Debat dan Hoaks Hasil Pemilu 2019

Bagikan Bagikan
Tajuk SAPA

PEMILU serentak tanggal 17 April 2019 telah selesai dilaksanakan. Ada pihak yang mengklaim Pemilu untuk memilih Presiden/Wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ini telah berjalan sukses, aman, damai dan lancar. Namun ada pihak yang mengklaim Pemilu serentak ini diwarnai banyak kecurangan, tidak berjalan rahasia, bebas, jujur dan adil.

Klaim ini tentu berdasarkan penilaian masing-masing, bisa saja benar, sedikit benar, sedikit salah dan banyak salah. Sejauh tidak didasarkan pada “kata orang” tapi fakta yang bisa dibuktikan, maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah melapor ke Bawaslu disertai saksi dan bukti-bukti. Bila setelah diperiksa memenuhi syarat maka akan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk diproses secara hukum. Namun bila hanya berdasarkan “kata orang” atau omong doang (omdo) maka tidak akan diproses.

Patut dicatat, Pemilu serentak 2019 ini menjadi Pemilu ‘terpanas’ dalam sejarah Pemilu di Indonesia selama ini. Secara khusus pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelum pendaftaran Capres/Cawapres sampai masa Kampanye yang diwarnai debat Capres/Cawapres, perdebatan antar pendukung di televisi hingga pendukung dari warga biasa selalu ramai dan hangat di media sosial. Seiring dengan itu, berita hoaks pun ikut memanasi suasana. Berita hoaks tumbuh bagai jamur di musim hujan, semakin dibasmi semakin merebak.

Bahkan sampai Pemilu usai dan memasuki masa perhitungan suara hasil Pemilu, perdebatan antara dua kubu, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, justru semakin memanas dan dikhawatirkan terjadi konflik tingkat nasional dan diperlukan langkah mempertemukan Jokowi dan Prabowo agar tensi panas bisa dibuat menjadi sejuk.

Hasil quick qount (QQ) sejumlah lembaga survey ikut memanasi suasana. Ada pihak yang percaya, namun ada yang menaruh curiga dan tidak percaya dengan hasil QQ dari sejumlah lembaga survey yang sudah diakui kredibilitas dan kapasitasnya oleh KPU Pusat tersebut.

Tidak hanya di belahan daerah lain di Indonesia. Di Timika, perdebatan soal hasil quick qount ini ramai diposting dan dibahas di media sosial seperti facebook (FB) dan Whatsapp (WA). Ada yang mencurigai, kubu 01 menggunakan kuasanya  sehingga hasil quick qount memenangkan pasangan tersebut. Menariknya ada yang mengatakan tidak percaya pada sejumlah lembaga survey saat ini yang hasil perhitungannya memenangkan pasangan 01 karena pengalaman Pilpres 2014 lalu, ada lembaga survey yang memenangkan Prabowo-Hatta tapi hasilnya justru Jokowi-JK yang menang. Bahkan juga dikaitkan dengan hasil Pilkada DKI yang tidak sesuai hasil survey.

Kalau perbandingannya seperti yang disebutkan di atas, maka ini bukan hanya lucu, tapi konyol dan ngaur. Karena semua orang sudah pada tahu, empat lembaga survey yang memenangkan Prabowo-Hatta adalah lembaga survey yang saat itu tidak bisa mempertanggungjawabkan metodologi ilmiah yang digunakan saat survey di depan Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Berikut data empat survei yang memenangkan Prabowo-Hatta: 1. JSI: Prabowo-Hatta 50,16%, Jokowi-JK 49,84%. 2. Puskaptis: Prabowo-Hatta 52,05%, Jokowi-JK 47,95%, 3. LSN: Prabowo-Hatta 50,19%, Jokowi-JK 49,81% dan 4. IRC: Prabowo-Hatta 51,11%, Jokowi-JK 48,89%. Hasil survey ini sangat jauh dari hasil perhitungan resmi dari KPU Pusat,  dimana tercatat Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 (53,15 persen). Sementara Prabowo-Hatta, mendapat 62.576.444 (46,85 persen).

Lalu kalau mau dibandingkan dengan hasil Pilkada DKI yang dimenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang tidak sesuai hasil survey sebelumnya, semua orang sudah tahu bahwa Pilkada putaran kedua pada April 2017 itu sangat diwarnai dengan intimidasi berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sehingga banyak warga DKI tidak lagi memilih menggunakan akal dan hati, tapi takut lalu memilih jalan aman. Apalagi saat itu Basuki Tjahya Purnama (BTP) alias Ahok sudah terjerast kasus penistaan agama. Jadi wajar bila hasil Pilkada berbeda dengan hasil survey sebelumnya.

Mestinya dalam situasi sekarang ini, semua pihak bisa menahan diri, dewasa dan bijak, menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, tidak beropini yang ngawur jauh dari fakta, tidak juga ikut menyebar hoaks agar tidak jauh terseret dalam arus perdebatan politik yang justru melahirkan perpecahan. Bukankah sebelumnya semua pihak telah berikrar siap menang dan siap kalah?

Bukankah semua orang yang kini terlibat debat kusir yang panas ini adalah orang-orang berpendidikan? Pakailah akal Anda untuk tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Pakailah otak Anda untuk menghargai perbedaan pendapat. Karena ketika Anda mudah menyalahkan pendapat orang lain, apalagi dengan pendapat yang salah, maka disitulah timbul rasa lucu. Rasa lucu yang memiliki dasar yang masuk akal dan logika sehat, bukan lucu karena kepentingan Anda terusik dan tidak terpenuhi.  (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment