BKD: Penerimaan IPDN 2019 Prioritaskan Orang Asli Papua

Bagikan Bagikan
Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda.(Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua mengklaim penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2019/2020 di wilayahnya akan lebih memprioritaskan orang asli Papua (OAP).

Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda, di Jayapura, Senin, mengatakan meskipun memprioritaskan OAP, namun hingga kini belum ada kuota yang pasti.

"Saya baru pulang dari Jakarta melakukan pembahasan soal penerimaan IPDN tahun ini, ada penerimaan kekhususan, namun belum ada kuotanya," katanya.

Menurut Nicholaus, khusus untuk Papua dan Papua Barat tahun ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan adanya penerimaan kekhususan ini.

"Mekanisme penerimaan untuk Papua dan Papua Barat tahun ini mendapat kemudahan tidak seperti tahun sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta usai bertemu Presiden Joko Widodo pada Oktober 2018 menegaskan, untuk penerimaan praja IPDN 2019 akan menjadi kewenangan kepala daerah di Papua baik gubernur, bupati dan wali kota.

Dimana akan lebih memproritaskan OAP dengan mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, sehingga putra-putri Bumi Cenderawasih harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan mampu dan bisa menjadi pemimpin.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, MRP dan DPRP sepakat meminta pemerintah pusat meninjau kembali kuota penerimaan praja IPDN di Papua, pasalnya selama ini dinilai penerimaan IPDN tidak sepenuhnya mengakomodir OAP. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment