Bawaslu Mimika Tunggu Hasil Rekomendasi Juknis Pelaksanaan Sistem Noken

Bagikan Bagikan
Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Hukum, Toni Lehander Agapa.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika Divisi Hukum, Toni Lehander Agapa mengatakan pelaksanaan sistem noken di wilayah Papua masih dalam pembahasan. Bawaslu masih menunggu rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua terkait petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan sistem tersebut pada Pemilu 2019.

“Sistem noken tidak diatur secara jelas dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 PKPU maupun Perbawaslu, sehingga Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua, meminta juknis pelaksanaan sistem noken di Papua,” kata Toni ketika ditemui Salam Papua di bilangan Jalan Cenderawasih, Selasa (12/3).

“Kalau untuk Kabupaten Mimika sampai saat ini kami belum mendapat arahan dari Provinsi apakah sistem itu berlaku atau tidak. Kami menunggu hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi,” ujarnya menambahkan.

Dikatakan, sistem noken yang digunakan dalam Pemilu di wilayah Provinsi Papua khususnya Kabupaten Mimika memang tidak diatur dalam perundangan-undangan atau aturan penyelenggara. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/32/PHPU.DPD/XII/2012 dan Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 memperbolehkan pelaksanaan sistem noken pada Pemilu di Papua.

“Dan kami khususnya, pihak Bawaslu sudah sampaikan kondisi nyata di lapangan karena Mimika terdiri atas 18 Distrik, ada beberapa yang di pegunungan, dataran dan pesisir, semua kondisi sudah kami laporkan sehingga menunggu teknis itu dan siap menjalankan aturan,” ujarnya.

“Tugas kami mengawasi aturan itu, apabila hasil rekomendasi juknis nanti, tidak memperbolehkan pelaksanaan system noken, maka akan kami proses sesuai aturan. Karena sudah menjadi tanggung jawab kami,” kata Toni. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment