OPD Diminta Lengkapi Data Laporan Hasil Koreksi Tahap Awal BPK

Bagikan Bagikan
Pemkab Mimika pertemuan bersama tim pemeriksa laporan keuangan BPK Provinsi Papua. (Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Mengingat saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua telah kembali melakukan audit lanjutan soal laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tahun anggaran 2018, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melengkapi data laporan hasil koreksi BPK saat melakukan audit awal beberapa bulan yang lalu.

Ketua Tim Pemeriksa dari BPK Provinsi Papua untuk Pemkab Mimika, Safrudin, mengatakan disaat melakukan audit awal telah ditemukan adanya beberapa OPD yang belum menyelesaikan atau melengkapi data pada laporan penggunaan tambahan uang (TU).

“Memang untuk pertanggungjawaban yang di tiga distrik itu tidak terlalu, tapi yang menjadi catatan kami adalah di bagian kesekretariatan daerah (Setda) terkait tambahan uang yang belum dipertanggungjawabkan,” ungkap Safrudin dalam pertemuan dengan Pemkab Mimika di Pendopo Rumah Negara, Senin (18/3).

Selain persoalan TU, juga terdapat masalah tagihan yang belum diselesaikan pembayarannya pada tahun 2017. Apalagi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, anggaran pembayaran tagihan yang dimaksud tidak termasuk didalamnya.

“Kalaupun kewenangan membuat laporan terkait penggunaan keuangan tersebut telah dipindahtangankan ke pejabat lain, akan tetapi harus tetap dipertanggungjawabkan secara tuntas,” jelasnya.

Kehadiran BPK saat ini, menurut Safrudin, sebagai kelanjutan pemeriksaan internal beberapa bulan sebelumnya. Dimana audit lanjutan ini tetap mengikuti aturan Undang-undang pemeriksaan, dimana akan dimulai 60 hari setelah OPD menyerahkan laporan keuangan.

Tahapan pemeriksaan oleh tim BPK dilakukan secara terperinci, selanjutnya mendengarkan tanggapan dari pemkab melalui masing-masing OPD untuk kemudian BPK melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan. Sedangkan untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP), akan ditargetkan selesai hingga minggu ke dua di bulan Mei untuk disampaikan ke DPRD.

“Sekarang kami mulai melakukan pemeriksaan terperinci. Nanti sampaikan konsep dan menerima tanggapan dari setiap OPD dan selanjutnya juga ada waktu untuk melakukan koreksi. Diharapkan setiap OPD cepat menyajikan semuanya, karena waktu pemeriksaan kami hanya 30 hari dan selanjutnya waktu dipergunakan untuk koreksi dan diteruskan dengan penyusunan LHP,” tuturnya.

Wakil Bupati Mimika, Yohanes Bassang dalam pertemuan bersama BPK itu mengatakan bahwa, laporan pertanggungjawaban keuangan Negara akan terselesaikan jika bendahara OPD bekerja maksimal dan tidak tinggal diam.

Ia juga mengatakan kalau seluruh pimpinan OPD telah dipercayakan oleh pimpinan daerah untuk mengelola keuangan Negara dalam membangun Mimika. Karena itu setiap pimpinan OPD wajib mendampingi bendahara masing-masing membuat laporan pertanggungjawaban baik itu TU ataupun anggaran lainnya untuk diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, setiap OPD yang laporannya masih memperoleh catatan dari hasil koreksi BPK, harus lebih serius sehingga dapat menyelesaikan laporannya. Hal ini juga untuk mendukung percepatan tugas lanjutan BPK agar cepat menerbitkan LHP.

OPD yang memperoleh catatan awal BPK, ungkap Bassang, adalah RSUD Mimika, Dinas Kesehatan (Dinkes) serta beberapa dinas dan bagian pada kesekretariatan daerah.

“Saya kira semua OPD tidak perlu kaget dengan kedatangan tim dari BPK. Karena memang melaporkan laporan penggunaan anggaran itu sudah menjadi tugas kita sebagai pengelola anggaran Negara. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang pernah diraih tahun lalu selama tiga kali, kita harus perjuangkan untuk mendapatkan WTP lagi ke empat kalinya,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment