lalulintas akibat pengaruh miras. Juga saat ada warga yang meninggal karena pengaruh miras, saya ajak FKUB pergi ke rumah duka untuk berdoa di sana. Ini harus dilakukan FKBU kalau memang FKUB serius tolak miras di daerah ini. Jadi tidak hanya pergi berdoa di gudang PT IJS yang sudah tidak menjual miras lagi,” tegas Marianus yang juga Wakil Ketua di Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko).

Menanggapi alasan FKUB pergi berdoa di gudang PT IJS karena rekomendasinya dicabut Bupati Mimika, Marianus mempertanyakan, apakah tujuan dari doa yang dipanjatkan tersebut.

“Apakah agar PT IJS tidak diijinkan Tuhan dan pemerintah untuk menjual miras lagi? Atau apakah memohon agar Tuhan menutup semua penjualan miras di daerah ini? Kalau doa tersebut bertujuan agar tidak ada lagi peredaran miras di daerah ini, maka mestinya pergi berdoa juga di tempat-tempat yang masih menjual miras hingga saat ini, jadi tidak hanya di gudang PT IJS yang rekomendasi penjualannya sudah dicabut. Saya sampaikan ini karena FKUB harusnya bersikap adil dan tidak boleh memihak. Juga karena saya ingin agar bupati menutup semua pemasok dan penjual miras di Mimika ini,” kata Marianus.

Selain menanggapi  FKUB pergi berdoa di gudang PT IJS, Marianus juga menanggapi surat pernyataan sikap yang dikirim FKUB Mimika kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Papua, tertanggal 3 Januari 2019 . Isi  surat itu antara lain, (1) FKUB mendukung Bupati Mimika mencabut rekomendasi dari PT IJS, (2) FKUB mendukung  langkah Pemkab Mimika agar tidak memberikan  ijin kembali kepada distributor yang telah ditutup dan (3).  FKUB Kabupaten Mimika menyampaikan  kepada  Bapak  Kepala  Pengadilan PTUN Propinsi Papua bahwa distributor  yang sudah ditutup untuk tidak dibuka kembali.

“Mestinya surat semacam ini ditujukan kepada Bupati Mimika, sebagai pihak yang berwenang menerbitkan atau tidak, ijin atau rekomendasi pemasokan dan penjualan miras di suatu daerah. Bukan ditujukan kepada Kepala PTUN, karena ini sama dengan mengintervensi Kepala dan hakim PTUN yang harusnya netral dan independen dalam menangani  dan memutuskan suatu perkara sesuai undang-undang yang ada. Saya percaya Kepala PTUN dan hakim PTUN tidak akan melaksanakan isi surat dari FKUB tersebut,” kata Marianus.  

Walau demikian, Marianus mempertanyakan, apakah pergi berdoa di gudang PT IJS dan mengirim surat pernyataan kepada Kepala PTUN Provinsi Papua itu merupakan tugas utama atau tugas pokok dari FKUB sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah.

Marianus menjelaskan, sesuai Pasal 9 Peraturan Bersama tersebut, FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
a.   melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b.   menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c.   menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
d.   melakukan soslalisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
e.   memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

“Coba FKUB tunjukkan kepada kami masyarakat di Mimika poin mana dalam pasal 8 ayat 1 tersebut yang mengatur FKUB bisa mengirim surat pernyataan sikap ke Kepala PTUN  terkait dengan masalah miras. Juga poin mana yang mengatur FKUB bisa pergi berdoa di gudang miras yang sudah tutup? Apakah ada Peraturan atau Undang-Undang lain yang mengatur FKUB bisa mengurus miras, silahkan tunjukkan kepada kami masyarakat,” kata Marianus.

Menurut Marianus, tugas FKUB yang diatur dalam Peraturan Bersama tersebut sudah sangat jelas dan pastinya mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua pengurus FKUB Mimika.

“Apakah FKUB Mimika pernah melakukan dialog dengan ormas keagamaan, pemuka agama dan tokoh masyarakat? Saya tidak tahu. Tapi kalau ada dialog lalu ada aspirasi terkait miras, FKUB menyampaikan rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Mimika dalam mengambil sikap, bukan mengirim surat ke PTUN dan pergi berdoa di perusahaan yang rekomendasi mirasnya sudah dicabut. Mestinya FKUB juga menggelar dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat berkaitan dengan pendirian rumah ibadah di daerah ini, karena ada rumah ibadah di Mimika ini yang dibangun di lokasi yang tidak jelas umatnya di mana,” kata Marianus.

“Saya baca di koran, setelah miras, FKUB Mimika juga akan tangani narkoba. Kalau FKUB sibuk urus miras, lalu Disperindag, Satpol PP dan Kepolisian kerja apa lagi? Kalau FKUB juga urus narkoba, lalu Kepolisian dan badan narkotika kabupaten kerja apa lagi? Apakah FKUB Mimika mau ambil alih tugas dari Disperindag, Satpol PP, Kepolisian dan Badan Narkotika? Ini sudah tidak benar. Karena itu saya minta FKUB Mimika untuk serius menjalankan tugas pokoknya, tidak perlu sibuk dengan hal-hal yang bukan tugas pokoknya dan tidak pada tempatnya mencampuri tugas dan kewenangan lembaga lainnya. FKUB ini ,” kata Marianus menambahkan.

Marianus menegaskan, hal-hal yang dilakukan FKUB Mimika tidak sesuai tugasnya seperti yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri, membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa di balik itu? Ada apa dibalik mengirim surat ke Kepala PTUN dan pergi berdoa di gudang PT IJS?

“Apalagi FKUB Mimika sepertinya hanya mendukung pencabutan rekomendasi PT IJS. Ada apa ini? Kalau memang FKUB serius berjuang agar miras ditutup di Mimika, mestinya FKUB membuat rekomendasi ke Bupati Mimika agar menutup juga perusahaan-perusahaan lain yang hingga saat ini masih menjual miras. Mestinya berjuang agar semua perusahaan miras ditutup. FKUB tidak boleh menutup mata, berdiam diri terhadap perusahaan-perusahaan miras yang masih buka,” ujar Marianus. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment