Menunggu Jawaban Manajemen PT Freeport Indonesia Terhadap Surat Gubernur Papua

Bagikan Bagikan
Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA.(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Pendiri dan Ketua Umum Dewan Amanah Masyarakat Adat Indonesia yang juga Tokoh Adat Papua, Prof. Dr. Hironimus Taime, MBA meminta Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) segera menjawab Surat dari Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe tertanggal 11 Pebruari 2019.

Poin penting dalam surat tersebut adalah Gubernur Papua meminta PT Freeport membayar hak-hak dari ribuan karyawan yang mogok kerja pada tahun 2017 lalu dan segera mempekerjakan kembali para karyawan tersebut. Alasannya mogok kerja yang dilakukan ribuan karyawan itu dianggap sah sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Namun tidak dijelaskan secara lengkap, mogok kerja yang dianggap sah itu terhitung mulai awal April 2017 atau awal Mei 2017.

“Salah satu yang menjadi perhatian kita semua adalah keluarnya Surat Gubernur Papua sejak tanggal 11 Pebruari  2019 hingga sekarang, sudah lebih tiga minggu yang kita tunggu jawaban dari Manajemen PT. Freeport Indonesia. Kita semua berharap Manajemen PT. Freeport Indonesia sudah harus menjawab dalam waktu secepatnya, karena ini menyangkut kepastian status ribuan karyawan mogok kerja. Jawaban Manajemen PT Freeport sudah ditunggu-tunggu oleh karyawan mogok,” kata Hiero, panggilan akrab Hironimus Taeme kepada Salam Papua, Rabu (6/3).

Hiero menegaskan, setelah PT Freeport menyampaikan jawabannya maka tahapan selanjutnya adalah sikap Gubernur Papua terhadap jawaban tersebut.

“Andainya kalau Manajemen PT Freeport menolak permintaan Gubernur Papua, seperti yang sudah disampaikan melalui media massa, maka sikap Gubernur Papua terhadap jawaban itu apa? Itu juga ditunggu oleh ribuan karyawan mogok,” ujar Hiero.

Bahkan menurut Hiero, yang juga ditunggu-tunggu adalah sikap Presiden RI  Joko Widodo yang sudah menerima tiga orang perwakilan moker di Istana Negara pada 13 Pebruari 2019 lalu.
Setelah pertemuan tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan persoalan yang menimpa para karyawan PT Freeport Indonesia sudah cukup lama. Perundingan pun, diakuinya, sudah dilakukan mulai dari internal, tripartit, hingga ke Kementerian Ketenagakerjaan.

"Presiden akan mengundang manajemen Freeport dan Menteri Tenaga Kerja untuk mencari sebuah solusi yang baik dan seimbang," ujarnya.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga berpesan agar tuntutan yang disampaikan tidak berlebihan supaya bisa segera dicarikan jalan ke luar yang terbaik.

“Sudah lebih dari tiga minggu Presiden melalui Moeldoko menjanjikan sebuah solusi yang baik dan seimbang. Solusi macam apa itu juga yang kita, termasuk ribuan karyawan moker tunggu-tunggu selama ini,” kata Hiero.

Sebelumnya diberitakan (Salam Papua 1/3) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Ronny Maryen mengatakan belum menerima tembusan surat jawaban dari PT Freeport Indonesia (PTFI) terhadap surat  Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang meminta PTFI membayar hak-hak dan mempekerjakan kembali ribuan karyawan mogok. 
Kepala Disnakertrans Mimika, Ronny Maryen.(Foto-Dok-Sapa)
 Ronny mengatakan sangat menghargai langkah yang dilakukan oleh Gubernur Papua karena Gubernur mempunyai kewenangan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Terlepas dari semua argumentasi PTFI dalam menjawab surat tersebut, diharapkan PTFI harus menjawab surat tersebut secara tertulis dan dengan langkah-langkah yang kongkrit sehingga persoalan ini tidak mengambang.

 “Sampai saat ini kami belum terima tembusan surat jawaban dari PTFI. Beberapa waktu setelah surat Gubernur dikirim, saya sudah menghubungi manajemen PTFI via telepon agar bagaimanapun sikap Freeport, harus memberikan jawaban tertulis ke Gubernur dan tembusannya juga harus disampaikan ke kami.,” ungkap Ronny saat ditemui di Kantor Disnakertrans Mimika, Kamis (28/2).

Ia menjelaskan, surat yang dikirim Gubernur ditujukan kepada PT Freeport Indonesia. Dengan demikian, Disnakertrans hanya menerima tembusannya, sehingga bukan kewenangan Disnakertrans menjawab atau mengklarifikasi tuntutan Gubernur tersebut sebab kewenangan urusan ini telah menjadi tanggung jawab Disnakertrans Provinsi Papua.

“Itu ditujukan ke PTFI. Disnakertrans, TNI, Polri, DPR RI, DPRP dan DPRD Mimika itu hanya menerima tembusannya saja atau sekedar mengetahui, karena itu kewenangan Pemprov. Berarti PTFI yang harus menjawab. Kami hanya ikut mendesak PTFI saja dan itu sudah saya lakukan,” jelasnya.

Ia menerangkan, rekan-rekan karyawan mogok menuntut Disnakertrans untuk menjawab persoalan ini, tetapi Disnakertrans juga masih menunggu karena batasan kewenangan Disnakertrans tidak tepat pada persoalan yang saat ini dihadapi.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa meski sebelumnya ribuan karyawan yang melakukan aksi mogok telah meminta agar Disnakertrans Mimika melakukan proses penyelesaian persoalan yang mereka hadapi, tapi hal tersebut belum bisa dilakukan mengingat fungsi pengawasan ketenagakerjaan telah dialihkan ke Disnakertrans Provinsi Papua.

“Betul teman-teman karyawan mogok telah meminta supaya Disnakertrans membantu mereka. Tapi saya juga sudah jelaskan bahwa secara administrasi dan undang-undang, kewenangan itu sudah diserahkan ke Provinsi. Berarti Disnakertrans Mimika harus bekerja sesuai dengan batasan kewenangannya. Batasan kami sampai di mana dan itu yang kami kerjakan sesuai dengan tupoksi Kabupaten dan Kota,” tuturnya.

Dengan demikian menurut dia, jika ribuan karyawan meminta ke Provinsi, berarti hal tersebut merupakan langkah yang tepat. Sebab hingga saat ini persoalan tersebut belum masuk dalam catatan Disnakertrans Mimika.

“Memang sekarang sudah ada petugas pengawas dari Disnakertrans Provinsi, tetapi kami tidak  bisa mengatur petugas pengawas  tersebut. Jadi kalau ada yang bilang kami diamkan persoalan ini, berarti sangat keliru karena kami juga berupaya dimintai klarifikasi kemana-mana,” katanya.

Sejauh ini, Manajemen PT Freeport memang belum menjawab surat Gubernur Papua ini secara tertulis. Namun melalui sejumlah pemberitaan di media cetak dan online, Manajemen PT Freeport menyarankan ribuan karyawan mogok ini menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.

Melalui sejumlah pemberitaan, manajemen PT Freeport juga menyampaikan akan menjawab surat Gubernur Papua tersebut secara tertulis, namun tidak dijelaskan secara pasti kapan surat jawaban itu akan disampaikan.
Sementara menanggapi saran dari Manajemen PT Freeport, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua mempersilakan ribuan karyawan PTFI yang di-PHK secara sepihak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus ini. 
Kepala Disnaker Provinsi Papua, Yan Piet Rawar.(Foto-Kabar Papua)
Kepala Disnaker Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, di Jayapura, Selasa (19/2), mengklaim pihaknya hanya memfasilitasi penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

"Jadi terserah dari kedua belah pihak pekerja maupun perusahaan mau menempuh jalur hukum, kami tidak bisa memaksakan," katanya.

Menurut Yan, pihaknya hanya bisa memfasilitasi, di mana prosesnya sudah berjalan dan berharap kedua belah pihak sama-sama harus berpartisipasi.

"Artinya kedua belah pihak juga bisa bersama-sama mendiskusikan jalan terbaik yang harus ditempuh guna menyelesaikan kasus ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya pada prinsipnya tidak ingin masyarakat tersebut akhirnya menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan. (Yol/Acik/Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment