Bagian Hukum Pemkab Mimika Fokus Siapkan Belasan Raperda

Bagikan Bagikan
Kabag Hukum, Sihol Parningotan.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Bagian Hukum Kesekretariatan Daerah (Setda) Kabupaten Mimika saat ini fokus siapkan belasan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk diusulkan dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika.

Belasan Raperda ini diantaranya, Raperda penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dari Dinas Perhubungan (Dishub), Pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh (Diusulkan tahun lalu oleh Dinas Tata Kota), Pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS (merupakan Perda Perubahan) dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Perubahan tentang retribusi Pelabuhan, Larangan pemasukan hewan dari Dinas Peternakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas Polisi Pamong Praja (DispolPP), Pinjaman Daerah dari Dinas Perijinan dan Perubahan Retribusi tarif perikanan dan tempat pelelangan ikan serta Pedomaan pemberian nama jalan.

“Memang saat ini ada dua belas Raperda yang dipersiapkan dan ditambah beberapa lainnya yang baru diusulkan beberapa waktu terakhir. Tapi sebetulnya kita belum bisa pastikan berapa belas Raperda ini karena masih menunggu perbaikan dari masing-masing OPD,” ungkap Kabag Hukum Setda Mimika, Sihol Praningotan, SH saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Senin (4/3).

Sihol menuturkan, di antara belasan Raperda tersebut terdapat Raperda  yang merupakan usulan baru dan juga yang berupa revisi seperti perubahan retribusi dari Dinas Perikanan. Sedangkan beberapa lainnya merupakan Raperda yang baru didorong beberapa waktu lalu seperti Raperda penyertaan penanaman modal bersama PT Papua Divestasi Mandiri, Pemberian Insentif, restrukturisasi, kemudaan bagi penanaman modal. Raperda-raperda itu  juga banyak yang telah diusulkan tahun 2016, 2017 dan 2018. Namun, dikarenakan adanya ketentuan pembahasan khusus perda yang dinilai mendesak sehingga sampai saat ini masih banyak raperda yang belum disahkan.

 “Yang sangat mendesak di tahun 2017 itu berkaitan dengan Raperda APBD dan Restrukturisasi, karena itu yang mendesak di saat itu. Itu makanya meski kita usul, tapi kembali lagi mengutamakan yang mendesak itu. Sebelumnya kita sudah sosialisasikan ke OPD dan mengarahkan agar diperbaiki sebelum kita usulkan ke DPRD, tetapi yang diminta dari setiap OPD itu belum muncul juga ke bagian hukum,” katanya.

Keterlambatan juga terjadi karena adanya keterlambatan perbaikan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul sosialisasi yang dilaksanakan Bagian Hukum terkait prodak yang setiap OPD terkait usulkan. Mengingat,OPD yang lebih mengetahui secara pasti terkait hal teknis usulan yang telah dibuat.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa meski seluruh prodak perda dinilai sangat prioritas, tapi ada beberapa yang menjadi prioritas. Sebelum didorong untuk dibahas bersama DPRD, prodak raperda-raperda ini didahului dengan konsultasi bersama Bupati selaku pimpinan daerah agar mengetahui raperda yang menjadi prioritas.

Selanjutnya Pemkab Mimika akan melaksanakan prapembahasan badan pembentukan pemda (Bapemda) yang juga melibatkan anggota DPRD dari masing-masing fraksi sesuai dengan bidang atau prodak raperda yang diusulkan.

“Kalau semua tahapan tersebut dirapikan, dibuatkan surat khusus dan dilampirkan dengan masing-masing raperda untuk dibawa ke DPRD. Berarti kita tunggu undangan resmi berdasarkan jadwal yang dibuat DPRD untuk bahas paripurna satu, dua dan tiga. Kemudian pandangan umum fraksi dan jawaban Bupati dan dilanjutkan dengan ketentuan,” jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment