Puluhan OPD Wondama Terancam Berususan Dengan Penyidik

Bagikan Bagikan
1-Para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Teluk Wondama.(Foto-Antara)

SAPA (WASIOR) - Puluhan organisasi perangkat daerah (OPD) terancam berurusan dengan penyidik kepolisian/kejaksaan karena belum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mencatat sebanyak 21 OPD belum menindaklanjuti temuan BPK RI. Temuan yang belum direspon itu sebagian merupakan temuan lama semenjak 2010.

Inspektur Teluk Wondama Betsiana M. Ayomi di Wasior, Kamis, menyebutkan temuan BPK tersebut berpotensi dilimpahkan ke jalur hukum jika pimpinan OPD tidak kooperatif melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Termasuk jika tindaklanjut temuan terus diulur hingga berlarut-larut.

“Temuan itu ada yang berstatus dua,  jadi kami minta OPD kooperatif. Kalau memang ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, tolong dilengkapi. Itu masih status dua yang berarti masih bisa ditindaklanjuti,“ kata Betsiana dalam Forum Gabungan OPD di Gedung Sasana Karya di Isei, Rabu.

“Tetapi kalau ada dokumen yang tidak bisa ditindaklanjuti berarti status tiga. Kita tinggal menunggu surat bupati yang menyatakan bahwa tidak bisa ditindaklanjuti. Itu berarti status tiga dan tinggal dilanjutkan ke APH (aparat penegak hukum). Jadi kami harap cepat ditindaklanjuti karena kita tidak punya waktu lagi,“ ujarnya melanjutkan.

Inspektorat tidak menyampaikan berapa besar nilai temuan BPK yang belum ditindaklanjuti tersebut. Pada mesempatan sebelumnya, Betsiana pernah menyebut temuan BPK dalam 10 tahun terakhir terbanyak merupakan aset yang bermasalah.

Nilai aset Pemkab Wondama sendiri tercatat sudah mencapai triliunan rupiah.

Menanggapi hal itu,  Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia pada wawancara terpisah menyebutkan, Inspektorat seharusnya lebih fokus pada upaya pengendalian dan pencegahan tata kelola keuangan dan aset daerah sehingga saat dilakukan audit BPK tidak lagi ada muncul banyak temuan. 

“Kami melihat fungsi pengendalian dan pengawasan dari Inspektorat sebagai pengawas internal tidak berjalan maksimal. Kalau mereka maksimal di situ pasti BPK tidak datang terus-terus. Jadi kita harapkan fungsi pengendalian dan pengawasan itu yang diperkuat," kata Remran yang merupakan politisi partai Gerindra.(Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment