12 Mobil Dinas Anggota Dewan Lama Akan Ditarik Pemkab

Bagikan Bagikan
Kepala Dispol PP, Willem Naa .(Foto-Dok-Sapa)

SAPA (TIMIKA) – Sebanyak 12 unit kendaraan roda empat milik anggota DPRD Mimika lama  yang belum melunasi biaya balik nama akan ditarik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Kepala Dinas Polisis Pamong Praja (PolPP) Mimika,Willem Naa mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat peringatan kepada anggota DPRD lama tersebut beberapa waktu yang lalu. Penarikan kendaraan dinas tersebut akan  dilakukan pada waktu yang tepat.

“Sebagian besar itu milik pejabat lama DPRD dan ada dua atau tiga unit  saja yang milik Pejabat Pemkab. Karena pejabat lama dan yang telah pensiun ini ada yang belum melunasi pembayarannya. Ada juga sebagiannya saja yang lunas, tapi itu dikelompokan sebagai piutang. Yang belum lunas itu yang akan kita tarik,” ungkap Willem di bilangan jalan Cendrawasih, Jumat (16/3).

Terkait hal tersebut, ia mengharapkan adanya tindak lanjut dari setiap pejabat terkait. Dalam hal ini, jika telah membaca surat peringatan yang telah dikirim tersebut, harus memenuhi kewajibannya agar kendaraannya tidak ditarik Pemkab.

“Hal-hal seperti ini yang menyebabkan kacaunya laporan aset kita di Pemda,”jelasnya.

Ia juga mengatakan beberapa bulan lalu telah menertibkan belasan kendaraan dinas milik pejabat Pemkab Mimika. Sebanyak 12 unit kendaraan roda empat yang sudah kami tarik itu diparkir di bagian belakang Pendopo Rumah Negara di SP3. Nanti akan kita lakukan penyerahan secara resmi

“Kunci tujuh kendaraan yang telah disita itu belum saya serahkan ke bagian aset karena saya belum dapat perintah dari Bupati. Apalagi itu harus ada berita acaranya. Untuk mobil dinas di Pemkab berjumlah 12 unit karena setelah ditarik yang tujuh unit kemudian beberapa hari selanjutnya kami tarik lagi lima unit,” katanya.

Menurut dia,  SatPol PP telah diberikan kewenangan untuk melakukan penarikan semua kendaraan yang dipergunakan oleh pejabat ASN lingkup Pemkab Mimika tapi tidak menjalankan tugasnya selaku aparatur negara.

Selain kendaraan milik ASN yang tidak menjalankan tugas negara, yang akan ditarik atau ditertibkan menurut dia, kendaraan milik pejabat yang telah dimutasi atau dipindah tugaskan. Sebagai contoh, jika Pejabat A dipindah tugaskan ke dinas B, maka kendaraannya harus ditinggalkan di dinas A sebagai kendaraan operasional di dinas A.

“Jadi kalau seorang kepala dinas  A dipindahkan ke dinas B, tidak boleh mobil dinasnya ikut dipindahkan,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment