Dewan Minta Perekrutan Tenaga Honor Harus Sesuai Anggaran

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Mimika Yohanis Wantik.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika, Yohanis Wantik meminta Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Mimika dalam melakukan perekerutan tenaga honorer pada tahun anggaran 2019 ini  agar memperhatikan anggaran guna mencegah timbulnya permasalahan tuntutan hak oleh para honorer.

“Kalau tidak mampu bayar insentif tenaga honor, Kepala Dinas jangan rekrut lagi karena hanya bikin masalah saja dan nanti menuntut kepada kami di DPRD. Kalian yang ciptakan masalah tapi kami yang kena getahnya didatangi para honorer. Saya harap itu tidak terjadi lagi,” ujarnya ketika ditemui di Kantor DPRD Mimika, Senin (4/3).

“Kalau tau anggaran terbatas kenapa terima terus (honorer), kalau tidak ada uang bayar mereka pakai gajinya (kepala dinas) sendiri,” ujarnya menambahkan.

Menurut Wantik, perekrutan tenaga honorer yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Kabupaten Mimika hingga kini menyebabkan permasalahan yakni pembengkakan biaya operasional untuk membayar insentif tenaga honor.

“Jika tenaga honorer pada satu OPD sudah cukup, maka diharapkan pimpinan OPD berhenti untuk merekrut mereka,”tuturnya.

Dikatakan, yang seharusnya terjadi dalam pengangkatan tenaga honorer adalah diangkat sesuai dengan Surat Keputusan bupati. Jika diangkat dengan SK Bupati, sudah tentu masalah insentif akan dibayar oleh pemerintah daerah.

“Diangkat sesuai dengan SK Bupati boleh, ini yang benar karena sesuai dengan aturan,” imbuhnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment