Anis Natkime : “Kami Tidak Minta-Minta Freeport Untuk Membayar Hak Ulayat Lagi, Kami Serahkan kepada Tuhan Saja”

Bagikan Bagikan
Silas Natkime (kiri) dan Anis Natkime (kanan).(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Suku Besar Tujuh Suku di Pegunungan Tengah Papua, Anis Natkime dan Tokoh Masyarakat Papua asal Suku Amungme, Silas Natkime menegaskan pihaknya tidak akan melakukan aksi demo, tidak akan menuntut atau meminta-minta kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membayar hak ulayat atas tanah dan gunung di Tembagapura yang telah dieksploitasi untuk mengambil emas dan tembaga selama ini.

Anis menegaskan, orangtuanya, Tuarek Natkime, pada empat puluhan tahun, dengan hati yang iklas,  mengijinkan PT Freeport melalui utusannya bernama Wilson, untuk mengelola tambang emas di perut bumi Amungsa pada 50-an tahun lalu. Salah satu tujuannya agar masyarakat Amungme bisa menikmati hidup yang layak dari beroperasinya tambang emas tersebut.

“Karena itu, soal tuntutan untuk membayar kepada kami sebagai pemilik hak ulayat, seharusnya kami tidak perlu menuntut, meminta-minta, apalagi sampai melakukan demo. Seharusnya PT Freeport dengan kesadaran sendiri, dari hatinya iklas, seiklas hati orangtua kami, Tuarek Natkime menyerahkan tambang emas ini untuk dikelola, mau membayar hak  ulayat kami tersebut, setelah mendapat keuntungan besar dari hasil tambang tersebut,” kata Anis ketika bertandang ke Redaksi Salam Papua, Sabtu (16/3).

Anis menegaskan, karena sudah lama menyampaikan kepada PT Freeport melalui berbagai cara, agar membayar hak ulayat kepada para pemilik hak ulayat, tapi tidak pernah ditanggapi secara positif, maka jalan terakhir yang kini bisa dilakukan pihaknya adalah menyerahkan tuntutan mereka tersebut kepada Tuhan, sebagai pencipta emas dan tembaga yang ditempatkan di tanah yang ditempat Suku Amungme.

“Sekarang kami serahkan kepada Tuhan saja. Biar Tuhan yang menempatkan emas dan tembaga itu di tanah yang juga Tuhan tempatkan kami tinggal, yang menjawab permintaan kami tersebut. Tuhan pasti berlaku adil atas kami,” tegas Anis.

Anis juga mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa mengklaim daerah tambang tersebut sebagai milik negara dan karena itu tidak mengakui Suku Amungme sebagai pemilik hak ulayat atas lokasi tersebut.

“Ada undang-undang tentang kepemilikan hak ulayat. Artinya negara mengakui ada pemilik hak ulayat di suatu wilayah atau daerah tertentu. Dan untuk wilayah pertambangan di Tembagapura, jelas itu ada pemilik hak ulayatnya. Yaitu kami Suku Amungme. Negara harus akui itu. PT Freeport juga harus akui itu. Tapi kalau tidak mau mengakui dan tidak mau membayar hak ulayat, maka kami serahkan kepada Tuhan saja. Biar Tuhan saja yang menentukan segala sesuatunya,” kata Anis.

Sementara Silas Natkime mengatakan, tuntutan terhadap hak ulayat ini kami sudah sampaikan secara lisan, tulisan, termasuk melalui media massa, juga dialog dan demo, tapi semua itu tidak diperhatikan, apalagi dijawab oleh perusahaan (PT Freeport-Red).

“Semua  perjuangan kami  selama ini sia-sia. Maka itu sekarang kami putuskan tidak akan demo lagi, kami tidak akan tuntut-tuntut lagi, kami tidak akan minta-minta lagi. Sekarang kami serahkan kepada Tuhan saja. Nanti Tuhan yang akan menjawab tuntutan kami. Tuhan juga yang akan menjawab ke perusahaan dan ke pemerintah Indonesia,” kata Silas.

Silas menegaskan, dirinya sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemilik hak ulayat selama ini ikut berjuang melalui berbagai cara agar PT Freeport bisa aman berproduksi dan bisa memenuhi target pendapatannya. Tapi sangat disayangkan bahwa dibalik itu, PT Freeport tidak memperhatikan pemilik hak ulayat.

“Mulai tahun 2000-an kami sudah berjuang menuntut hak ulayat tapi sampai dengan detik ini tidak ada juga solusinya. Jawabannya tidak ada. PT Freeport MCMoRan di Amerika over ke Pemerintah Indonesia, Pemerintah Indonesia over ke Amerika, akhirnya kami pemilik hak ulayat jadi bola, ditendang ke sana, ditendang ke sini, jawaban jelas terhadap tuntutan pemilik hak ulayat tidak ada,” tegas Silas.

Ketika ditanya, mengapa tuntutan terhadap hak ulayat ini diserahkan ke Tuhan? Silas mengatakan, kekayaan alam berupa emas dan tembaga yang ada di bumi Amungsa adalah ciptaan Tuhan. Mengapa Tuhan tempatkan di wilayah Suku Amungme, di Papua? Mengapa bukan di daerah lain di Indonesia atau di Amerika? Jawabnya, karena Tuhan ingin agar masyarakat Amungme, Kamoro dan Papua umumnya bisa menikmati hidup yang layak dari tambas emass tersebut.

“Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang taruh emas dan tembaga itu di dalam tanah dan gunung, di wilayah yang juga Tuhan tempatkan Suku Amungme. Jadi jelas Tuhan berikan kekayaan itu kepada Suku Amungme. Tuhan jadikan kami sebagai pemilik hak ulayat atas kekayaan alam tersebut. Fakta ini, atau apa yang Tuhan buat bagi kami Suku Amungme harus diakui oleh PT Freeport dan juga pemerintah Indonesia,” kata Silas.

Silas menegaskan, negara Indonesia mengakui kepemilikan hak ulayat , baik itu terhadap Suku atau marga tertentu dalam suatu wilayah, tapi mengapa tuntutan Suku Amungme sebagai pemilik hak ulayat terhadap tempat yang dikelola PT Freeport tidak  diindahkan. Bahkan tidak ditanggapi sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada PT Freeport, yang hanya mengambil emas dan tembaga yang ada, tapi sama sekali tidak mau membayar  satu rupiah pun kepada pemilik hak ulayat.

“Tuhan sudah berikan kekayaan itu kepada kami. Orangtua kami dulu ijinkan PT Freeport untuk mengelolanya. Pemerintah Indonesia juga ijinkan PT Freeport untuk mengelolanya. PT Freeport sudah untung besar. Pemerintah Indonesia juga sudah untung besar dari pajak, royalty dan lain-lain. Lalu kami pemilik hak ulayat dapat apa?,” tanya Silas.

“Tapi tidak apa-apa. Kalau Freeport tidak mau akui dan tidak mau bayar hak ulayat kepada kami, tidak masalah. Sekali lagi kami sudah lelah berjuang, tidak ada hasil. Kami dianggap tidak ada. Karena itu sekarang kami serahkan kepada Tuhan, sang pencipta yang memberikan emas tersebut  di tanah dan gunung yang kami tempati. Biarlah Tuhan yang menentukan segalanya,” kata Silas. (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar: