OPD Pemkab Didesak Segera Masukan RUP Program APBD 2019

Bagikan Bagikan
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Damianus Katiop .(Foto-Dok-Sapa)

SAPA (TIMIKA) – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika didesak secepatnya memasukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) program pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran tahun 2019 ke Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kesekretariatan Daerah (Sekda).

“Diharapkan seluruh pimpinan dan sekretaris OPD segera mendorong percepatan terkait dengan pelaksanaan program pembangunan di tahun ini, karena DPA APBD sudah diserahkan ke masing-masing OPD. RUP itu harus diinput secepatnya. Ini merupakan desakan dari BPBJ. Juga sudah disampaikan melalui surat  yang dibagikan beberapa waktu lalu,” ungkap Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Damianus Katiop saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (4/3).

Damianus mengatakan, berdasarkan desakan dari BPBJ, persiapan pratender harus dimaksimalkan hingga pertengahan bulan Maret. Dengan demikian, selanjutnya seluruh OPD harus mulai melaksanakan programnya masing-masing. 
Kepala BPBJ pada Setda Pemkab Mimika, Bambang Widjaksono.(Foto-Dok-Sapa)
Sedangkan Kepala BPBJ Mimika, Bambang Wiji Widjaksono mengatakan, desakan percepatan penginputan RUP telah dilakukan setelah pembagian DPA. Dimana tanggal 15 Pebruari, surat yang dibagikan ke setiap OPD itu dibuat atas nama Bupati dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Menyusul diedarkannya surat tersebut, hingga saat ini telah ada beberapa OPD yang menginput dan langsung melakukan koordinasi bersama BPBJ. Sedangkan OPD yang lainnya belum memulai menginput. Padahal diharapkan hingga tanggal 15 Maret seluruh RUP selesai diinput dan proses tender segera dijalankan.

“Kita tidak mau input RUP inti tertunda lagi, karena kalau masukan RUP tertunda, maka proses tendernya semakin tertunda lagi. Itu berarti penyelesaiannya akan tertunda lagi dan banyak sekali efek dominonya yang menjadikan pembangunan kita terlambat,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, seluruh  kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga, baik fisik, non fisik dan swakelola harus diinput.

“Kalaupun itu berupa alat tulis kantor (ATK), tapi harus diinput kedalam RUP karena bagaimanapun itu juga merupakan pengadaan barang. Jadi selama ini OPD salah paham bahwa yang diinput itu hanya proyek fisik saja. Padahal yang namanya pengadaan itu harus dilaporkan, walaupun nilainya kecil,” jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment