DPRD Temukan Dana Desa Kekwa Dikelola Pendamping dan Operator

Bagikan Bagikan
Pertemuan bersama aparat kampung dan anggota dewan dib alai kampung kekwa.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Tim gabungan Komisi A,B dan C  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menemukan pengelolaan dana desa di Kampung Kekwa Distrik Mimika Tengah dikelola oleh pendamping dan operator, tidak melibatkan kepala kampung dan aparat kampung setempat.

“Kami kecewa selama tahun 2016 dan 2017, dana desa dan dana kampung tidak di kelola oleh kepala kampung, tetapi oleh pendamping dan operator. Padahal kami mau juga berpartisipasi mengelola dana tersebut. Apakah aturan pengelolaan dana desa seperti itu?” kata Dewan Adat Kampung Kekwa utusan LPMAK, Yakim Amareau saat menghadiri pertemuan bersama anggota dewan di balai kampung Kekwa, Senin (29/4).

Menurut Yakim, sebelum tahun 2016, pengelolaan dana desa berjalan sesuai peraturan dari pemerintah Pusat sehingga aparat dan kepala kampung terlibat. Namun tahun selanjutnya, peraturan itu tidak lagi berlaku. Padahal aparatur kampung ingin agar dana desa tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya anak muda. Karena tidak dilibatkan maka hal itu tidak bisa dilaksanakan.

“Aparat dan Kepala Kampun saat ini tidak terlibat dan menjadi penonton setia. Padahal kami sebagai aparat di lima kampung juga menginginkan pengadaan sarana olahraga untuk anak-anak muda  dan alat musik seperti gitar dan yang lainnya,” kata Yakim.

Sedangkan Ketua Bamuskam Kekwa, Martinus Natupia melaporkan, untuk periode tahun 2016 dan 2017 pengelolaan dana desa dan dana kampung berjalan dengan baik. Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah jembatan penyeberangan Kali Mamiyau, timbunan jalan Lorenz tembus ke pantai, jembatan penyambung tambatan perahu di Wakapo, pengadaan empat ribu lembar seng dan cat, pengadaan tujuh perahu fiber dan tujuh Jonson kapasitas 16 PK, beberapa unit penampungan air, pengadaan sarana penerangan serta pembangunan dua gapura atau tugu kampung.

Khusus untuk pembangunan jembatan, juga melibatkan masyarakat, tetapi tidak mengetahui laporannya. Padahal, sebagai aparat kampung juga ingin terlibat penuh hingga mempertanggungjawabkan anggaran negara khusus pembangunan kampung itu.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan seng dibagi rata ke seluruh kepala keluarga (KK). Sedangkan perahu fiber dan Jonson disalurkan melalui seluruh ketua RT untuk kebutuhan seluruh masyarakat.

Lebih lanjut Martinus mengatakan, hingga saat ini dana desa periode tahun 2018-2019 belum disalurkan sehingga kepala kampung dan aparatnya terus berupaya agar segera terealisasi.

“Ini terjadi di seluruh kampung di Distrik Mimika Tengah karena memang belum disalurkan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A, Saleh Alhamid menjelaskan bahwa Dewan akan melakukan koordinasi bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (BPMK) untuk menanyakan alasan ditahannya penyaluran dana kampung di tahun 2018 dan 2019.

“Kami sangat menyesal dengan laporan seperti ini. Seharusnya pengelola dana ini dilakukan oleh kepala kampung dan aparatnya. Tidak boleh datangkan orang atau kontraktor dari luar, apa lagi hanya dilakukan oleh pendamping dan operator,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Hadi Wiyono mengatakan monitoring ini dilakukan Dewan  untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dari anggaran yang bersumber dari dana desa. Selain itu, juga untuk mengetahui apa yang telah dilaksanakan menggunakan dana desa di setiap kampung khususnya di Kekwa.

Laporan yang disampaikan oleh aparat kampung itu menurut dia, akan didiskusikan lebih lanjut di DPRD. Tidak dilibatkannya aparat dan kepala kampung merupakan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Sebab, dana desa bertujuan untuk memberdayakan aparat kampung, dalam artian agar seluruh aparat kampung bisa mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia yang di mulai dari pesisir atau kampung.

“Nanti setelah semua tim yang ke kampung-kampung lainnya kembali baru kami laksanakan pertemuan bersama Ketua DPRD. Kita akan bahas apakah laporan atau temuan lapangan ini akan diteruskan ke Dinas terkait atau upaya yang lainnya,” tutur Hadi. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment