Masalah Hak Ulayat dan Kerusakan Lingkungan Jadi Bom Waktu Bagi PT Freeport Indonesia

Bagikan Bagikan
Tokoh masyarakat Papua asal Suku Amungme, Silas Natkime.(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA) -  Tokoh Masyarakat Papua asal Suku Amungme, Silas Natkime menegaskan, masalah hak ulayat lokasi tambang yang hingga kini belum dibayar PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemilik hak ulayat dan kerusakan lingkungan hidupakan menjadi bom waktu bagi perusahaan emas raksasa asal Amerika itu suatu saat nanti.

“Sudah sejak lama kami sebagai pemilik hak ulayat sampaikan ke PT Freeport secara baik-baik untuk melunasi kewajibannya membayar hak ulayat. Tapi sampai saat ini tidak ada satu rupiah pun yang dibayar. Pada hal Manajemen PT Freeport sebagai perusahaan berkelas nasional dan internasional tentu tahu ada hukum atau undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan hak ulayat di negara ini. Tahu juga apa kewajiban perusahaan kepada pemilik hak ulayat,” kata Silas ketika bertandang ke Redaksi Salam Papua, Kamis (14/3).

Silas mengemukakan, berbagai cara dan upaya telah dilakukan selama ini untuk memperjuangkan hak ulayat ini. Pemilik hak ulayat sudah menjadi seperti pengemis di atas tanahnya sendiri. Namun belum ada hasil.

“Jadi sekarang ini bagaimana pihak Freeport mempunya hati dan keperdulian untuk melihat para pemilik ulayat. Apakah Freeport punya keperdulian dan pemahaman untuk bisa mencari dan paling tidak mau untuk konsisten menyelesaikan masalah yang ada dengan solusi seperti apa yang terbaik yang bisa diberikan untuk mengakomodir permasalahan hak ulayat ini,” kata Silas.

“Kami masyarakat memang terlalu lama menutup mata atau lebih tepat mata ditutup, sehingga kami memang pikiran dan pandangan kami masih sangat berbeda tapi kami tidak buta dan kami juga punya hak dan Tuhan itu adil. Kita tunggu waktu saja. Kita tidak bisa terus menerus mejadi pengemis diatas tanah kita ini, apalagi Freeport seharusnya sudah lebih paham akan situasi kami pemilik ulayat dan jangan biarkan kami terus seperti ini mengemis,” tegas Silas menambahkan.

Silas menegaskan, tuntutan agar PT Freeport segera membayar hak ulayat ini, selain disuarakan tokoh masyarakat Amunge, juga disuarakan sejumlah pihak yang juga tergabung dalam pemilik hak ulayat di Tembagapura. Tuntutan ini tidak hanya disampaikan ke PT Freeport, tapi juga ke Pemkab Mimika, Pemprov Papua, DPRD Mimika dan DPRP Papua, sampai ke tingkat pusat, tapi belum membuahkan hasil.

Selain hak ulayat, masalah lingkungan hidup yang telah rusak akibat eksploitasi tambang oleh PT Freeport juga menjadi bom waktu pada suatu saat nanti.

Setelah beroperasi selama puluhan tahun, kerusakan lingkungan pasca tambang open pit sudah terjadi di mana-mana, mulai dari Tembagapura sampai dataran rendah di wilayah Suku Kamoro. Open pit sudah ditutup dan sekarang beralih ke underground.

“Kami atas nama Suku Amungme mau bertanya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Tembagapura? Apakah PT Freeport atau siapa?,” tanya Silas.

Dengan adanya divestasi saham, dimana saat ini Pemerintah Indonesia menguasai lebih dari 51 persen saham di PT Freeport Indonesia, menurut Silas, bukan berarti Manajemen PT Freeport saat ini bisa dibebaskan begitu saja dari kewajibannya membayar hak ulayat kepada pemilik hak ulayat dan memperbaiki kembali lingkungan hidup yang telah dirusak selama ini.

“Tanah dan gunung yang dieksploitasi PT Freeport selama puluhan tahun di area open pit adalah hak ulayat kami Suku Amungme yang harus dibayar oleh PT Freeport. Begitu juga dengan lingkungan hidup yang telah dirusak di areal open pit, semua itu harus diperbaiki oleh PT Freeport. Ada undang-undang yang mengatur hal tersebut dan undang-undang itu sudah dipahami oleh PT Freeport,” kata Silas.
Menurut Silas, Pemerintah Indonesia harus mengingatkan PT Freeport untuk menyelesaikan masalah hak ulayat dan kerusakan lingkungan ini agar suatu saat nanti ‘bom waktu itu meledak’ pemerintah dan PT Freeport tidak saling menyalahkan satu sama lain.

“Kami sangat berharap Pemerintah Indonesia, termasuk Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bisa ikut menyampaikan ke Manajemen PT Freeport untuk tidak main-main dengan tuntutan hak ulayat dan juga lingkungan hidup  yang telah di rusak,” ujar Silas menambahkan. (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment