Allo Rafra Minta Pemda Perhatikan Kesejahteraan Guru Pedalaman Papua

Bagikan Bagikan
Allo Rafra.(Foto-Dok-SAPA)
SAPA (TIMIKA) - Tokoh masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra meminta Pemprov Papua dan pemkab di seluruh Papua memberi perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan guru yang bertugas di sekolah-sekolah pedalaman (pegunungan dan pesisir pantai).

Ditemui Antara di Timika, Rabu (10/4), Allo Rafra mengatakan salah satu hal prioritas yang perlu diperhatikan oleh Pemda di semua kabupaten di Tanah Papua yaitu ketersediaan rumah-rumah guru di wilayah pedalaman.

"Salah satu masalah klasik yang dihadapi dunia pendidikan terutama di wilayah pedalaman Papua sampai sekarang yaitu banyak guru tidak betah bertugas. Ada banyak guru ASN yang SK penempatannya di sekolah pedalaman, tapi sehari-hari tinggal-tinggal saja di kota. Bagaimana mungkin guru bisa betah bertahan di tempat tugas kalau mereka tidak punya tempat tinggal," katanya.

Mantan Penjabat Bupati Mappi dan Mimika itu mengatakan pola pendidikan di Papua pada era 1940-an hingga 1980-an yang mengalami banyak kendala namun mampu menghasilkan banyak SDM berkualitas.

"Orang tua saya datang ke Papua tahun 1947 bertugas sebagai guru di sebuah kampung pedalaman di Fakfak. Saat itu guru-guru disediakan rumah, meskipun sangat sederhana. Di kampung-kampung pedalaman sekolah hanya sampai kelas tiga sekolah rakyat (Volk School). Selepas itu baru melanjutkan sekolah ke kota. Meskipun dalam kondisi serba sulit, guru-guru betah bertugas di pedalaman, tidak pernah ada yang meninggalkan tempat tugas," katanya.

Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan di Papua dewasa ini, katanya, seharusnya pembangunan dunia pendidikan di wilayah pedalaman semakin lebih baik agar anak-anak bangsa bisa menikmati proses pembelajaran.

"Saya kira kalau mengharapkan pendidikan di Papua jauh lebih baik, maka siapkanlah rumah-rumah guru di sekolah pedalaman. Begitupun dengan gedung sekolahnya. Siapkan juga sarana transportasi untuk mereka. Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa guru-guru yang bertugas di sekolah pedalaman tidak kekurangan bahan kebutuhan pokok termasuk gaji dan hak-hak guru sehingga mereka betah melaksanakan tugas dan tinggal bersama dengan masyarakat setempat," jelas mantan Ketua Komisi A DPRD Mimika itu.

Saat bertugas di Kabupaten Mappi pada 2006, Allo Rafra mengaku pernah mengunjungi salah satu sekolah pedalaman. Kondisi bangunan sekolah tersebut, katanya, cukup memprihatinkan. Dalam satu ruang kelas, ditempati oleh tiga rombongan belajar.

Kondisi seperti itu, katanya, masih terjadi di banyak tempat di pedalaman Papua sampai dewasa ini.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa bersekolah dengan baik kalau semuanya masih sangat terbatas. Ini perlu dipikirkan secara matang oleh semua Pemda dengan menyiapkan fasilitas baik gedung sekolah, rumah guru dan sarana penunjang lainnya agar dunia pendidikan di wilayah pedalaman Papua semakin maju," harapnya.

Ia menyarankan Pemda-pemda di Papua agar menyisipkan pembangunan rumah guru di kampung-kampung pedalaman jika ada program bantuan pembangunan rumah masyarakat.

"Setiap tahun itu ada program pembangunan rumah masyarakat di kampung-kampung. Kalau satu kampung ada 10 rumah masyarakat yang dibangun, tidak salah kalau beberapa diantaranya diperuntukkan bagi rumah guru. Kalau satu sekolah terdapat lima-enam guru yang bertugas, siapkan rumah guru sebanyak itu, tidak perlu yang terlalu besar dan mewah, cukup tipe 36 saja," katanya.

Allo Rafra mengatakan Pemda di Papua bisa melakukan semua hal itu jika benar-benar memikirkan perkembangan kemajuan SDM-nya pada masa mendatang. Apalagi sejumlah kabupaten di Papua memiliki dukungan anggaran yang sangat memadai.

Sebagai contoh, katanya, Kabupaten Mimika dengan APBD sebesar Rp3,1 triliun pada tahun anggaran 2019 seharusnya bisa mengakomodasi pembangunan rumah-rumah guru dan gedung-gedung sekolah di wilayah pedalaman.

Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMA-SMK Mimika, Laurents Lassol juga mengharapkan dukungan dan perhatian Pemkab Mimika terhadap sekolah-sekolah jenjang SLTA di wilayah itu.

Meskipun kini kewenangan mengurus sekolah-sekolah jenjang SLTA beralih dari kabupaten ke provinsi, namun Laurents berharap Pemkab Mimika tetap memberi perhatian kepada sekolah-sekolah SLTA di wilayahnya.

"Terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang sekolah-sekolah SLTA tidak lagi menerima bantuan dari Pemkab Mimika baik dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) maupun bantuan ujian nasional. Ironisnya, dari provinsi juga tidak ada sehingga sekolah-sekolah harus mandiri mengusahakan pembiayaan dengan meminta peran serta orang tua murid. Kami menunggu saja kalau ada kebaikan hati atau kebijakan dari Pemkab Mimika untuk membantu sekolah-sekolah yang ada yang sedang mendidik anak-anak Mimika," ujarnya. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment