Tim Gakkumdu Papua Sosialisasi Tindak Pidana Pemilu di Mimika

Bagikan Bagikan
Tim Gakkumdu Papua adakan sosialisasi tindak pidana pemilu. (Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) - Tim dari sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua yang terdiri atas tiga unsur, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan dan Kepolisian menggelar sosialisasi tindak pidana pemilu menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019, Senin (11/3), di salah satu hotel bilangan Jalan Hasanuddin, Timika.

Ketua Panitia kegiatan sosialisasi tindak pidana pemilu, AKP Suheriyadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan di seluruh daerah di Provinsi Papua guna memberikan pemahaman kepada peserta pemilu dan masyarakat mengenai penanganan tindak pidana pemilu di Bawaslu, khususnya oleh Gakkumdu.

“Jenis-jenis tindak pidana pemilu, peran serta kewenangan Gakkumdu dan mekanisme pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran pemilu yang terjadi harus dipahami. Hal-hal yang diperoleh itu sekiranya juga dapat disampaikan kepada khalayak ramai lainnya, sehingga kita semua dapat mengetahui tindak pidana yang diatur dan yang apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Sehingga kita tidak sampai menjadi pelanggar, karena tentu tidak ada yang mau menjadi tersangka hukum,” jelasnya.

“Untuk itu, kepada peserta pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan kita semua, dapat mendukung dengan seluruhnya agar pelaksanaan pemilu 2019 di tanah Papua (berjalan) dengan lancar, aman dan damai,” ujarnya menambahkan.

Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdit I Kamneg Reskrim Umum Polda Papua, AKBP Steven Tauran, mengatakan pelaksanaan pemilu serentak kali ini akan mempengaruhi suhu politik dalam negeri dan berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Anggota Polri dituntut tidak memihak kepada salah satu calon peserta pemilu. Ia harus netral. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, anggota kepolisian melalui wadah sentra Gakkumdu diperlukan respon cepat, tepat dan terukur,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan Ketua Bawaslu Mimika Yonas Yanampa bahwa telah tertera berbagai macam jenis pelanggaran, proses, serta alur penanganan pelanggaran yang sudah ada ketentuanya.

“Penindakan pelanggaran pemilu merupakan komitmen Bawaslu untuk mewujudkan keadilan pemilu. Untuk itu, Bawaslu bekerja bukan karena ada kepentingan. Karena dalam melakukan penindakan, merupakan suatu proses untuk memberikan keadilan bagi siapapun,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Papua, Niko Tunjangan mengatakan sosialisasi yang dilakukan ini merupakan bentuk dan upaya pihak pengawas untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu.

“Masing-masing daerah pernah memiliki coretan hitam pelanggaran pemilu. Untuk itu, sosialisasi ini untuk menghindarkan dan menjaga para pihak terkait untuk tidak bersinggungan apalagi terkena dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment