Delegasi Provinsi Papua Tengah Siap Ikut Dialog Kebangsaan Calon DOB Di Jakarta

Bagikan Bagikan
Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA.(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Delegasi Provinsi Papua Tengah  sudah siap mengikuti Dialog Kebangsaan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) di Gedung Nusantara IV Senayan Jakarta pada Kamis (21/3) mendatang bersama 86 CDOB se Indonesia lainnya.

Dialog Kebangsaan CDOB ini juga akan diikuti para Gubernur, DPR Provinsi, Majelis Rakyat Papua dan Aceh, para Bupati dan DPRD Kabupaten dan Kota yang wilayahnya ada CDOB. Khusus dari Papua Tenagh telah disiapkan juga spanduk dengan tulisan 35 Tahun Ada Apa Yah?

“Delegasi paling lambat sudah masuk Jakarta tanggal 19 Maret 2019 dan khusus Wilayah Mimika sudah dikoordinasikan oleh Tim Pemekaran dengan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa - Red) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko-Red) dan DPRD Mimika serta Pemkab Mimika untuk bersama- sama menghadiri Dialog Kebangsaan Calon Daerah Otonom Baru di Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPT), Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA kepada Salam Papua, Sabtu (9/3).

Hironimus menjelaskan,  Tim  Pemekaran Provinsi Papua Tengah  yang diangkat dengan SK Bupati Mimika sejak tahun 2008 masih tetap eksis hingga saat ini.

“Hanya ada pergantian Bapak Andreas Anggaibak, SSos, mantan Ketua DPRD Mimika periode 1999– 2004 yang sebelumnya ditunjuk para bupati dan Ketua DPRD se  Wilayah Papua Tengah menjadi Ketua Tim karena beliau meninggal dunia. Almarhum diganti Ibu Ester Nunaki Anggaibak selaku Ketua Tim saat ini,” ujar Hiero, panggilan akrab Hironimus.

Menurut Hiero, banyak hasil kerja Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang telah dipublikasikan seperti Pengumpulan Dukungan Ribuan Tanda Tangan Masyarakat  dan aparatur yang telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat, DPD RI, DPR RI dan Kemendagri RI.

Ada juga dukungan dari kaum Intelektual Papua, Lembaga Adat baik  Lemasa, Lemasko, Lembaga Adat Yapen/Serui, Lembaga Adat Waropen dan Lembaga Adat Biak Numfor. Juga dukungan SK 10 Bupati dan 10 DPRD Kabupaten cakupan Papua Tengah bahkan SK dukungan dari Bupati Kabupaten Puncak di Ilaga yang kesemuanya menyatakan dukungan dengan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Timika.

“Juga ada Surat Rekomendasi dari MRP Papua, SK DPRP Papua yang menyatakan dukungan Timika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah,” kata Hiero.

Tidak hanya itu, jelas Hiero, ada juga Surat Persetujuan Prinsip Gubernur Papua terhadap pembentukan Provinsi Papua Tengah yang kesemuanya telah Tim Bukukan dalam Bentuk Profil Provinsi Papua Tengah yang didalamnya sudah ada Kajian Akademis serta Peta Wilayah.

“Juga ada Buku Kajian Alternatif Ranking Ibu Kota Provinsi Papua Tengah oleh Akademisi Universitas Indonesia (UI), Institut Tekhnologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyatakan Kabupaten Mimika memiliki Score Ranking 1 disusul Score Ranking 2 Kabupaten Nabire, Score Ranking 3 Biak Numfor, Score  Ranking 4 Paniai dan Score Ranking ke 5 Yapen dan seterusnya sampai dengan Score Ranking 10 oleh Kabupaten Supiori,” ujar Hiero.

Dijelaskan, Provinsi Papua Tengah mencatat sejarah terlama dalam proses pembentukannya. Bermula dari aspirasi sekelompok masyarakat Irian Jaya yang disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Aspirasi ini disambut baik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan membentuk Tim Kajian yang diterjunkan ke Irian Jaya tahun 1985. Lalu lahirlah SK Mendagri RI Nomor 174 Tahun 1986 tanggal 8 Oktober 1986 tentang Pembentukan Pembantu Gubernur Wilayah I di Jayapura, Wilayah II di Manokwari dan Wilayah III di Mapurujaya.

Lanjut Hiero,  pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan dengan UU RI Nomor 45 Tahun 1999 menjadi Provinsi Irian Jaya Tengah dengan ibu kota di Timika bersamaan dengan Provinsi Irian Jaya Barat dengan ibu kota di Manokwari dan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong.

Bahkan pada tanggal 5 Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. B.J. Habiebie mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 327/M/1999 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Caretaker Gubernur Maluku Utara, Gubernur Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat.

Ternyata khusus Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat digugat oleh massa rakyat dan tokoh Papua melalui hasil Pleno DPRP Papua yang memberikan Kuasa Ketua DPRP Papua ke Mahkamah Konstitusi RI terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2003 oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnopoetri dengan alasan Pembentukan Provinsi Baru di Papua harus berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Papua. Hal ini akhirnya melahirkan Putusan MK RI Nomor :018/PUU-I/2003 yang membatalkan 2 Provinsi Baru di Irian Jaya yaitu Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat.

Namun bagi pejuang Provinsi Irian Jaya Barat  Pimpinan Gubernur terlantik Abraham Ataruri bersama seluruh pendukungnya mencarim moment dan menancapkan papan nama pada Hari Injil Masuk Tanah Papua 5 Februari 2003 dan pemerintahannya telah dijalankan hingga saat ini.

“Putusan MK RI Nomor 18/PUU-I/2003 seakan putusan banci bagi kami. Namun setelah kami konsultasikan disampaikan bahwa itu terjadi karena pemerintahannya telah dijalankan sehingga bagi Provinsi Irian Jaya Tengah tetap dinyatakan batal,” ujar Hiero.

Dan dalam perkembangannya Provinsi Irian Jaya Barat akhirnya memiliki payung hukum sendiri yaitu UU RI Nomor 35 Tahun 2008 dan sekarang berganti nama menjadi Provinsi Papua Barat. Sementara Irian Jaya Tengah atau Papua Tengah sampai saat ini masih belum tuntas.

Jika dihitung dari aspirasi masyarakat tahun 1984 - 2019 = 35 tahun lamanya. Jika dibandingkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928  - Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 = 27 Tahun.

“Maka ini menjadi catatan penting, bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada keterbatasannya, karena 35 tahun ini telah dilalui dalam masa kepemimpinan 7 Presiden Indonesia dan belum ada yang berhasil. Mungkin kita tunggu Presiden RI yang ke - 8,” kata Hiero. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment